Kendari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Komite ALCo Regional dan Monitoring Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Bulan Februari 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini membahas perkembangan ekonomi regional, realisasi APBN, serta tantangan penyaluran TKD di awal tahun anggaran 2026.
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah menyampaikan bahwa kondisi global masih diwarnai ketidakpastian, meskipun perekonomian nasional tetap menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan di atas 5 persen. Di tingkat regional, ekonomi Sulawesi Tenggara tumbuh 5,94 persen (y-on-y), ditopang oleh sektor pertambangan, perdagangan, dan industri pengolahan.
Dari sisi APBN regional, realisasi pendapatan negara hingga Januari 2026 mencapai Rp315,05 miliar atau 5,28 persen dari target, tumbuh 13,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat Rp2,12 triliun atau 10,27 persen dari pagu, dengan TKD yang telah disalurkan sebesar Rp1,87 triliun atau 13,81 persen dari total pagu. Penyaluran masih didominasi oleh DAU dan DAK Non Fisik, sedangkan DAK Fisik dan Dana Desa menunggu penyelesaian regulasi teknis.
Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama dari sektor pertambangan dan industri pengolahan. Namun demikian, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masih perlu ditingkatkan, khususnya melalui optimalisasi penerbitan bukti potong dan implementasi sistem Coretax.
Pada sisi pengelolaan kekayaan negara, realisasi PNBP di awal tahun berada pada kisaran 5 persen dari target tahunan, dengan kontribusi terbesar berasal dari pemindahtanganan dan pemanfaatan Barang Milik Negara. Sementara itu, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga telah berjalan untuk mendukung pelaku usaha kecil di daerah.
Dalam diskusi bersama akademisi lokal, ditekankan pentingnya transformasi fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), inovasi pembiayaan pembangunan, serta peningkatan kualitas belanja pemerintah agar lebih produktif dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Rapat ini menegaskan kembali pentingnya penguatan sinergi Kemenkeu Satu di Sulawesi Tenggara dalam mengawal pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026. Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan APBN dapat terus berperan sebagai instrumen fiskal yang sehat, kredibel, dan adaptif dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
