Palembang — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan hingga akhir Mei 2026 menunjukkan ketahanan yang baik di tengah dinamika perekonomian global. Pendapatan negara mencatatkan pertumbuhan yang kuat, aktivitas ekonomi regional tetap terjaga, dan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan perbaikan. Di sisi lain, belanja negara mengalami kontraksi seiring penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), meskipun belanja pemerintah pusat justru mengalami akselerasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
Pendapatan Negara Tumbuh Dua Digit
Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara di Sumatera Selatan telah terealisasi sebesar Rp6,58 triliun, atau setara 31,13% dari target APBN. Capaian ini tumbuh 18,50% secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang mencapai Rp5,13 triliun, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp4,99 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp139,10 miliar. Penerimaan pajak tumbuh 18,05% (yoy), didorong oleh meningkatnya setoran PPN dari sektor administrasi pemerintahan, peningkatan pembayaran PPh Badan akibat relaksasi pelaporan SPT hingga 31 Mei 2026, serta membaiknya administrasi penerimaan pasca implementasi Coretax.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,46 triliun atau 58,98% dari target, tumbuh signifikan 33,06% (yoy). Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh peningkatan PNBP lainnya yang bersumber dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).
Belanja Negara Terkontraksi Seiring Penurunan Transfer ke Daerah
Realisasi belanja negara hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp15,56 triliun, atau 41,05% dari pagu, mengalami kontraksi 3,96% (yoy).
Belanja Pemerintah Pusat justru mencatatkan pertumbuhan positif, mencapai Rp5,40 triliun atau 36,33% dari pagu, tumbuh 31,03% (yoy). Akselerasi ini didorong oleh peningkatan belanja pegawai akibat kenaikan gaji pokok dan penambahan formasi PPPK, percepatan belanja barang, serta peningkatan belanja modal yang dipengaruhi low base effect pada tahun sebelumnya.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp10,16 triliun atau 44,10% dari pagu, mengalami kontraksi 15,90% (yoy) seiring penurunan alokasi TKD tahun 2026. Meski demikian, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik, dan DAK Nonfisik tetap dioptimalkan guna mendukung layanan publik dan operasional pemerintahan daerah.
APBD Konsolidasian Masih Mencatatkan Surplus
Pada sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kinerja hingga Mei 2026 menunjukkan perlambatan baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan daerah secara konsolidasi terealisasi sebesar Rp9,04 triliun atau 24,20% dari target, sedangkan belanja daerah mencapai Rp8,30 triliun atau 21,14% dari pagu. Secara agregat, posisi APBD konsolidasian di Sumatera Selatan masih mencatatkan surplus, meskipun terdapat variasi kinerja antar pemerintah daerah.
Ekonomi Regional Tetap Tumbuh Positif
Dari sisi aktivitas ekonomi, kondisi perekonomian Sumatera Selatan hingga Mei 2026 tetap menunjukkan daya tahan yang baik. Perekonomian Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh 5,34% (yoy). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada pada level optimis sebesar 129, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sementara inflasi Mei 2026 tercatat 2,61% (yoy) dan masih berada dalam kisaran sasaran pengendalian inflasi.
Kesejahteraan Masyarakat Terus Membaik
Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan juga menunjukkan tren perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 3,59%, tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,85%, dan Gini Ratio membaik menjadi 0,298. Adapun Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 141,54, merupakan level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir yang mencerminkan semakin membaiknya kesejahteraan petani di Sumatera Selatan.
Neraca Perdagangan Masih Surplus di Tengah Tekanan Ekspor
Pada sektor eksternal, neraca perdagangan Sumatera Selatan hingga Mei 2026 masih mencatatkan surplus sebesar USD1,67 miliar. Namun, surplus tersebut mengalami penurunan 38,47% (yoy) akibat kontraksi ekspor sebesar 29,54%, terutama pada komoditas batu bara, CPO, dan produk turunannya. Di sisi lain, impor justru tumbuh 26,70%, didorong oleh meningkatnya impor mesin, pupuk, pompa, dan barang modal yang mendukung aktivitas produksi dan investasi di daerah.
Sinergi Kebijakan Fiskal ke Depan
Ke depan, Kementerian Keuangan melalui sinergi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Provinsi Sumatera Selatan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, menjaga kualitas pelaksanaan APBN, mengoptimalkan penerimaan negara, mempercepat efektivitas belanja pemerintah, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Langkah ini ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Narahubung: Agung Heru Pranyoto Ketua Kelompok Kerja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang Jl. Sukabangun II, Sukarami, Sukajaya, Palembang 30151
