Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 mengadakan kegiatan Stakehoders’s Day dengan seluruh Satuan Kerja lingkup KPPN Ambon. Stakeholder’s day merupakan salah satu kegiatan untuk konsolidasi dan sosialisasi terkait update/refreshment layanan KPPN serta informasi penting lainnya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini terjadi komunikasi timbal balik antara KPPN Ambon dengan para Satuan Kerja.

Tema stakeholder’s day tahun ini adalah Reviu Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2018. Dalam kesempatan tersebut Kepala KPPN Ambon menyampaikan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran yang baik bukan hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran namun juga ditentukan dari tata kelola keuangan yang baik dan berkualitas. Kualitas atas tata kelola anggaran yang baik meliputi 4 (empat) variabel yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan atas regulasi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Untuk itu perlu perhatian dan peran aktif para Kuasa Pengguna Anggaran selaku manajer keuangan pada masing-masing Satuan Kerja.

Berdasarkan penilaian atas keempat variabel sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018, rata-rata nilai kinerja pelaksanaan anggaran seluruh Satker diwilayah KPPN Ambon adalah sebesar 87,26. Nilai tersebut tertinggi untuk seluruh wilayah Provinsi Maluku. Namun demikian, masih banyak hal yang harus diperbaiki agar kinerja pelaksanaan anggaran dapat semakin baik dan berkualitas.

Sebagai bentuk apresiasi kepada Satuan Kerja, KPPN Ambon memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja yang berpredikat terbaik dalam tata kelola pelaksanaan anggaran, yaitu Rumkit Tk. II JA Latumenten Kesdam XVI/Patimura, Pengadilan Negeri Ambon dan Universitas Patimura dengan predikat terbaik I, II dan III. Penghargaan juga diberikan kepada Paldam XVII/Patimura, Stasiun Meteorologi Pattimura, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Maluku atas kategori penyampaian data kontrak secara tepat waktu, rekonsiliasi laporan keuangan dan penyampaian LPJ Bendahara yang handal dan tepat waktu.

Kepala KPPN Ambon pada akhir acara menyampaikan, saat ini KPPN Ambon mencanangkan akselerasi pembangunan Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Melayani (WBK/WBBM). Untuk ditegaskan sekali lagi bahwa seluruh layanan pada KPPN Ambon tidak dipungut biaya dan semua layanan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Mininum (SPM). Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi para Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, saat ini dibuka pendaftaran Sertifikasi Bendahara pengelola APBN sampai dengan tanggal 31 Juli 2018. Kepala KPPN Ambon berpesan, agar seluruh KPA untuk segera mendaftarkan para Bendahara untuk mengikuti ujian sertifikasi.

Dalam rangka penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2018 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran DAK Fisik Tahap I pada tanggal 4 s.d. 9 Juli 2018 di Aula Jikumarasa KPPN Ambon. Kegiatan Rakor diikuti oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola DAK Fisik TA 2018, pada Pemerintah Provinsi Maluku, Pemda Kota Ambon, Pemda Kabupaten Buru dan Pemda Kabupaten Buru Selatan.

Tujuan dari pelaksanaan Rakor DAK Fisik untuk mengetahui kesiapan dari masing-masing Pemda dalam pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I yang meliputi (1) capaian output dan realisasi penyerapan DAK Fisik TA 2017, (2) rekapitulasi SP2D, (3) Daftar Kontrak, dan (4) Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L. Batas akhir penyampaian dokumen sebagaimana diatur dalam PMK 0/PMK.07/2017 jo PMK 225/PMK.07/2017 adalah tanggal 23 Juli 2018.

Dalam kesempatan dimaksud Kepala KPPN Ambon selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan bahwa tidak ada disepensasi atas keterlambatan penyampaian dokumen. Untuk itu perlu koordinasi antara BPKAD dengan OPD dalam memenusi syarat yang telah ditetapkan. Mekanisme penyampaian dokumen sesuai dengan ketentuan melalui Aplikasi OMSPAN. Untuk itu diharapkan Pemda segera menyampaikan persyaratan untuk selanjutnya direviu oleh KPPN sebelum  tanggal 23 Juli 2018.

Dari hasil pelaksanaan Rakor, masing-masing Pemda menyampaikan perkembangan pemenuhan syarat dokumen serta komitmen untuk menyampaikan dokumen penyaluran DAK Fisik paling lambat pada tanggal 20 Juli 2018.

Bertempat di ruang serba guna Gedung Keuangan Negara Ambon pada tanggal 28 februari 2017 telah dilaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada KPPN Ambon.

Hadir dalam acara tersebut yaitu Gubenur Provinsi Maluku, Kapolda Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Pangdam XVI/ Pattimura Yang diwakili oleh staff Ahli Pangdam, Kepala OJK perwakilan Provinsi Maluku, Kepala KPP Pratama Ambon,Kepala Taspen Provinsi Maluku, Kepala BPJS Provinsi Maluku, Perwakilan perbankan di wilayah kerja KPPN Ambon, para KPA satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Ambon, serta para pejabat dan pegawai KPPN Ambon.

Acara dimulai dengan penyampaian laporan kegiatan yang disampaikan oleh kepala KPPN Ambon, yang dalam pemaparannya terkait penyelenggaraan peresmian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi  (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada KPPN Ambon sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1252/PB/2017 tanggal 31 Januari 2017 hal penetapan KPPN yang melaksanakan akselerasi pembangunan zona integritas dilingkungan Ditjen Perbendaharaan. Yang merupakan tahap awal pelaksanan akselerasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dengan parameter komponen pengungkit meliputi :

1. manajemen perubahan
2. penataan tata laksana
3. penataan sistem manajemen SDM
4. penguatan Akuntabilitas kinerja
5. penguatan pengawasan dan
6. penguatan kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutan kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Maluku, kembali menegaskan bahwa kegiatan “Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon” dilakukan secara bertahap.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Provinsi Maluku memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kementerian keuangan khususnya KPPN Ambon dalam hal “Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon” yang dapat dijadikan role model bagi seluruh instansi vertikal dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Maluku, karena memberikan manfaat yang luas kepada stakeholders, terlebih karena KPPN Ambon telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 sebagai bentuk pengakuan atas layanan yang diberikan.

acara peresmian “Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon” ditandai dengan dilakukannya pemukulan tifa secara bersama- sama oleh Gubenur Provinsi Maluku, Kapolda Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Pangdam XVI/ Pattimura atau yang diwakili, Kepala OJK perwakilan Provinsi Maluku.

selanjutnya diilaksanakan penanda tanganan pakta integritas antara KPA satuan kerja KPPN Ambon yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku, Kepala Rorena Polda Maluku, Kepala KPP Pratama Ambon, Kepala BPS Bursel, Staff ahli Pangdam XVI/ PTM.

Sebagai wujud nyata sinergi juga Dalam acara itu dilaksanakan penyerahan SPT Tahunan Tahun Pajak 2016 oleh Gubernur Provinsi Maluku sebagai wujud nyata/teladan Provinsi Maluku Sadar Pajak Nasional