Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang menembus angka 6,23 persen pada Triwulan I 2026, jauh melampaui rata-rata nasional, membawa paradoks tersendiri bagi pengelolaan fiskal di daerah. Di balik capaian membanggakan tersebut, ketimpangan struktur ekonomi dan tekanan inflasi yang masih berada di atas angka 4 persen menjadi pekerjaan rumah bersama. Menyikapi dinamika ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Komite ALCO Regional yang berlangsung secara daring, sebagai upaya strategis mengawal stabilitas keuangan negara di tengah ketidakpastian global yang masih bergulir.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Dwitya Estu Nurpramana, ini mengungkapkan fakta bahwa kinerja fiskal regional masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif, khususnya nikel dan pertambangan. Meskipun realisasi pendapatan negara hingga akhir Mei 2026 mencatatkan angka Rp2,43 triliun atau tumbuh 54,48 persen dibandingkan tahun lalu, terdapat sejumlah catatan kritis dari berbagai vertikal Kementerian Keuangan. KPP Pratama Kolaka mencatatkan lonjakan penerimaan luar biasa, sementara KPPBC Kendari berhasil melampaui target tahunan Bea Masuk berkat upaya penagihan piutang dan penindakan rokok ilegal. Namun di sisi lain, KPP Pratama Baubau mengalami kontraksi akibat penyesuaian operasional smelter dan rencana pemindahan wajib pajak besar ke Jakarta.
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, menekankan bahwa pergeseran administrasi perpajakan ini berpotensi melebarkan defisit APBN regional di masa mendatang, mengingat belanja negara di daerah tetap berjalan atau bahkan meningkat, termasuk untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis. Lebih dari itu, pandangan dari akademisi selaku Local Expert mengingatkan bahwa konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh sekitar 5 persen menandakan adanya tekanan pada daya beli masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi belum sepenuhnya dirasakan secara merata, terutama oleh petani pangan dan nelayan tangkap yang justru mengalami penurunan indeks penerimaan.
Menyikapi celah fiskal yang menganga akibat menurunnya pagu Transfer ke Daerah (TKD) serta lemahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fokus pembahasan kemudian bergeser ke urgensi percepatan belanja. Para Kepala KPPN dari Kendari, Baubau, Raha, hingga Kolaka kompak menyampaikan progres penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa yang secara persentase menunjukkan perbaikan. Akan tetapi, realisasi DAK Fisik menjadi titik lemah yang sangat disoroti. Proses penyalurannya yang masih tersendat di berbagai daerah, termasuk kendala pengajuan dokumen dan keterlambatan pemenuhan syarat, menuntut intervensi cepat agar anggaran infrastruktur tidak terdiam di tengah jalan.
Melalui forum ALCO Regional ini, seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Tenggara menyepakati untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan kedepan. Upaya penggalian potensi penerimaan akan terus dioptimalkan, sementara di sisi belanja, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan disiplin belanja, terutama pada sektor infrastruktur yang selama ini tercatat memiliki realisasi paling rendah. Di tengah melemahnya nilai tukar Rupiah dan fluktuasi komoditas global, kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat segera memberikan dampak multiplikatif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
