Ambon, 20/07/2022   Kepala KPPN Ambon melakukan kunjungan kerja ke Satuan Kerja TVRI Stasiun Maluku untuk  meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan anggaran  Tahun 2022.

Dalam rangka pelaksanaan komunikasi/koordinasi eksternal sekaligus peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran oleh Satuan Kerja (satker) di wilayah kerja KPPN Ambon, hari ini Tim Pemantau dan Evaluasi paksanaan anggaran yang  dipimpin oleh Kepala KPPN Ambon, Bapak B. Iswanto melakukan monev pelaksanaan anggaran pada TVRI Stasiun Maluku.

Tim Pemantau Pelaksanaan Anggaran KPPN Ambon diterima oleh Kepala TVRI Stasiun Maluku, Bapak Hari Setya, yang didampingi oleh para pengelola keuangan satker. Pada kegiatan ini KPPN Ambon menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan anggaran satker sampai dengan semester I Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan diskusi mengenai langkah-langkah strategis peningkata kualitas pelaksaan anggaran  di Semester II Tahun 2022. Selain itu, disampaikan pula beberapa informasi terkini terkait Kartu Kredit Pemerintah, marketplace dan koordinasi terkait publikasi keuangan serta UMKM. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan koordinasi antara KPPN Ambon dengan Satker TVRI Stasiun Maluku dan komitmen satker dalam mengawal pelaksanaan anggaran tahun 2022.

Ambon, 05 Juli 2022, - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon merilis realisasi penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 30 Juni 2022.

Untuk jumlahnya, KPPN Ambon telah menyalurkan APBN sebesar Rp2,6 Triliun lebih. Realisasi ini ditopang oleh 2 sektor belanja, yaitu belanja pemerintah pusat, yang terdiri belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, belanja sosial, serta transfer ke daerah dan dana desa dengan rincian sebagai berikut:

Sabtu (21/06/2021) KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon mengadakan kegiatan capacity building dan service excellence Tahun 2021.
Sumber daya manusia menjadi modal utama yang harus dikelola secara berkelanjutan dengan berorientasi pada peningkatan kualitas, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara strategis. Dalam rangka peningkatan kualitas pegawai, KPPN Ambon menggelar acara capacity building yang bertajuk “Perkuat Integritas dan Sinergi Menyongsong Layanan KPPN Pasca Covid-19” yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN.
Sebagaimana yang dilakukan oleh KPPN Ambon pada Sabtu (4/6/22) melaksanakan Capacity Building secara out-door.

Lebih jauh kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan. Pada level individu, agar SDM mempunyai kapasitas yang terus berkembang.
Adapun tujuan kegiatan ini diantaranya :

1. Memahami pentingnya mengenal dan mengembangkan capacity building
2. Meningkatkan rasa percaya diri dalam bekerja dan berhubungan dengan orang lain.
3. Meningkatkan motivasi kerja dan upaya meraih prestasi
4. Meningkatkan kemampuan kerjasama dalam satu tim kerja
5. Memperbaiki komunikasi dengan rekan kerja
6. Meningkatakn pelayanan prima kepada publik
7. Meningkatkan kontribusi SDM pada kinerja organisasi

Dalam acara tersebut juga disampaikan visi misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengusung jargon ” HAnDAL” yaitu Harmonis,Amanah, Digital, Akuntabel dan Loyal yang bertujuan agar seluruh pegawai KPPN Tegal dapat mengimplentasikan Jargon Handal.

Ambon, 29 Maret 2022

KPPN Ambon pada Selasa (29/03) yang lalu menyelengarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2022 Lingkup KPPN Ambon di Aula Jikumerasa, Lantai 2 GKN Ambon. Rapat yang dilaksanakan secara luring ini dihadiri oleh para pejabat/pegawai pengelola keuangan di KPPN Ambon sebagai penyalur DAK Fisik, Dana Desa, dan BOS serta para pejabat/pegawai lingkup BPKAD dan DPMD/DP3MD di masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilayani oleh KPPN Ambon, yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Buru Selatan.
Kegiatan dilakukan sebagai upaya penguatan sinergi antara KPPN Ambon dengan masing-masing pemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Desa. Selain hal itu, kegiatan dilakukan pula dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa Tahun 2022 wilayah kerja KPPN Ambon dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan evaluasi progres penyaluran Dana Desa lingkup KPPN Ambon Triwulan I 2022. Dalam kegiatan juga dilakukan pembahasan mengenai berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi di lapangan dalam proses penyaluran Dana Desa sehingga atas permasalahan tersebut dapat ditetapkan solusinya.
Dalam pembukaannya, Plh. Kepala KPPN Ambon, Tukima, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah atas kinerja penyaluran Dana Desa Tahun 2021. Adapun realisasi Dana Desa tahun 2021 mencapai Rp215,16 miliar atau 99,95 persen dari pagu. Sedangkan untuk tahun 2022 alokasi Dana Desa pada KPPN Ambon sebesar Rp169,18 miliar dan realisasi penyaluran sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp24,43 miliar atau sebesar 14,44 persen dari pagu. Selanjutnya Beliau menekankan pentingnya pemenuhan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dalam penggunaan Dana Desa, yakni dalam rangka mendorong terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk Dana Desa.
Materi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Seksi Bank KPPN Ambon, M. Iqbal Firdaus. Iqbal dalam paparannya menyampaikan pembahasan mekanisme penyaluran Dana Desa sesuai dengan PMK nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan pembahasan overview aplikasi OMSPAN Dana Desa Tahun 2022.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab berbagai permasalahan dan kendala dibahas dan dikupas tuntas. Berbagai kendala yang telah diidentifikasi selanjutnya ditetapkan solusinya, sehingga harapannya pengelolaan dan penyaluran Dana Desa tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Selamat Sore #mitraperbendaharaan ?

Pada tanggal 16 Maret 2022, Kepala KPPN Ambon berpartisipasi dalam acara Rapim Kodam XVI/Pattimura sebagai narasumber untuk memberikan pembekalan materi tentang Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban Anggaran pada Aplikasi SAKTI.

Dalam acara tersebut sekaligus pemberian penghargaan kepada Kesdam XVI/Pattimura atas pencapaiannya sebagai satker tercepat dalam pengajuan SPM Gaji Induk Januari 2022 melalui Aplikasi SAKTI. Semoga dengan perhargaan tersebut dapat memotivasi semua satuan kerja agar terus meningkatkan performanya dalam pelaksanaan anggaran menggunakan aplikasi SAKTI.

Salam Sehat, Salam Semangat!??

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dan KPPN Ambon bekolaborasi mengadakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kanwil DJPb Provinsi Maluku dan Focus Group Discussion (FGD) Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada hari Rabu, 16 Maret 2022 secara hybrid di Aula Gedung Keuangan Negara Ambon dan melalui Aplikasi Zoom.

Kegiatan dihadiri oleh KPA Satker dan Pimpinan Perbankan mitra KPPN Ambon. Kegiatan dibuka oleh sambutan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Bapak Moudy Hermawan, dilanjutkan dengan FGD Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Bapak Achmad Puji Slamet, dan diakhiri dengan sharing session success story perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) KPPN Ambon oleh Plh. Kepala KPPN Ambon, Bapak Tukima.

Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini, penyerapan anggaran di satuan kerja lingkup KPPN Ambon dapat lebih maksimal dan sesuai dengan ketentuan, serta dapat memberikan tips dan trik kepada satuan kerja yang juga sedang dalam proses memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#DJPb #HAnDAL #KanwilDJPbMalukuPastiWBK #ditjenperbendaharaan

Selamat sore, #MitraPerbendaharaan

Dalam APBN 2022 telah ditetapkan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769,6 triliun atau 28,35% dari belanja negara. Melalui TKDD ini, diharapkan isu ketimpangan di daerah baik dari sisi layanan kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur dapat teratasi. Terlebih dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Salah satu bagian dari TKDD adalah Dana Desa. Simak yuk ketentuan terbaru mengenai Dana Desa dalam UU HKPD dan berapa alokasinya tahun ini dalam APBN.

Sumber: @ditjenpk