Medan, 22 April 2022 – APBN bekerja keras untuk menjadi shock absorber yaitu menjaga ekonomi dan rakyat dari gejolak global yang berasal dari sumber komoditas pangan dan energi terutama di tengah dinamika pemulihan ekonomi serta pandemi yang masih berlangsung. Pada Maret 2022 beberapa leading indicator menunjukkan tren penguatan seperti indikator perekonomian Sumut melalui perkembangan harga di tingkat konsumen yang mengalami inflasi 0,71% (pada bulan Februari sempat mengalami deflasi 0,21%) dengan komoditas utama penyumbang inflasi seperti cabai merah, bawang merah, emas perhiasan, beras, tomat, dan sawi hijau. Inflasi Sumut sepanjang triwulan I 2022 masih berada dalam rentang terkendali yaitu range target inflasi tahun 2022 sebesar 3% ± 1% (yoy) didukung bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta pasokan pangan yang terjaga. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2022 sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani tumbuh 9,91% (yoy) dan bila dibandingkan dengan bulan Februari 2022 mampu tumbuh 2,24% dipicu naiknya NTP pada empat subsektor yaitu Subsektor Hortikultura, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Subsektor Peternakan, dan Subsektor Perikanan. Sementara Subsektor Tanaman Pangan di Sumut mengalami penurunan sebesar 0,64% dengan komoditas utama pemberi andil penurunan adalah komoditas jagung dan kacang kedelai.
Kinerja APBN terus dijaga dalam koridor ekspansif dan konsolidatif agar momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga. Pemerintah terus melakukan penguatan di sisi penerimaan serta mengupayakan akselerasi belanja untuk menopang pertumbuhan. Kinerja penerimaan perpajakan di Sumatera Utara yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II sampai bulan ketiga tahun ini telah mencapai Rp6,3 triliun dari total target Rp23,6 triliun pada tahun 2022. Realisasi penerimaan perpajakan ini tumbuh 58,71% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Porsi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri (30,07%), PPH Pasal 21 (16,86%) dan PPN Impor (14,23%). Sedangkan menurut sektor, didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (36,30%) diikuti sektor Industri Pengolahan (25,30%).
Kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumatera Utara, dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumatera Utara, terealisasi sebesar Rp1,64 triliun dari total target Rp2,12 triliun pada tahun 2022. Realisasi ini tumbuh mencapai 74,74% (yoy) didukung pertumbuhan Bea Masuk sebesar 8,75% dan Bea Keluar yang signifikan sebesar 162,02%. Akselerasi Bea Masuk didorong kinerja dari impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan serta komoditas kebutuhan pokok, antara lain beras, gula, kacang-kacangan,dan pupuk. Sedangkan akselerasi Bea Keluar didorong kinerja pertumbuhan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya yang sangat signifikan sejak akhir tahun 2020. Sementara realisasi Cukai terkontraksi sebesar 29,27% (yoy) dipicu kegiatan produksi hasil tembakau yang masih terdampak Covid-19 serta pemberlakuan pembebasan Cukai terhadap Etil Alkohol (EA) untuk penanganan Covid-19 seperti pembuatan hand sanitizer dan lainnya untuk alasan medis.
Kinerja PNBP terealisasi Rp445,75 miliar atau 23,67% dari target PNBP dengan kontributor penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan Jasa Pendidikan dan Pendapatan dari Jasa BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Realisasi ini tumbuh 15,90% (yoy) yang menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi yang terjaga didukung reformasi struktural.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai Maret 2022 mencapai Rp2,91 triliun atau 14,55% dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini terkontraksi 11,28% (yoy) dipicu kontraksi pada seluruh jenis belanja kecuali Belanja Bantuan Sosial yang mampu tumbuh sebesar 210,96%. Sementara realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp8,39 triliun atau 21,04% dari total anggaran TKDD. Relisasi ini tumbuh 2,12% (yoy) dipicu pertumbuhan signifikan DAK Non Fisik mencapai 120,60%. Dari sisi APBD, kontributor utama Pendapatan APBD berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai 68,47% yang menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Sumut.
Pemulihan ekonomi akan terus berlanjut meskipun diliputi ketidakpastian. Peningkatan risiko ekonomi sebagai dampak normalisasi kebijakan moneter negara maju dan konflik geopolitik secara langsung telah meningkatkan harga komoditi energi, pangan, dan komoditi lain. Namun pemerintah akan tetap mewaspadai eskalasi risiko dan tetap memfokuskan terhadap penanganan Covid-19. Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumatera Utara sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut. Optimisme tetap harus dipelihara seiring upaya pengendalian pandemi dan perluasan cakupan vaksinasi guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat untuk kembali menghidupkan aktifitas ekonomi. Sampai 31 Maret 2022 cakupan vaksinasi di Sumatera Utara telah mencapai 10.726.650 dosis untuk vaksin I; 8.868.849 dosis untuk vaksin II; dan sebanyak 1.284.311 untuk vaksin III/booster.
Kemenkeu Satu
Sumatera Utara