Sebagai institusi penting dalam Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Desa seyogianya dapat mengelola Keuangannya secara good governance. Karena itu, Kepala Desa perlu terus didorong untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Desa-nya secara baik dan memperhatikan kaidah good governance, dan dapat mengarahkan alokasi Keuangan Desa-nya untuk lebih fokus mengangkat derajat kesejahteraan warganya.

Hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Desentralisasi Fiskal Pemerintah yang digulirkan sejak Tahun 1999 lalu. Memaknai hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan menginisiasi kegiatan Diskusi Khusus Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan pada hari Selasa (23 Juni 2020) pukul 08.30 s.d. selesai, bertempat di Gedung Keuangan Negara Palembang (Lantai II).

Acara ini dimoderatori langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Taukhid. Dan sebagai narasumber diskusi yaitu Siti Rosidah Sundari, Kepala Bidang PPA II. Dalam paparannya, Sundari menyampaikan tentang berbagai hal mengenai pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan tata kelola desa secara good governance sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat desa. Di dalam paparan juga disampaikan hasil analisis dan pengkajian terhadap 2.587 APBDes Tahun 2019 (90.7%) dari total 2.853 APBDes di wilayah Sumatera Selatan. Setelah paparan dilanjutkan dengan diskusi yang berjalan interaktif dan diakhiri dengan penyerahan plakat serta foto bersama.