Palembang, 26 Juni 2023 - Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tren di Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, kontribusi PAD sebesar 19,79% terhadap total pendapatan. Kontribusi ini naik 2,2 persen dari tahun lalu. Hal tersebut diungkap Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana dalam rapat pleno ALCo (Asset and Liability Committee) Sumatera Selatan pada Jumat (16/6/2023) di Ruang Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Jl. Kapten A. Rivai No.4 Palembang.

Dalam kurun waktu 2017-2022, kontribusi PAD tahun 2022 ini merupakan yang tertinggi. Berturut-turut kontribusi PAD dalam kurun waktu tersebut adalah 17,56% pada tahun 2017; 16,64% pada tahun 2018; 15,60% pada tahun 2019; 16,35% pada tahun 2020; 17,59% pada tahun 2021; kemudian 19,79% pada tahun 2022. Sumber utama PAD di Sumatera Selatan adalah pajak daerah. Pada tahun 2022, kontribusi pajak daerah adalah sebesar 75,66%, disusul Lain-lain PAD yang sah 19,35%, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 3,65%, dan retribusi daerah 1,33%.

Palembang, 26 Juni 2023 - Forum ALCo Sumatera Selatan (Asset and Liability Committee), yang beranggota unit kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (Kanwil DJPb Sumsel), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Babel), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur (Kanwil DJBC Sumbagtim), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung (Kanwil DJKN SJB), dan Balai Diklat Keuangan Palembang (BDK Palembang) Selatan tersebut, mencatat pendapatan dan belanja negara terealisasi per 31 Mei 2023 sebesar Rp7,09 triliun dan Rp14,81 triliun. Capaian ini meningkat masing-masing 10,63% dan 4,59% dari tahun lalu. Data tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Sumsel sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana dalam rapat pleno Forum ALCo Sumatera Selatan di Ruang Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang.

Sambutan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana. (Foto: Angga Sunda Prima)

 Palembang, 19 Juni 2023 - Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Wujudnya dukungannya dengan hadir dalam acara penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) secara simbolis pada tanggal 19 Juni 2023 di Banyuasin. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana bersama  Regional Transaction and Consumer Head Regional Sumatera II Bank Mandiri, Yunus Muliah mendampingi Wakil Bupati Banyuasin, H. Slamet Somosentono melakukan Penyaluran KUR secara simbolis kepada pelaku usaha UMKM Penyedia Air Bersih. 

Dalam rangkaian acara tersebut,  Kementerian Keuangan Sumatera Selatan memberikan edukasi terkait peran Kementerian Keuangan dalam mendukung UMKM. Edukasi dikemas dalam bentuk showcase one stop information mengenai Insentif Perpajakan oleh Kanwil Direktorat Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan pengelolaan dana desa oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 23 Mei 2023 - Pendapatan dan belanja negara di Sumatera Selatan per 30 April 2023 tumbuh masing-masing 12,91% dan 1,22% dari tahun lalu.  Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (DJPb Sumsel) sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana dalam Forum ALCo (Asset and Liability Committee) Sumatera Selatan dalam rapat pleno pada hari Senin (22/5/2023) di Ruang Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Sumatera Selatan  Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang .

Forum ALCo Sumatera Selatan, yang beranggota unit kerja pada Kanwil DJPb, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Kekayaan Negara, dan Balai Diklat di Sumatera Selatan tersebut, mencatat pendapatan negara terealisasi Rp5,77 triliun. Pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,83 triliun (tumbuh 14.7%), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp104,1 miliar (tumbuh negatif 34,26%), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp831 miliar (tumbuh 12,79%).

Palembang, 23 Mei 2023 - Pendapatan Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan melalui penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan atau berdasar prinsip money follow functions dan money follow program. Penyerahan kewenangan daerah itu diikuti dengan revenue assignment dan expenditure assignment sebagai instrumen dasar desentralisasi fiskal. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan  Keuangan  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) memberikan landasan pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi sebagai salah satu pilar HKPD. UU HKPD bertujuan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pusat-daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Salah satu strategi mencapai tujuan tersebut adalah menguatkan sistem perpajakan daerah (local taxing power).

Palembang, 26 April 2023 - Pendapatan negara di Sumatera Selatan per 31 Maret 2023 tumbuh 19,78%. Data ini diungkap Forum ALCo (Asset and Liability Committee) Sumatera Selatan, yang beranggota seluruh Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan, dalam rapat pleno yang berlangsung pada Jumat (14/3) di Ruang Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang.

Forum ALCo Sumatera Selatan, yang dipimpin Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana mencatat pendapatan negara sebesar Rp3,49 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp3,43 triliun (tumbuh 31,16%), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp84,75 miliar (tumbuh negatif 30,9%), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp723,3 miliar (tumbuh 16,24%).

Palembang, 26 April 2023 - Pemerintah melalui Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menetapkan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Nasional (Jakstranas) yang menargetkan bisa mengurangi sampah sebesar 30% di tahun 2025. Pemerintah juga menetapkan target dan indikator untuk mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030.

Berdasarkan laporan National Plastic Action Partnership (NPAP) dan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ini baru sekitar 39%–54% sampah di Indonesia yang telah terkelola dengan baik, sisanya telah dan berpotensi mencemari lingkungan. Di Sumatera Selatan, Timbulan sampah pada Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 886.632 ton/tahun. Sampah yang terkelola dari timbulan sampah tersebut adalah sebanyak 41,23% atau 365.557 ton/tahun. Sementara sampah yang tidak terkelola sebanyak 58,77% atau 521.075 ton/pertahun.

Palembang  (30/3/2023)  -  Forum   ALCo  (Asset  and   Liabillites  Committee)  Sumatera Selatan yang  beranggota seluruh Kanwil dan  unit Kementerian Keuangan Sumatera Selatan mengungkap kinerja APBN Regional Sumatera Selatan per  28 Februari 2023. Pendapatan negara di Sumatera Selatan tumbuh  42,68%  dari tahun lalu. Sementara dari sisi belanja, belanja negara tumbuh  negatif 8,15%.

Realisasi  pendapatan negara adalah  sebesar  Rp2,62   triliun.  Terdiri  dari  penerimaan pajak sebesar Rp2,36  triliun; penerimaan bea  dan  cukai sebesar Rp60,66 miliar; dan penerimaan negara bukan  pajak (PNBP) sebesar Rp202,28 miliar. Kontribusi  penerimaan  pajak  adalah  sebesar  89,97%   dari  seluruh  total  penerimaan negara di Sumatera Selatan. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik ini disebabkan beberapa faktor, yakni aktivitas atau  transaksi ekonomi yang tetap  terjaga baik, kenaikan angsuran PPh   WP  Badan, dan  dampak implementasi  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).