Kualitas kinerja pengelolaan anggaran pada satker K/L (satuan kerja Kementerian/ Lembaga), merupakan harapan para stakeholder keuangan negara. Dengan baiknya kualitas kinerja pengelolaan anggaran, diharapkan tujuan umum pengalokasian dana APBN pada satker K/L untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Kanwil DJPb (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan EPA (Evaluasi Pelaksanaan Anggaran) dan Rakorda PA (Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran). Rakorda PA dan EPA bertujuan untuk membahas identifikasi permasalahan terkait Pelaksanaan Anggaran satker K/L untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di ruangan aula kantor pada hari Kamis 19 Juli 2018.

Dalam sambutannya, Hermawan Sukoasih selaku Plt. Kakanwil DJPb menyampaikan, “Masih ada beberapa satker di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah yang belum mencapai target kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan masih banyaknya satker K/L yang perencanaan dan pengalokasian anggarannya belum baik.”  Maka kegiatan EPA dan Rakorda ini menjadi penting dilaksanakan sebagai sarana mengeliminasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi satker dalam pengelolaan anggarannya.

Dari 44 satker se-Sulteng, baru 18 satker atau 41% dari jumlah total seluruh satker yang telah mencapai target penyerapan anggaran sebesar 40% dari pagu anggaran. Sedangkan masih ada 4 satker yang penyerapan anggarannya masih di bawah 20% sampai dengan akhir Semester I Tahun 2018.

Plt.Kakanwil DJPb Prov. Sulteng yang baru menjabat dua bulan ini juga menyampaikan pentingnya rencana penarikan dana yang diajukan oleh satker ke KPPN. Penarikan dana yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, akan membebani pengelolaan kas negara. Apabila penarikan dana oleh satker se- Indonesia lebih besar dibandingkan rencana penarikan dana, maka dana yang seharusnya disimpan dalam deposito di Bank Indonesia terpaksa ditarik untuk memenuhi permintaan penarikan dana oleh satker. Penarikan dana deposito sebelum waktunya akan dikenakan penalti oleh Bank Indonesia sehingga muncul kerugian negara.

Pada kegiatan EPA dan Rakorda kali ini, satker K/L juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan maupun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan anggaran. Permasalahan yang disampaikan kemudian dibahas bersama untuk dicarikan solusinya.

Sebelum dimulai diskusi pembahasan permasalahan, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Prov. Sulteng Yohanis Mendila menyampaikan beberapa saran kepada satker untuk peningkatan kinerja pengelolaan anggaran, antara lain: jika sudah timbul hak tagih dari pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan, satker agar segera membuatkan tagihan kepada Pemerintah melalui dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengajukan ke KPPN untuk dicairkan/diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sehingga pengajuan SPM tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Selain itu, realisasi belanja seharusnya sebanding dengan capaian output, sehingga satker diminta untuk segera menginput capaian output pada aplikasi SAS dan SMART.

Yohanis juga menambahkan apabila ada perubahan/pergeseran anggaran pada DIPA agar satker segera mengajukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan. Yang perlu diperhatikan juga adalah pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara satker kepada KPPN perlu dilakukan secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rendahnya penyerapan anggaran belanja pada satker antara lain disebabkan oleh lambatnya proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan kontrak dengan pihak ketiga. Hal ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan menyegerakan proses pelelangan pengadaan barang/jasa ketika dokumen anggaran yaitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Petikan telah diterima masing-masing satker pada bulan Desember 2017. Bahkan pesan Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan bahwa apabila satker telah mengetahui alokasi dana pengadaan barang/jasa maka satker dapat segera melakukan proses pelelangan pengadaan barang/jasa tersebut.

Sebanyak 60 orang pejabat perbendaharaan maupun pengelola anggaran dari 30 satker K/L yang berlokasi di Kota Palu diundang dalam kegiatan ini. Mereka sangat antusias karena berharap mendapatkan solusi dari permasalahan pengelolaan/pelaksanaan anggarannya.

Empat satker K/L mendapat penghargaan dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu satker Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kategori satker K/L berkinerja Terbaik yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Pangan Prov. Sulteng Abdullah Kawulusan, satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam kategori Komunikasi Terbaik diterima oleh Kepala Bagian Bimas Katolik Matius Panti, satker Pangkalan Sarana Operasi DJBC Pantoloan pada Kategori Inisiatif Terbaik  yang diterima oleh Kepala Kantor Pangsarops DJBC Agustyan Umardani, dan satker Bandara Mutiara Sis Al Jufri dalam kategori Kerjasama Terbaik yang diterima oleh Pejabat Pemroses Bahan Kerjasama dan Pengembangan Usaha Andi Indar Gunawan. Diharapkan pemberian penghargaan ini dapat memotivasi satker K/L di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bekerja lebih baik lagi khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dengan bersinergi antara Kanwil DJPb, KPPN dan para pejabat perbendaharaan masing-masing satker.

Oleh: Kunto Aribowo

Pada hari Selasa, 8 Agustus 2017 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Mattaro Nurdin Arta melantik 5 (lima) orang pejabat pengawas (dahulu pejabat eselon IV) yang akan bertugas di Kanwil Sulteng, KPPN Palu dan KPPN Luwuk. Pelantikan ini sebagai wujud dinamika organisasi dan proses transformasi kelembagaan untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman sekaligus menggerakkan regenerasi di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Sebagaimana diketahui tuntutan reformasi birokrasi di segala lini organisasi pemerintah membutuhkan SDM aparatur yang handal, berkualitas dan tangguh. Kondisi ini menuntut perubahan manajerial di bidang SDM terutama di jabatan menengah (middle manager) dari yang semula berorientasi administratif menjadi teknis analitis. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan untuk menghasilkan PNS berkualitas diperlukan tata kelola berbasiskan SDM yang modern dengan tujuan terciptanya PNS yang profesional, berintegritas serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng dalam amanatnya menyampaikan ”Meskipun pelantikan pejabat adalah hal yang biasa namun upgrading ilmu serta sharing knowledge perlu terus ditingkatkan dan momen pelantikan inilah salah satunya. Pejabat yang baru akan membawa ilmu dan pengalamannya di tempat baru sehingga transfer ilmu bisa dilakukan antara pejabat yang baru dengan lingkungan kerja yang baru sebaliknya pejabat yang baru bisa menyerap kearifan lokal dari kantor yang baru untuk kemudian dikembangkan menjadi sesuatu yang positif dalam pelaksanaan pekerjaan.”

  Sementara itu menurut Wawan Hermawan selaku Kepala Bagian Umum Kanwil Sulteng menjelaskan bahwa pejabat pengawas adalah nomenklatur baru sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 dari yang sebelumnya pejabat eselon IV. “Jabatan pengawas secara struktural mengandung pemaknaan di level middle manager memiliki tugas dan tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Hal ini membawa konsekuensi pejabat pengawas harus mampu mengatur pekerjaan pejabat dibawahnya dan sebaliknya mampu menerjemahkan arahan atasan langsungnya menjadi hasil pekerjaan yang berdampak positif” demikian disampaikan Wawan Hermawan dalam keterangannya.

“Keberadaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulteng sebagai perwakilan Kementerian Keuangan membawa konsekuensi penerus kebijakan Menteri Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, sehingga peran serta aktif Kanwil dalam pengelolaan keuangan negara di daerah utamanya APBN menjadi prioritas utama. Dengan tugas seperti itu sebagai garda terdepan pengawal APBN di daerah maka seluruh komponen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulteng haruslah insan yang berkompeten, profesional serta berperilaku baik dengan tujuan agar Kementerian Keuangan menjadi institusi terpercaya sehingga mampu berkontribusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan uang negara secara akuntabel”, demikian Mattaro Nurdin Arta menjelaskan.

   Pada kesempatan tersebut tak lupa Kakanwil mengingatkan para PNS di lingkup Kanwil Sulteng tetap menjaga kesehatan dengan banyak melakukan aktivitas olahraga agar tercipta work life balanced sehingga hidup sehat menjadi modal dasar dalam memulai aktivitas bekerja.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Rakorda PA

Efektivitas pelaksanaan anggaran Satker penerima dana APBN lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada periode semester I tahun 2017 ini masih jauh dari kata memuaskan, begitupun juga target capaian output yang masih sering berubah dan seringkali memerlukan penyesuaian. Kondisi tersebut tergambar saat pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dan Rakorda Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA) yang berlangsung Rabu, 5 Juli 2017 di aula KPPN Palu.

(Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:168/PMK.05/2015 tentang Bantuan Pemerintah)

Sidang Paripurna tanggal 29 Agustus 2017, Presiden RI menyampaikan bahwa simplifikasi/ penyederhanaan SPJ/LPJ tidak berjalan di lapangan dan pertanggungjawaban keuangan masih ribet. Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Keuangan meminta Dirjen Perbendaharaan untuk dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan simplifikasi SPJ/LPJ pertanggungjawaban keuangan di lapangan/daerah. 

Terkait dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:168/PMK.05/2015 tentang Bantuan Pemerintah, yang isinya antara lain menyederhanakan prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah maka perlu diadakan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) tentang Penyederhanaan SPJ/LPJ Bantuan Pemerintah.

Maka Dirjen Perbendaharaan cq. Direktur Pelaksanaan Anggaran segera menerbitkan surat No. S-7661/PB.2/2017 tanggal 4 September 2017 hal Pelaksanaan FGD Penyederhanaan SPJ/LPJ Bantuan Pemerintah untuk menginstruksikan jajarannya di kantor vertikal agar melaksanakan kegiatan dimaksud.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) pada tanggal 7 September 2017 bertempat di Aula kantor, dengan mengundang beberapa satker K/L penyalur bantuan, dan para penerima bantuan Pemerintah.

Kepada para penerima bantuan pemerintah maupun satker K/L yang tidak sempat mengikuti FGD dan ingin mengetahui tentang kemudahan penyampaian LPJ/SPJ Bantuan Pemerintah, silakan datang dan bertanya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan cq. Bidang PPA I atau ke KPPN terdekat. (kunto aribowo)

Uji Petik Bendahara Sebagai Langkah Menuju Jabatan Fungsional Bagi Bendahara Satker

Bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pendapatan maupun belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja yang sedemikian berat maka Bendahara tidak bisa lagi hanya sebagai jabatan sampingan dan tambahan apalagi jabatan rangkap yang dilakukan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara). Bendahara sudah saatnya menjadi profesional yang menjadi penentu kualitas pengelolaan keuangan suatu Satker pemerintah baik pusat maupun daerah.

Melihat dinamika tersebut, Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 mengadakan kegiatan Uji Petik Bendahara yang meliputi beban kerja dan norma waktu tugas dan fungsi Bendahara Satker. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang Bendahara Satker yang terpilih dan merupakan perwakilan dari beberapa Satker perwakilan masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang ada di Kota Palu.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Mattaro Nurdin Arta dalam arahannya menjelaskan bahwa Bendahara dalam waktu kedepan memiliki fungsi yang vital dan menjadi ujung tombak terkait kinerja Satker khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan. Bendahara yang profesional adalah tuntutan sehingga dengan adanya jabatan fungsional Bendahara maka sistem karier, kesejahteraan dan kualitas hasil pekerjaan Bendahara menjadi tolok ukur yang jelas dan pasti terhadap jaminan profesi seorang Bendahara.

Kendala selama ini terjadi dalam penetapan jabatan fungsional Bendahara adalah karena jabatan Bendahara tidak bisa diukur angka kreditnya dan kalaupun ada hasilnya dibawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB yakni 1250. Selain itu jabatan fungsional Bendahara juga tidak bisa dilakukan penjenjangan yang hal itu merupakan poin krusial terhadap pengukuran suatu jabatan fungsional bisa ditetapkan dalam Keputusan Presiden meskipun jabatan fungsional Bendahara sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara sejak tahun 2004.

Segala kendala dan hambatan tersebut selama ini menjadi PR bagi Kementerian Keuangan untuk mereformulasi kembali jabatan fungsional Bendahara agar Bendahara memiliki struktur dan posisi yang kuat serta independen dalam tata kelola keuangan Satker. Bendahara memiliki kompleksitas tugas dan resiko yang besar sementara di sisi lain Bendahara dituntut mempunyai integritas dan kompetensi yang mumpuni. Apabila hal tersebut tidak dipayungi oleh jabatan yang mempunyai kedudukan hukum yang mengikat dan kuat maka jabatan sebagai Bendahara akan semakin dihindari oleh setiap ASN.

Untuk mewujudkan profesi Bendahara menjadi lebih kuat dan signifikan, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 telah mengatur tentang Sertifikasi Bendahara. Perpres tersebut menjadi langkah awal terhadap pengaturan kembali jabatan fungsional Bendahara yang secara karakteristik berbeda dengan jabatan fungsional lainnya sehingga pengukuran jabatan fungsional Bendahara tidak hanya berpedoman pada angka kredit dan penjenjangan tetapi kompleksitas beban kerja dan norma waktu yang melingkupinya.

Mattaro selanjutnya menambahkan bahwa kondisi riil Bendahara di lapangan juga seyogyanya menjadi perhatian dalam mengukur jabatan fungsional Bendahara. Kondisi tersebut meliputi: kepatuhan terhadap aturan, kecukupan pengungkapan terhadap laporan keuangan serta besaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola. Triyanto mewakili Direktorat Sistem Perbendaharaan dan selaku anggota tim perumus formulasi jabatan fungsional Bendahara sepakat dengan pendapat yang disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, menurutnya apa yang dikemukakan Pak Kanwil akan mejadi catatan khusus untuk dibahas di forum berikutnya yakni Focus Group Discussion (FGD) bersama para akedemisi di tingkat pusat.

Sementara itu salah satu peserta yang menjadi Bendahara Satker di bawah Kementerian Agama selama hampir 5 tahun menyatakan apabila hasil uji petik Bendahara ini menjadi langkah maju menuju terciptanya jabatan fungsional Bendahara kedepannya maka dia akan mendukung dan mengapresiasinya sebab menurutnya selama ini Bendahara merupakan jabatan dengan resiko tertinggi dan dalam kedudukan yang dilematis. Hal ini  dikarenakan Bendahara selalu menjadi obyek utama setiap pemeriksa namun wajib tunduk terhadap instruksi pimpinan termasuk harus berbuat tidak sesuai aturan demi kelancaran operasional Satker yang dalam kondisi ini tidak bisa dipungkiri hampir mayoritas Bendahara pasti pernah melakukannya.

Hari Bakti Perbendaharaan 2017

Hari Bakti Perbendaharaan yang jatuh pada tanggal 14 Januari diperingati oleh segenap insan perbendaharaan khususnya di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa rangkaian acara pada bulan Januari 2017 disiapkan pada peringatan kali ini yang dimulai dari donor darah, perbendaharaan peduli, perbendaharaan berbagi, perbendaharaan sehat dan diakhiri dengan perbendaharaan menyapa.