Kendari, Juni 2026. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan I 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 6,23% (y-on-y) atau meningkat 0,29 persen poin dari triwulan IV 2025. Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I 2026 mencapai Rp52,55 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp30,28 triliun. Pada Mei 2026, Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat inflasi y-on-y 4,07% dengan IHK 113,134. Kota Baubau mengalami inflasi tertinggi 5,11% (IHK 114,15), sedangkan Kabupaten Konawe terendah 2,59% (IHK 112,65). Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau (5,38%); perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (2,39%); perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (2,17%); kesehatan (0,25%); transportasi (5,02%); informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,98%); rekreasi, olahraga, dan budaya (1,79%); pendidikan (4,03%); penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,12%); dan perawatan pribadi dan jasa lainnya (8,74%). Sulawesi Tenggara mengalami inflasi m-to-m 0,92% dan inflasi y-to-d 3,22%.

Perkembangan belanja APBN regional Sulawesi Tenggara s.d. 30 Mei 2026 mencapai Rp8.800,10 miliar atau sebesar 41,35% dari pagu yang ditetapkan. Belanja negara ini tumbuh sebesar 1,81% (y-on-y) mengingat bahwa tahun anggaran 2026 pemerintah tidak lagi menerbitkan kebijakan efisiensi anggaran seperti pada awal tahun anggaran 2025, di samping itu belanja pada awal tahun anggaran 2026 didahului oleh Penyaluran TKD DAU Block Grant sebesar Rp703 miliar dari pagu Rp8,51 triliun atau 8,25% (sesuai rekomendasi), namun demikian terkait penyaluran Dana Desa masih belum optimal dan penyaluran DAK Fisik masih menunggu regulasi terkait.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d. 30 Mei 2026 mencapai Rp1.976,25 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp1.723,47 miliar dan penerimaan kepabeanan Rp252,78 miliar. Realisasi penerimaan pajak tumbuh sebesar 67,81% (y-on-y), didukung juga oleh penerimaan Kepabeanan yang tumbuh signifikan sebesar 115,22% (y-on-y).

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d. 30 Mei 2026 mayoritas mengalami pertumbuhan positif. Komponen pajak yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 422,03%; selanjutnya diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai sebesar 105,25%. Tingginya pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai hingga akhir Mei 2026 didorong oleh tetap kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat di tengah banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama. Berbagai momen long weekend sepanjang bulan Mei berhasil mendorong peningkatan belanja masyarakat, terutama pada sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa. Hal ini semakin diperkuat oleh kinerja positif sektor Pertambangan dan Penggalian serta Administrasi Pemerintahan yang turut meningkatkan perputaran ekonomi di Sulawesi Tenggara.

Penerimaan Kepabeanan s.d. 30 Mei 2026 disumbang oleh bea masuk sebesar Rp252,78 miliar. Capaian ini sangat besar mengingat bahwa penerimaan tersebut telah mencapai target yakni sebesar 158,16%. Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai yang signifikan ini didorong oleh adanya pembangungan smelter nikel dimana mayoritas perangkatnya harus diimpor sehingga mendongkrak penerimaan dari sisi Bea Masuk.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara sampai dengan 30 Mei 2026 mencapai Rp458,04 miliar atau sebesar 62,70% dari target yang ditetapkan. Penerimaan PNBP ini tumbuh sebesar 15,05% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu. Capaian PNBP tersebut, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp284,57 miliar yang tumbuh sebesar 18,40% serta dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp173,46 miliar yang tumbuh signifikan sebesar 9,94%.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 30 Mei 2026 mencapai Rp2.736,61 miliar atau 35,64% dari total alokasi. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp1.532,48 miliar (42,51% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp767,85 miliar (29,35% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp433,57 miliar (29,90% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2,70 miliar (33,18% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 Mei 2026 mencapai Rp6.063,49 miliar atau 44,57% dari pagu sebesar Rp13.602,91 miliar. Secara tahunan, penyaluran TKD di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kontraksi sebesar 9,85% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp6.725,86 miliar.

Berdasarkan komponennya, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang tumbuh sebesar 64,51% (y-on-y), dengan penyaluran mencapai Rp1.191,48 miliar atau 41,45% dari pagu. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kontraksi sebesar 3,47% menjadi Rp4.259,13 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) terkontraksi sebesar 49,34% y-on-y menjadi Rp415,28 miliar.

Komponen lainnya juga menunjukkan pelemahan. Dana Desa terealisasi sebesar Rp196,75 miliar atau 36,72% dari pagu, namun mengalami kontraksi sebesar 70,77% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh petunjuk teknis penyaluran Dana Desa yang baru terbit pada Maret 2026 sehingga proses penyaluran belum berjalan optimal. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga akhir Mei 2026 mengalami kontraksi 98.92% (y-on-y) karena masih minimnya pemda yang melakukan perekaman kontrak dalam rangka penyaluran DAK Fisik.