Sebagai wujud nyata komitmen dalam memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara turut berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu, 6 Mei 2026. Diwakili oleh Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran I, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara memaparkan gambaran menyeluruh mengenai kinerja fiskal daerah beserta berbagai tantangan operasional yang dihadapi dalam pelaksanaan APBN di lapangan.
Hingga awal Mei 2026, realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mencapai Rp7,23 triliun atau 34,52% dari total pagu anggaran. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan positif pada belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 40,99%. Kenaikan signifikan ini terutama berasal dari penyerapan belanja modal dan belanja barang yang meningkat pesat, mengindikasikan bahwa efisiensi anggaran yang diinisiasi pada tahun sebelumnya telah membuahkan hasil. Pada tahun 2026 ini, operasional satuan kerja kembali berjalan normal meskipun tetap menerapkan strategi penajaman belanja, termasuk pengetatan alokasi untuk belanja perjalanan dinas sejak April lalu, sebagai bentuk dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional.
Memasuki triwulan kedua tahun 2026, proyeksi realisasi anggaran dipatok optimistis pada angka Rp3,52 triliun, sejalan dengan target yang diatur dalam regulasi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran terbaru. Di sisi lain, dinamika Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi sorotan. Meskipun pagu TKD tahun ini mengalami penyesuaian menjadi Rp26,55 triliun akibat penurunan alokasi, penyalurannya diproyeksikan tetap berjalan lancar dengan target mencapai Rp6,16 triliun hingga akhir Triwulan II.
Namun demikian, kegiatan FGD juga mengurai secara terbuka berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, khususnya terkait penyaluran Dana Desa. Alokasi Dana Desa tahun ini mengalami kontraksi hingga 62,79% karena sebagian dananya dialihkan untuk mendanai program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga awal Mei, baru Rp119,64 miliar atau 22,33% yang berhasil disalurkan ke 1.034 desa di 13 kabupaten, sementara dua kabupaten lainnya yakni Buton Tengah dan Konawe Kepulauan belum memulai pencairan. Selain itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik juga masih tertunda menunggu terbitnya regulasi penyaluran terbaru dari Kementerian Keuangan.
Tantangan operasional lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya blokir pagu anggaran DK/TP senilai Rp22,53 miliar pada tiga satuan kerja, yang berdampak pada keterlambatan penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, roda perekonomian daerah tetap bergerak positif, tercermin dari realisasi kontrak yang mencapai Rp535,52 miliar serta penyaluran KUR dan UMi yang masing-masing tercatat sebesar Rp1,93 triliun dan Rp45,19 miliar.
Melalui forum FGD ini, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara mempererat sinergi dalam mengidentifikasi hambatan lapangan dan merumuskan solusinya secara cepat dan tepat, demi memastikan setiap rupiah APBN memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.
