Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara terus berkomitmen memperkuat peran strategisnya sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA) di daerah. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan data dan teknologi modern, bertempat di Aula Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Kamis (27/8/2026).
Sebagai garda terdepan dalam perumusan rekomendasi kebijakan fiskal berbasis bukti, pegawai dituntut untuk memiliki ketajaman analisis menghadapi dinamika ekonomi regional. Kegiatan GKM ini menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan empat materi strategis. Materi pertama menyampaikan pentingnya pengembangan leading indicator regional sebagai sistem peringatan dini, sehingga pimpinan dapat mengidentifikasi isu prioritas dan merespons kebijakan dengan lebih cepat sebelum data resmi tersedia.
Selanjutnya, optimalisasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dibahas sebagai asisten strategis untuk mempercepat pengolahan data dan perumusan narasi kebijakan. Namun, pemanfaatan AI tetap diimbangi dengan penekanan pada validasi sumber resmi, pengamanan informasi, dan akuntabilitas hasil. Penguatan kapasitas analisis juga diperkaya melalui pemanfaatan data Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menggunakan Aplikasi Treasury Big Data, yang sangat relevan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara akurat dengan memperhatikan pembobotan dan batasan data.
Lebih dari sekadar penguasaan teknologi, implementasi data analytics juga menuntut adaptasi pola pikir. Melalui materi change management, ditekankan bahwa transformasi analitik membutuhkan tata kelola data yang memadai, peningkatan kompetensi berkelanjutan, serta koordinasi antar bidang yang solid mulai dari tahap identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan.
Melalui kegiatan GKM ini, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara berharkan seluruh pegawai tidak hanya memahami inovasi teknologi analisis data, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Langkah ini menjadi fondasi krusial untuk memperkuat budaya kerja berbasis data demi menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal regional yang lebih tajam, tepat, dan berkualitas.
