Oleh: Junius Chirsha Ebyude M.

Di era digital saat ini, Teknologi Informasi (TI) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengubah berbagai sektor industri. TI tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas tetapi juga menciptakan peluang baru dan mengubah dinamika pasar global. Dalam konteks Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki peran krusial dalam mengelola keuangan negara yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana TI memengaruhi ekonomi modern dan bagaimana DJPb memanfaatkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Transformasi Ekonomi melalui Teknologi Informasi

Peningkatan Produktivitas: TI memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis, dari manufaktur hingga layanan pelanggan. Sistem manajemen sumber daya perusahaan (ERP), perangkat lunak akuntansi, dan alat kolaborasi online membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Di sektor publik, DJPb menggunakan sistem teknologi untuk mengelola keuangan negara secara lebih efisien, termasuk pengelolaan anggaran, pencatatan keuangan, dan pelaporan fiskal. Sebut saja penggunaan SPAN dan SAKTI yang telah mengurangi banyak waktu dalam proses pencairan SPM mulai dari awal hingga dicairkan oleh bank.

Penciptaan Model Bisnis Baru: Teknologi digital telah melahirkan model bisnis baru yang mengandalkan platform online, seperti e-commerce, ekonomi berbagi (sharing economy), dan layanan berbasis langganan (subscription services). Model-model ini mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bersaing di pasar global. DJPb mendukung perkembangan ini dengan kebijakan fiskal yang mendorong investasi teknologi dan inovasi salah satunya adalah dengan Digipay Satu. Digipay satu merupakan aplikasi market place pemerintah yang digunakan oleh satuan kerja untuk melakukan belanja online dengan metode pembayaran menggunakan CMS atau menggunakan Kartu Kredit Pemerintah

Akses ke Informasi dan Pasar Global: Internet memudahkan akses ke informasi dan memperluas jangkauan pasar. Perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia melalui situs web, media sosial, dan platform e-commerce, sehingga memperluas basis pelanggan mereka dan meningkatkan penjualan. DJPb berperan dalam menyediakan data keuangan yang transparan dan akurat melalui platform digital, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Inovasi dan Pengembangan Produk: TI mendorong inovasi melalui analisis data besar (big data), kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT). Perusahaan dapat menggunakan data untuk memahami tren pasar, preferensi pelanggan, dan meningkatkan produk serta layanan mereka. DJPb juga memanfaatkan analisis data untuk perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan efisien. Hal tersebut di wujudkan dengan Treasury Big Data yang menyediakan data keuangan dari seluruh Indonesia beberapa tahun terakhir.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Perkembangan Teknologi Informasi yang sudah tidak dapat dihindari tersebut, dimana DJPB juga telah ikut serta melakukan perubahan, dibaliknya sudah tentu memiliki tantangan. Tantangan tersebut sudah tentu berbeda dengan tantangan yang di alami beberapa tahun lalu Ketika TI belum terlalu digunakan. Jika jaman sebelum tahun 90 an Kantor Kas Negara masih menggunakan brankas untuk menyimpan uang tunai tantangan yang mungkin dihadapi adalah pencurian, pembegalan dsb. Akan tetapi sekarang ini metode untuk pencurian sudah berbeda, serta yang dicuri juga sudah berbeda.

Keamanan Siber: Dengan meningkatnya ketergantungan pada TI, keamanan siber menjadi isu kritis. Serangan siber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar dan merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, investasi dalam keamanan siber sangat penting untuk melindungi data dan infrastruktur TI. DJPb terus memperkuat sistem keamanan sibernya untuk melindungi data keuangan negara dengan berbagai macam kebijakan diantaranya SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)

Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung inovasi teknologi sambil melindungi kepentingan publik. Ini termasuk regulasi tentang privasi data, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan digital. DJPb berperan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung inovasi dan adopsi teknologi.

Pendidikan dan Pelatihan: Untuk memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh TI, penting bagi tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang relevan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan digital adalah kunci untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan ekonomi digital. DJPb mendukung inisiatif pendidikan dan pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan digital di sektor publik dan swasta.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.