Palembang, 21  November 2023  - APBN Sumatera Selatan (Sumsel) sampai dengan 31 Oktober 2023  menunjukkan kinerja yang positif dalam mendukung perekonomian Sumatera Selatan agar tetap  terjaga   solid.   Hal  ini  disampaikan   oleh   Kepala   Kantor  Wilayah   Direktorat   Jenderal Perbendaharaan Provinsi  Sumatera Selatan (Kanwil DJPb Sumsel)  sekaligus  sebagai  Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Selatan  Rahmadi Murwanto dalam rapat pleno  Forum ALCo  (Asset and Liability  Committee) Sumatera  Selatan  yang beranggotakan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan.

Pendapatan Negara di  wilayah  Sumsel  yang terdiri  dari  Penerimaan  Pajak,  Kepabeanan  dan Cukai,   dan  Penerimaan   Negara  Bukan  Pajak   (PNBP)  sampai   dengan  31   Oktober   2023  terealisasi 84,97% dari target, tumbuh positif 5,08% (yoy) begitu juga Belanja Pemerintah Pusat menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 14.54%. Kinerja  Penerimaan  Pajak  Sumsel  sampai  dengan 31  Oktober 2023   mencapai  Rp14,15 T, terealisasi 82,6%, tumbuh 7,0%   (Yoy).    Kinerja penerimaan pajak secara  kumulatif  tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain disebabkan oleh aktivitas perekonomian yang tetap tumbuh positif,  dampak kebijakan kenaikan  tarif  PPN  11%,  peningkatan setoran PPh 21  atas gaji/bonus/insentif   terutama   pada   sektor  industri   pengolahan   dan   pertambangan,  dan pembayaran SPPT dan Ketetapan PBB yang sudah memasuki jatuh tempo pelunasan.

Palembang, 30 Oktober 2023 - Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (APBN) Sumatera Selatan sampai dengan 30 September 2023 menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (Kanwil DJPb Sumsel) sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Selatan, yang pada pertemuan ini juga dihadiri oleh para pejabat Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur (Kanwil DJBC Sumbagtim), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung (Kanwil DJKN SJB), dan Kepala Balai Diklat Keuangan Palembang (BDK Palembang) yang merupakan bagian dari Kemenkeu SATU Sumatera Selatan.

Palembang (30/10/2023) – Untuk melindungi hak masyarakat agar perangkat handphone (ponsel), komputer genggam, dan tablet (HKT) yang dibeli di luar negeri tidak terblokir, Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan perbaikan layanan berupa kemudahan layanan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). IMEI adalah kode identifikasi berupa 15 digit angka pada perangkat elektronik yang terhubung pada jaringan seluler.

Saat membeli perangkat seluler di dalam negeri, penting untuk memastikan bahwa perangkat tersebut terdaftar di Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Registrasi IMEI diperlukan agar perangkat telekomunikasi yang diperoleh dari luar negeri dapat menggunakan kartu SIM operator Indonesia serta tidak akan mengalami pembatasan akses dan jaringan seluler atau terblokir. Registrasi IMEI melalui Ditjen Bea dan Cukai berlaku untuk perangkat seluler yang diperoleh sebagai barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut serta barang kiriman dari luar negeri atau dari kawasan bebas (Free Trade Zone). Proses registrasi IMEI tidak dipungut biaya alias gratis selain pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor apabila tidak mendapatkan pembebasan yang berlaku.

Palembang, 4 Oktober 2023 – Memasuki reses Masa Persidangan I Tahun 2023-2024, Komisi XI DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya dengan melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada kunjungan kerja ini, Komisi XI DPR RI disambut secara langsung oleh Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Agus Fatoni bersama Perwakilan Kementerian Keuangan pusat, yaitu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman dengan didampingi oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana beserta jajaran di ballroom Hotel Arista Palembang.

Pertumbuhan ekonomi di regional Sumatera Selatan menjadi fokus utama pengawasan Komisi XI DPR RI. Selain itu, fokus utama pengawasan bertujuan memastikan bahwa APBN telah memberikan dampak yang seoptimal mungkin untuk wilayah ini. Komisi XI mengawasi kebijakan maupun program pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara, perencanaan pembangunan nasional, dan stabilitas sektor keuangan. Melalui kunjungan kerja ini, terdapat beberapa informasi strategis yang ingin didapatkan oleh Komisi XI terkait dengan upaya-upaya Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi APBN melalui kegiatan koordinasi dan penguatan kebijakan serta program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah lingkup Provinsi Sumatera Selatan. Lebih jauh lagi, pengawasan terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam mengawal pertumbuhan ekonomi yang optimal tidak luput menjadi bagian dari tujuan pelaksanaan kunjungan kerja di masa reses kali ini.

Palembang,  22 September 2023  -  Sektor pendidikan  merupakan  sektor prioritas  untuk  mendukung pembangunan di Indonesia dengan alokasi di APBN-nya ditetapkan sekurang-kurangnya 20%. Hal ini tercermin juga untuk  realisasi di lingkup Sumsel, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui belanja untuk  sektor pendidikan, APBN telah menggelontorkan dana pendidikan untuk     regional     Sumatera   Selatan     sebesar     3.109,78    miliar,     baik    melalui     belanja Kementerian/Lembaga  (K/L) sebesar  Rp117,82 miliar  maupun melalui  belanja  Transfer  Ke Daerah (TKD) sebesar Rp2.991,96 miliar.

Hal  ini  diamplifikasikan  lebih  lanjut  oleh  Kepala  Perwakilan  Kementerian  Keuangan Provinsi  Sumatera Selatan,  Lydia  Kurniawati  Christyana  pada pertemuan  Pleno  Asset  and Liabilities Committee (ALCo) Regional Sumatera Selatan yang membahas progress APBN untuk  regional Sumatera Selatan s.d. 31 Agustus 2023. Pertemuan ini dihadiri oleh para pejabat unit kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  Provinsi  Sumatera Selatan  (Kanwil DJPb Sumsel),  Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Sumatera Selatan  dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Babel), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur (Kanwil DJBC Sumbagtim), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  Negara Sumsel,  Jambi, dan Bangka Belitung (Kanwil DJKN SJB), dan Balai Diklat Keuangan  Palembang  (BDK  Palembang),  yang  merupakan  bagian  dari  Kemenkeu  SATU Sumatera Selatan.

Palembang,  22  Agustus 2023  - Kinerja APBN  Sumatera Selatan sampai dengan 31  Juli  2023 melanjutkan  kinerja  positif  dalam  menjaga  pemulihan  ekonomi  dan melindungi  masyarakat dimana realisasi Belanja Negara mencapai 47,20% dari Pagu dan Pendapatan Negara mencapai 51,87% dari target.

Hal  ini disampaikan  oleh  Kepala  Kanwil  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi Sumatera  Selatan   (DJPb  Sumsel)   sekaligus   Kepala   Perwakilan   Kementerian  Keuangan Sumatera Selatan,  Lydia Kurniawati  Christyana  dalam  Rapat  Pleno  Forum ALCo  Regional Sumatera Selatan  di  Ruang Sekretariat  Bersama  Kementerian Keuangan Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang untuk Periode s.d. 31 Juli 2023. Pertemuan ini dihadiri oleh  para pejabat  unit  kerja  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi Sumatera Selatan (Kanwil DJPb Sumsel), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan  dan Kepulauan  Bangka Belitung  (Kanwil  DJP Sumsel  dan Babel),  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur (Kanwil DJBC Sumbagtim), Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara Sumsel,  Jambi,  dan Bangka Belitung  (Kanwil DJKN SJB), dan Balai Diklat Keuangan Palembang (BDK Palembang), yang merupakan bagian dari Kemenkeu SATU Sumatera Selatan.

Palembang, 22 Agustus 2023  – Awal tahun 2023, Kebijakan KUR mengalami perubahan fundamental yang bertujuan menjaga KUR sebagai program kredit dengan   subsisi bunga  dari pemerintah dapat disalurkan lebih tepat sasaran. Suku  bunga KUR kini diterapkan naik secara berjenjang, dimana untuk Debitur KUR yang berulang,  suku bunga bisa sampai dengan 9%. Hal ini  bertujuan  untuk   meningkatkan  debitur  KUR  yang  bergraduasi  agar tidak  terus menerus bergantung pada program pemerintah  dan  mendorong perluasan  akses  pembiayaan  dengan penyaluran  KUR  kepada calon  debitur  baru. Selain  itu,  perubahan kebijakan  yang mengatur reformulasi   kriteria   calon   penerima   KUR  bertujuan   menghilangkan   praktik   switching   atau perpindahan debitur kredit komersial menjadi debitur KUR. Di sisi lain, Pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku usaha ultra mikro melalui penurunan suku bunga/marjin KUR Super Mikro  dengan plafon  s.d. Rp10 juta  menjadi  3%  dari  yang sebelumnya  dikenakan  6%. Kelompok   pelaku   usaha  ultra   mikro   ini  merupakan  kelompok   yang   paling   membutuhkan dukungan Pemerintah dari sisi akses pembiayaan untuk  usahanya.

Palembang,  27  Juli  2023   -  Kinerja  APBN  Sumatera Selatan  sampai  dengan 30  Juni  2023  melanjutkan kinerja positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dimana realisasi Belanja Negara mencapai  40,51% dari Pagu dan Pendapatan Negara mencapai  43,39%  dari  target. Hal  ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (DJPb Sumsel) sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana dalam  Press Conference APBN KiTa Regional Sumatera Selatan untuk  Periode s.d. 30 Juni 2023  yang bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Jl. Kapten A. Rivai No.2-4  Palembang,  yang dihadiri  juga  oleh  Staf  Ahli Bidang  Ekonomi  Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan (Parjiono), Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan,  Para Kepala  Kanwil  Kemenkeu  SATU  Sumatera  Selatan,  Kepala Perwakilan  BI Sumsel,  Kepala  OJK Regional  VII Sumbagsel,  para Pejabat  Pemda  Provinsi Sumsel, para Akademisi, dan para wartawan media setempat.

Realisasi Belanja Negara untuk  Sumsel sampai dengan 30 Juni 2023  tercapai sebesar Rp18,51 triliun  atau tumbuh sebesar  4,05% (yoy).  Realisasi  tersebut ditopang  oleh  Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp6,02 triliun (36,40% dari Pagu) dan Belanja Transfer Ke Daerah  (TKD)  sebesar  Rp12,49  triliun   (42,83%  dari   Pagu).   Realisasi   tersebut  utamanya dimanfaatkan  untuk   pembangunan infrastruktur,  ketahanan pangan,  dan pendidikan,  serta layanan publik lainnya.