Kualitas kinerja pengelolaan anggaran pada satker K/L (satuan kerja Kementerian/ Lembaga), merupakan harapan para stakeholder keuangan negara. Dengan baiknya kualitas kinerja pengelolaan anggaran, diharapkan tujuan umum pengalokasian dana APBN pada satker K/L untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Kanwil DJPb (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan EPA (Evaluasi Pelaksanaan Anggaran) dan Rakorda PA (Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran). Rakorda PA dan EPA bertujuan untuk membahas identifikasi permasalahan terkait Pelaksanaan Anggaran satker K/L untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di ruangan aula kantor pada hari Kamis 19 Juli 2018.
Dalam sambutannya, Hermawan Sukoasih selaku Plt. Kakanwil DJPb menyampaikan, “Masih ada beberapa satker di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah yang belum mencapai target kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan masih banyaknya satker K/L yang perencanaan dan pengalokasian anggarannya belum baik.” Maka kegiatan EPA dan Rakorda ini menjadi penting dilaksanakan sebagai sarana mengeliminasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi satker dalam pengelolaan anggarannya.
Dari 44 satker se-Sulteng, baru 18 satker atau 41% dari jumlah total seluruh satker yang telah mencapai target penyerapan anggaran sebesar 40% dari pagu anggaran. Sedangkan masih ada 4 satker yang penyerapan anggarannya masih di bawah 20% sampai dengan akhir Semester I Tahun 2018.
Plt.Kakanwil DJPb Prov. Sulteng yang baru menjabat dua bulan ini juga menyampaikan pentingnya rencana penarikan dana yang diajukan oleh satker ke KPPN. Penarikan dana yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, akan membebani pengelolaan kas negara. Apabila penarikan dana oleh satker se- Indonesia lebih besar dibandingkan rencana penarikan dana, maka dana yang seharusnya disimpan dalam deposito di Bank Indonesia terpaksa ditarik untuk memenuhi permintaan penarikan dana oleh satker. Penarikan dana deposito sebelum waktunya akan dikenakan penalti oleh Bank Indonesia sehingga muncul kerugian negara.
Pada kegiatan EPA dan Rakorda kali ini, satker K/L juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan maupun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan anggaran. Permasalahan yang disampaikan kemudian dibahas bersama untuk dicarikan solusinya.
Sebelum dimulai diskusi pembahasan permasalahan, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Prov. Sulteng Yohanis Mendila menyampaikan beberapa saran kepada satker untuk peningkatan kinerja pengelolaan anggaran, antara lain: jika sudah timbul hak tagih dari pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan, satker agar segera membuatkan tagihan kepada Pemerintah melalui dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengajukan ke KPPN untuk dicairkan/diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sehingga pengajuan SPM tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Selain itu, realisasi belanja seharusnya sebanding dengan capaian output, sehingga satker diminta untuk segera menginput capaian output pada aplikasi SAS dan SMART.
Yohanis juga menambahkan apabila ada perubahan/pergeseran anggaran pada DIPA agar satker segera mengajukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan. Yang perlu diperhatikan juga adalah pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara satker kepada KPPN perlu dilakukan secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rendahnya penyerapan anggaran belanja pada satker antara lain disebabkan oleh lambatnya proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan kontrak dengan pihak ketiga. Hal ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan menyegerakan proses pelelangan pengadaan barang/jasa ketika dokumen anggaran yaitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Petikan telah diterima masing-masing satker pada bulan Desember 2017. Bahkan pesan Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan bahwa apabila satker telah mengetahui alokasi dana pengadaan barang/jasa maka satker dapat segera melakukan proses pelelangan pengadaan barang/jasa tersebut.
Sebanyak 60 orang pejabat perbendaharaan maupun pengelola anggaran dari 30 satker K/L yang berlokasi di Kota Palu diundang dalam kegiatan ini. Mereka sangat antusias karena berharap mendapatkan solusi dari permasalahan pengelolaan/pelaksanaan anggarannya.
Empat satker K/L mendapat penghargaan dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu satker Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kategori satker K/L berkinerja Terbaik yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Pangan Prov. Sulteng Abdullah Kawulusan, satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam kategori Komunikasi Terbaik diterima oleh Kepala Bagian Bimas Katolik Matius Panti, satker Pangkalan Sarana Operasi DJBC Pantoloan pada Kategori Inisiatif Terbaik yang diterima oleh Kepala Kantor Pangsarops DJBC Agustyan Umardani, dan satker Bandara Mutiara Sis Al Jufri dalam kategori Kerjasama Terbaik yang diterima oleh Pejabat Pemroses Bahan Kerjasama dan Pengembangan Usaha Andi Indar Gunawan. Diharapkan pemberian penghargaan ini dapat memotivasi satker K/L di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bekerja lebih baik lagi khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dengan bersinergi antara Kanwil DJPb, KPPN dan para pejabat perbendaharaan masing-masing satker.
Oleh: Kunto Aribowo
