Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Pengelolaan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2026. Dilaksanakan secara daring pada Jumat, 5 Juni 2026, kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pembinaan Kanwil untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan kualitas manajemen kinerja berbasis Strategy Focused Organization (SFO) di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se-Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara Kanwil dan seluruh KPPN. Beliau menegaskan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi di tingkat Kanwil sangat bergantung pada kontribusi dan kualitas pengelolaan kinerja dari masing-masing KPPN. Atas dasar itu, apresiasi tinggi diberikan kepada seluruh pengelola kinerja atas dedikasi dan upaya maksimal yang telah ditempuh hingga memasuki Triwulan II.
Melalui arahan Plt. Kepala Subbagian Penilaian Kinerja, Rangga Sakti Wardana, kegiatan ini mengupas tuntas evaluasi pemenuhan dokumen SFO pada Triwulan I. Dalam sesi monitoring tersebut, KPPN Kolaka dan KPPN Baubau mendapatkan apresiasi karena telah memenuhi seluruh dokumen yang disyaratkan. Sementara itu, evaluasi juga menjadi momentum perbaikan bagi KPPN Kendari dan KPPN Raha yang masih memiliki sejumlah output yang perlu segera dipenuhi.
Tidak hanya mengevaluasi ke belakang, para pengelola kinerja juga dibekali dengan panduan komprehensif ke depan. Mereka memperoleh daftar action plan untuk pelaporan Triwulan II, panduan kegiatan SFO di Triwulan III, hingga pemanfaatan aplikasi INTENSE sebagai instrumen pendokumentasian kinerja unit yang lebih terintegrasi.
Interaksi dua arah terbangun secara dinamis dalam sesi diskusi, di mana para pengelola kinerja KPPN menyampaikan berbagai tantangan di lapangan. Salah satu poin kritis yang dibahas adalah penanganan anomali pada Indeks Perilaku (IPR) Pegawai di Triwulan I. Menanggapi hal tersebut, Kanwil secara tegas mengingatkan seluruh pengelola kepegawaian untuk terus berkomunikasi proaktif dengan pegawai dan atasan langsung, guna memastikan keakuratan pengisian IPR sebelum dokumen tersebut resmi ditetapkan. Selain itu, dibahas pula langkah harmonisasi perhitungan komponen IKU KPPN untuk menciptakan keseragaman standar di seluruh wilayah kerja.
Keseluruhan rangkaian sosialisasi dan asistensi berjalan dengan konstruktif dan terukur. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengelola kinerja di jajaran Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki pemahaman yang utuh dan selaras. Dengan langkah-langkah perbaikan yang telah dipetakan secara bersama, kualitas pengelolaan kinerja organisasi dipastikan akan terus meningkat, mengarah pada pencapaian IKU yang maksimal dan berkelanjutan.
