Rapat Komite/Pleno ALCo Regional Sumsel Periode s.d. 30 Mei 2026 (24/06/2026)

Palembang, 24 Juni 2026 

       A. Ringkasan Eksekutif

• Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Sumsel bulan Mei 2026 berada di level optimis (>100) dengan kenaikan 8,56% (yoy) dan 3,75% (mtm).
• PPN (tanpa restitusi) d. Mei 2026 tumbuh positif 17,21% (yoy).
• Impor Bahan Baku & Penolong hingga Mei 2026 lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, dengan komoditi impor didominasi oleh pupuk, kayu kasar, dan parts
• Impor Barang Modal hingga Mei 2026 lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, dengan komoditi impor didominasi mesin, reaktor, turbin, dan generator, serta pompa.
• Inflasi Sumsel bulan Mei 2026 masih terkendali 2,61% (yoy), lebih tinggi dibanding bulan Penyebab inflasi terutama didorong oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (andil 1,04%) dan Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 0,99%).
• NTP Sumsel bulan Mei menjadi 141,54 (tertinggi dibanding periode- periode sebelumnya), meningkat 6,61% (mtm) dan 13,22% (yoy) karena Indeks Harga Terima Petani (It) konsisten lebih tinggi (184,81) dibanding Indeks Harga Bayar Petani (Ib) sebesar 130,58.

       B. Kinerja APBN Regional Sumatera Selatan

       Pendapatan Negara:

       Pendapatan negara APBN Regional Sumsel per 31 Mei 2026 sebesar Rp6,58 triliun

• Penerimaan pajak :

  Penerimaan Pajak s.d. Mei 2026 terkumpul sebesar Rp4.987,77 M atau tumbuh sebesar 18,1% berdasarkan Wajib Pajak terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan serta pencatatan penerimaan setelah implementasi coretax menggunakan deposit yang dapat menjadi pengurang tahun 2026. Penerimaan bulan Mei 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dikarenakan peningkatan setoran masa PPN sektor administrasi pemerintahan, serta peningkatan pembayaran PPh Badan yang mengalami pergeseran pembayaran dan pelaporan SPT PPh Badan yang diberikan relaksasi sampai dengan 31 Mei 2026.

  Dinamika kondisi penerimaan per Jenis Pajak utama s.d. Mei 2026 (yoy) sebagai berikut:

  • PPN DN tumbuh 51.37% dikarenakan peningkatan setoran PPN Pemungut Bendahara Pemerintah atas Belanja Modal Aktivitas Bidang Perumahan dan Kesehatan, serta Restitusi yang tidak sebesar tahun lalu.
  • PPh Badan tumbuh 41% dikarenakan Peningkatan setoran masa atas PPh Badan dengan kontribusi terbesar dari Aktivitas Sektor Sawit dan Karet Remah, serta restitusi yang tidak sebesar tahun lalu.
  • PPh 21 tumbuh 101.88% dikarenakan peningkatan setoran atas masa pembayaran Gaji/Bonus/Tunjangan dengan kontirbusi terbesar dari Administrasi Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kesehatan, dan bank umum konvensional.
  • PPh Final tumbuh 28.13% dikarenakan peningkatan setoran masa PPh Final aktivitas Pemerintahan di Bidang Perumahan.
  • PPh 23 kontraksi -3.50% dikarenakan penurunan PPh atas pembayaran Bunga dan kebijakan ESDM terkait kuota produksi batubara yang mengakibatkan penurunan aktivitas jasa pertambangan dan pengangkutan di Pelabuhan, serta penurunan aktivitas Perusahaan Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
  • PPh Orang Pribadi kontraksi -8,47% dikarenakan implementasi coretax satu kesatuan ekonomi dengan memakai NPWP Kepala Keluarga.
  • PPN Impor tumbuh 35.61% dikarenakan peningkatan setoran masa PPN Impor Bahan Baku atas aktivitas perdagangan suku cadang, perdagangan besar bahan makanan minuman, serta industri karet remah.
  • Sektor Perdagangan tumbuh 4.04% dikarenakan peningkatan setoran PPh Tahunan Badan WP Sektor Perdagangan Besar dan PPN Impor atas aktivitas perdagangan besar suku cadang, serta bahan makanan dan minuman hasil
  • Sektor Industri Pengolahan tumbuh 32.55% dikarenakan Peningkatan Pembayaran PPh Tahunan Badan dengan kontribusi terbesar dari Industri Crude Palm Oil (CPO) dan restitusi yang tidak sebesar tahun lalu.
  • Sektor Administrasi Pemerintahan tumbuh 28.94% dikarenakan peningkatan setoran PPN Pemungut Instansi Pemerintah dengan kontribusi utama dari Bidang perumahan, Kesehatan, dan pendidikan. Serta Peningkatan setoran PPh 21 atas Belanja Pegawai.
  • Sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan Kontraksi 21.32% karena penurunan setoran masa PPN dan penurunan pembayaran PPh Tahunan Badan dari Perusahaan Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan
  • Sektor Aktivitas Keuangan tumbuh 26.42% dikarenakan peningkatan PPh 21 atas pembayaran gaji/bonus/thr pegawai bank umum konvensional dan pembayaran PPh Tahunan Badan.
  • Sektor Pengangkutan dan Pergudangan kontraksi 23.23% dikarenakan kebijakan ESDM terkait kuota produksi batubara yang mengakibatkan penurunan aktivitas pengangkutan di Pelabuhan yang berdampak pada penurunan pembayaran PPh Tahunan Badan dan PPh Pasal 23 atas Jasa.
  • Sektor Pejabat Negara, Karyawan, dll kontraksi 8.62% dikarenakan implementasi coretax satu kesatuan ekonomi dengan memakai NPWP Kepala Keluarga yang mengakibatkan PPh Tahunan Orang Pribadi Istri Gabung menggunakan NIK Suami.

• Penerimaan bea dan cukai :

  Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 139,10 M (7,99% dari target 1,74 T) tumbuh negatif -41,10% (yoy).

  • Realisasi Bea Masuk s.d. bulan Mei 2026 adalah sebesar Rp56,44 M, namun dikarenakan terdapat restitusi sebesar Rp1,25 M sehingga capaian realisasi BM hanya sebesar Rp55,20 M atau 48,73% dari target.Realisasi penerimaan bea masuk tumbuh positif 204,83 (yoy), utamanya, ditopang oleh importasi beberapa jenis barang seperti mesin, baja lembaran lapis, dan mcb.

  • Realisasi Bea Keluar d. bulan Mei 2026 adalah sebesar Rp83,41 M.

    Komoditi ekspor yang dikenakan bea Keluar s.d. Mei 2026 masih didominasi CPO dan produk turunannya. Penerimaan bea keluar tumbuh negatif -61,56% (yoy), karena dipengaruhi oleh penurunan volume eksportasi CPO dan produk turunannya sebesar -12,46%.

  • Realisasi Cukai d. bulan Mei 2026 adalah sebesar Rp493,71 juta.

    Penerimaan cukai berasal dari denda administrasi cukai dengan rincian : Ultimum Remidium (UR) rokok sejumlah 172.160 batang dan MMEA sejumlah

    171.550 mL dengan total besaran sanksi Rp363.714.000. Denda administrasi MMEA sebesar Rp130.000.000

• Realisasi PNBP :

  Kinerja capaian PNBP wilayah Sumsel mengalami pertumbuhan positif sebesar 33,06% (yoy), dengan mencapai Rp1,45 triliun. Pada periode ini, PNBP lainnya menyumbang porsi sebesar 52,65% dari total PNBP, dan PNBP BLU menyumbang sebesar 47,35%.

  • Pendapatan PNBP BLU sebesar Rp690,16 miliar atau 36,9% dari Tiga realisasi tertinggi berasal dari jasa pelayanan rumah sakit Rp521,9 miliar, jasa pelayanan pendidikan Rp147,97miliar dan jasa penyediaan barang/jasa lainnya Rp7,17 miliar.
  • Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp767,55 miliar atau 127,62% dari Tiga realisasi tertinggi berasal dari penerimaan kembali belanja barang TAYL Rp406,14 miliar, jasa kepelabuhanan Rp61,91 miliar dan pendapatan uang pengganti Tipikor Rp30,35 miliar.

       Belanja Negara:

       Realisasi belanja negara sebesar Rp15,56 triliun atau 41,05% dari pagu.

• Belanja K/L Rp5,4 triliun atau 36,33% dari pagu
  

  Peningkatan belanja K/L sampai dengan 31 Mei 2026 ditengah kebijakan penajaman belanja dipengaruhi oleh peningkatan belanja pegawai sebesar 21,76% (yoy) sebagai akibat dari kenaikan gaji pokok pegawai dan peningkatan formasi PPPK, pelaksanaan yang lebih akseleratif pada belanja barang (7,21%, yoy), serta peningkatan belanja modal akibat dari pengaruh efisiensi anggaran pada tahun sebelumnya (low base effect) sebesar 432,30% (yoy).

• Transfer ke Daerah Rp10,16 Triliun (44,10% dari Pagu)

  Penyaluran TKD terkontraksi 15,90% (yoy) seiring dengan penurunan alokasi di tahun 2026. Meskipun terkontraksi, kinerja TKD hingga Mei, dioptimalkan melalui realisasi penyaluran DAU, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik dalam mendukung pemenuhan belanja pokok daerah, operasional pemerintahan, dan layanan publik.

       C. Penyampaian Kinerja Pelaksanaan APBD Sumatera Selatan

• Kinerja APBD per Pemda s.d 31 Mei 2026 menunjukkan kontraksi. Secara konsolidasi kinerja di bulan Mei 2026 menunjukkan surplus.
• Persentase realisasi pendapatan daerah tertinggi terdapat pada Prabumulih sebesar 37,47% sedangkan persentase realisasi terendah terdapat pada Banyuasin sebesar 2,91%.
• Persentase realisasi belanja daerah tertinggi terdapat pada Lubuklinggau sebesar 28,77% sedangkan persentase realisasi belanja daerah terendah terdapat pada Pemprov Sumsel sebesar 13,06%.
• Dari perbandingan (rasio) antara surplus/defisit dengan pendapatan daerah, secara rata-rata sebesar -8,20%. Terdapat 5 Pemda nilai rasio teratas yaitu Pemprov Sumsel (37,68%), Pagaralam (23,27%), OI (29,24%), Musi Rawas (21,76%) dan Musi Rawas Utara (15,99%).

       D. Penyampaian Perkembangan penyaluran Kredit Program Sumsel dan Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

• Sampai dengan 31 Mei 2026, realisasi KUR di Sumsel mencapai 41,38% dari target dan masih terus tumbuh positif sebesar 0,30% (y-o-y) atau secara nominalyaitu sebesar Rp3.676,82 Miliar kepada 46.122 debitur.
• Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih:
  
  • Berdasarkan skema penyaluran, Jumlah Penyaluran KUR Wilayah Sumatera Selatan sebesar 65,23% berada pada segmen Skema Mikro.
  • Sedangkan Jika berdasarkan sektor, Penyaluran KUR wilayah Sumatera Selatan Penyaluran tertinggi masih berada pada Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan yang sebesar Rp. 2.223,79 Miliar atau sebesar 60,48% dari total penyaluran. Agro mendominasi, menunjukkan kerentanan pada cuaca dan harga komoditas.
  • Tiga Lembaga perbankan dengan penyaluran tertinggi yaitu oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia.
• Kinerja Pembiayaan UMi Wilayah Sumatera Selatan sampai dengan 31 Mei 2026 tumbuh Positif sebesar 69,50% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).
  
  • Secara total Kinerja Pembiayaan UMi Wilayah Sumatera Selatan mencapai Rp257,03 Miliar dan tersalur kepada 36.769 Debitur.
  • Di Wilayah Sumatera Selatan terdapat 5 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang menyalurkan UMi, namun sebagian besar Pembiayaan UMi disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani yaitu sebesar 96,85% dari total pembiayaan UMi.
  • Berdasarkan Sektor, Pembiayaan UMi masih didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu sebesar 97,80% dari total pembiayaan di Wilayah Sumatera Selatan.

Unduh dalam format PDF: Siaran Pers Kinerja APBN Regional Prov. Sumatera Selatan s.d. 31 Mei 2026

Narahubung Media:
Gisela Andriani
Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kapten A. Rival No. 2, Palembang - 30 129, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135