Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih secara berturut-turut selama sepuluh kali bukanlah sekadar pencapaian statistik, melainkan bukti nyata komitmen kolektif dalam mengelola keuangan negara. Untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas akuntabilitas ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Workshop Kupas Tuntas Akuntansi dan Cerdas Keuangan Sambil Mengobrol Sante atau yang akrab disapa “Kacang Mete” Edisi Triwulan II Tahun 2026. Digelar secara hybrid pada Kamis (25/6), kegiatan ini berhasil menyatukan para pengelola keuangan dari berbagai satuan kerja dalam sebuah forum yang ringan namun kaya akan substansi strategis.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, dalam sambutannya tidak hanya membanggakan capaian WTP LKPP Tahun 2025, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga integritas sebagai pondasi pelayanan. Menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), beliau secara tegas mengajak seluruh mitra kerja untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan tidak memberikan apapun atas layanan yang telah diberikan. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja terbaik, acara ini juga dimeriahkan dengan penyerahan 19 penghargaan kepada UAPPA-W dengan kualitas laporan keuangan terbaik di berbagai kategori, serta para pengguna digitalisasi pembayaran paling aktif, baik melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) maupun Cash Management System (CMS).
Memasuki sesi inti, para narasumber dari jajaran Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara secara komprehensif membedah empat isu krusial yang sedang dihadapi di lapangan. Pertama, soal kepatuhan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara yang dinilai sudah sangat baik dengan tingkat kepatuhan di atas 98%, meskipun masih ada beberapa satker yang terkendala masalah teknis seperti reset kata kunci SAKTI. Kedua, strategi akselerasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang kini bergeser pada prinsip value for money, mendorong satker untuk tidak hanya mengejar serapan, tetapi memastikan kualitas belanja melalui digitalisasi pembayaran.
Aspek yang tak kalah penting dan belakangan sangat krusial menjadi sorotan ketiga, yakni keamanan siber atau Security Awareness aplikasi SAKTI. Peserta diingatkan akan berbagai modus pencurian data, mulai dari penggunaan jaringan Wi-Fi publik, malware pada media penyimpanan eksternal, hingga ancaman file APK berbahaya melalui WhatsApp yang mampu mencuri OTP. Terakhir, evaluasi pelaporan tahun 2025 menjadi tonggak pembelajaran untuk mempersiapkan pelaporan tahun 2026 yang lebih andal, menekankan pentingnya rekonsiliasi internal dan eksternal agar terhindar dari ketidaksinkronan data.
Dinamika workshop semakin terasa ketika sesi tanya jawab membuka ruang bagi permasalahan riil di lapangan. Perwakilan dari Satker PTUN Kendari mengangkat isu klasik namun mendalam mengenai krisis kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) operator keuangan. Ia mengusulkan agar pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diperbolehkan mengikuti sertifikasi pengelolaan keuangan negara untuk membantu tugas administrasi. Menanggapi hal ini, narasumber memberikan pemahaman regulatif bahwa meskipun usulan tersebut merupakan masukan yang bagus, regulasi saat ini (Perpres 38/2020) masih membatasi pejabat perbendaharaan hanya untuk PNS. Kendala operasional ini akhirnya menjadi catatan bersama bahwa pengelolaan SDM keuangan memerlukan sinergi lintas sektoral di masing-masing K/L.
Di balik seriusnya materi yang disampaikan, panitia tetap berhasil membangun suasana interaktif dan menyenangkan melalui pre-test, post-test, hingga pemberian hadiah menarik bagi peserta yang paling cepat hadir, paling aktif bertanya, hingga yang berhasil meraih nilai sempurna. Melalui Workshop Kacang Mete ini, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara sekali lagi membuktikan bahwa proses pembinaan dan peningkatan kapasitas dapat dilakukan tanpa harus kaku. Seluruh rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu menyetrum semangat baru bagi para pengelola keuangan daerah untuk terus menghasilkan laporan yang andal, akuntabel, dan mendukung tata kelola keuangan negara yang semakin prima.
