Sesuai  Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

TUGAS
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kantor Wilayah, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
3. Penyusunan reviu belanja pemerintah (spending review) dan reviu pelaksanaan anggaran;
4. Pembinaan teknis sistem akuntansi;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
6. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
7. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
9. Pembinaan dan monitoring atas  investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah;
10. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
11. Pelaksanaan layanan bersama kementerian keuangan di daerah;
12. Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
13. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
14. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (Customer Relationship Management);
15. Pelaksanaan kehumasan dan  layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
16. Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan kepatuhan internal; dan
19. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

Sesuai  Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah_ Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

TUGAS
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kantor Wilayah, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis  clan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
3. Penyusunan reviu belanja pemerintah (spending review) dan reviu pelaksanaan anggaran;
4. Pembinaan teknis sistem akuntansi;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
6. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
7. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum (blu);
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak (pnbp);
9. Pembinaan dan monitoring atas  investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah;
10. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
11. Pelaksanaan layanan bersama kementerian keuangan di daerah;
12. Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan  dan bendahara umum negara (bun);
13. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
14. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
15. Pelaksanaan kehumasan dan  layanan keterbukaan informasi publik (kip);
16. Pelaksanaan konsolidasi data perhitungan fihak ketiga (pfk);
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan kepatuhan internal; dan
19. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

Visi dan Misi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara

VISI :

Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.

MISI :

1. Mewujudkan pengolahan kas dan investasi yang hati-hati, efisien, dan optimal.
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel.
3. Mewujudkan Akutansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu.
4. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern.
5. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan system informasi teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Kesimpulan (SO: Maxi-Maxi)

Berdasarkan hasil analisis STEP, SWOT dan TOWS Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah memiliki kekuatan dalam menjalankan tugas fungsinya.

1. Adaptif
   1. Ditjen Perbendaharaan selalu berupaya menyesuaikan proses bisnis mengikuti perkembangan IT dengan fokus pada peningkatan layanan kepada stakeholders. Optimalisasi penggunaan IT secara berkelanjutan diwujudkan dengan penggunaan aplikasi yang terintegrasi seperti SAKTI dan SPAN. Begitu juga dengan monitoring melalui penggunaan IT seperti penyaluran Dana Desa, Program UMI dan KUR, Revisi Anggaran, Perencanaan Kas.
   2. Kondisi pandemi yang berkelanjutan mengubah tatanan pola kerja dengan kebijakan WFH / FWS, dengan tetap menjaga produktivitas pegawai.
2. Penggunaan IT untuk monitoring penyaluran Dana Desa, Program UMI dan KUR, Revisi Anggaran, Perencanaan Kas dan kinerja BLU.
3. Sumber daya manusia yang didominasi Generasi Y memiliki potensi untuk mendukung visi misi Kanwil DJPb dengan pemikiran- pemikiran inovatif.
4. Kinerja terukur yaitu kinerja yang cepat tanggap, transparan, dan akuntabel dan memberikan kepuasan kepada para pengguna layanan yang tercermin dari Survei Kepuasan Pengguna Layanan yang dilakukan  secara berkala
5. Sebagai Regional Chief Economist berperan strategis dalam men-deliver kebjakan Kementerian Keuangan, meng-capture konstelasi keuangan daerah dan meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu belanja APBN/ APBD. Melakukan koordinasi dan komunikasi melalui Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN) dengan melibatkan Pemda, K/L, FEKK, akademisi, BPS, BI dan kemenkeu Satu.

Rekomendasi

1. Melakukan analisis komprehensif atas peran Kanwil DJPb dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program UMi, penyaluran DAK dan Dana Desa dan akselerasi belanja K/L. Analisis yang dilakukan akan menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk para pemangku kepentingan yang berguna di periode depan.
2. Meningkatkan branding image Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara dengan aktif memperkenalkan dan mempublikasikan informasi, program dan kegiatan yang dilaksanakan Kanwil DJPb melalui kanal-kanal media massa, bekerja sama dengan RRI dan TVRi serta pembuatan video-video atraktif dan kekinian di media sosial Kanwil DJPb Sumatera Utara dan para pegawai. Tim kehumasan diberikan kebebasan untuk menuangkan kreativitas dan diperkuat dengan pembekalan fotografi, teknik menulis dan desain grafis. 
3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai melalui program-program pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal. Dengan adanya Inisiatif Strategis LearningOrganization, Kanwil DJPb ProvinsiSumatera Utara terus memotivasidan memonitorperkembangan peningkatankompetensiS Perubahan tatanan pola kerja baru mengharuskan para pegawai bekerja menggunakan aplikasi dan internet yang berbasiskan IT.
4. Internalisasi nilai-nilai budaya kerja disaat WFH/FWS yaitu menjunjung tinggi integritas,profesional,sinergi,dan tetap produktif.
5. Memberikan tantangan pada pegawai terutama millenials untuk melakukan inovasi simplifikasi proses bisnis yang efektif dan efisien dengan pemberian reward yang sepadan.
6. Memperkuat/memperluas jaringan dan strategi komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui FKPKN dengan melaksanakan FGD yang membahas isu-isu terkini di wilayah Sumatera Utara. Diharapkan peran Kanwil DJPb sebagai RCE bermanfaat dalam pelaksanaan APBN serta anaisa ekonomi dan fiskal di daerah.

per September 2024