Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan Anggaran pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Rakorda dilaksanakan secara online melalui zoom meeting dengan mengundang seluruh satuan kerja lingkup Sumatera Selatan. Tema yang diusung pada kegiatan ini adalah Peningkatan Kualitas Pengelolaan APBN melalui Penguatan Komitmen KPA.
Kegiatan dibuka dengan welcome speech dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana dan keynote speech oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb, Sudarso. Pada sambutannya, Kakanwil DJPb menyampaikan terimakasih kepada KPA yang hadir. Selanjutnya disampaikan pula bahwa dibutuhkan komitmen untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi terutama dari kontribusi belanja pemerintah. Lebih lanjut
Dalam Keynote Speech, Direktur PA menyampaikan banyaknya tantangan di masa pandemi ini membutuhkan langkah-langkah extraordinary, terutama optimalisasi belanja pemerintah sebagai daya dorong untuk akselerasi pemulihan ekonomi. Beliau juga menyampaikan bahwa persentase realisasi belanja satker kementerian/Lembaga di Kanwil DJPb Sumsel per 31 Juli sebesar 49,3%, masih di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 53,2%. Beliau juga mengingatkan bahwa terjadi perubahan target realisasi belanja triwulan III, dari semula 60% menjadi 70%
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah para KPA atau yang mewakili. Beberapa di antaranya adalah Rektor UNSRI, Direktur RS Moh. Husin, Kepala KPU Prov. Sumsel, Kepala BPS Sumsel, Kabidkeu Polda Sumsel, para Kakanwil Kementerian Keuangan di wilayah Sumsel dan para Kepala KPPN.
Pada sesi materi, Kakanwil DJPb menyampaikan beberapa hal antara lain overview pelaksanaan anggaran semester I Tahun 2021. Disampaikan bahwa capaian realisasi Semester I Tahun 2021 wilayah Sumsel merupakan capaian tertinggi dalam 6 tahun terakhir dengan persentase 42,6%. Namun perlu waspada terhadap penyelesaian pekerjaan Program Prioritas Nasional (PN) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), proses pengadaan barang dan jasa sebagai early warning semester II tahun 2021 termasuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Pada kegiatan ini juga disampaikan apresiasi kepada satker dengan beberapa kategori penilaian yaitu kinerja pelaksanaan anggaran terbaik, penggunaan Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan penilaian atas Laporan Keuangan tingkat koordinator wilayah. Kriteria penilaian IKPA dilakukan berdasarkan tiga kategori pagu satker yaitu pagu besar (di atas 100 miliar), pagu sedang (di atas 20 miliar sampai dengan 100 miliar), dan pagu kecil (di bawah 20 milyar). Untuk penilaian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dilakukan berdasarkan kategori satker dengan transaksi terbanyak dan jumlah nominal terbesar Adapun untuk Laporan Keuangan, kriteria penilaiannya adalah akurasi data, kelengkapan laporan, beban kerja, ketepatan waktu penyampaian laporan, dan partisipasi satker.
Melalui kegiatan yang selanjutnya akan menjadi agenda rutin ini, diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan silaturahmi para KPA sekaligus sebagai ajang pemberian motivasi untuk dapat lebih meningkatkan kualitas pengelolaan APBN pada satkernya masing-masing.
