KBRN. Atambua: Triwulan III tahun 2023 segera berakhir, dan di wilayah pembayaran KPPN Atambua, Pandu Esmana, Plt. Kepala KPPN, dalam keterangannya kepada rri.co.id terkait penyerapan anggaran.

Menurutnya, berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN per Agustus 2023, berikut capaian realisasi belanja Pemerintah pusat:

-Belanja pegawai mencapai Rp.170.439.529.665,- (66% dari pagu belanja pegawai).

-Belanja barang mencapai Rp. 128.820.337.954,- (58% dari pagu belanja barang).

-Belanja modal mencapai Rp. 8.696.079.472,- (22% dari pagu belanja modal).

Pandu Esmana menekankan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022 perlunya meningkatkan realisasi penyaluran anggaran, khususnya untuk mencapai target pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Untuk Triwulan III ini, Satuan Kerja diharapkan mencapai 75% dari target untuk belanja pegawai dan belanja sosial, serta 70% untuk belanja barang dan belanja modal. Senin, (25/9/2023).

Pandu Esmana juga mengungkapkan, bahwa penyaluran dana Transfer ke Daerah berjalan sesuai target, terutama untuk penyaluran dana desa dan dana DAK Fisik.

Selain itu, penyaluran tahap II untuk 356 desa di wilayah pembayaran KPPN Atambua telah selesai 100%, dengan total penyaluran mencapai Rp. 95.529.751.500. BLT Triwulan III juga telah tersalurkan dengan total Rp. 16.627.500.

Pandu Esmana menyebutkan bahwa penyaluran DAK Fisik, khususnya tahap I, telah selesai pada bulan Juli, dan tahap II dapat dilakukan hingga tanggal 21 Oktober 2023.

Dalam upaya memitigasi belanja yang tidak terserap, KPPN Atambua terus berkomunikasi melalui media sosial dan pesan berbasis aplikasi dengan mitra kerja dan Pemerintah Daerah.

Pandu Esmana menegaskan pentingnya implementasi Tanda Tangan Elektronik dan perekaman informasi produk dalam negeri dalam transaksi, dengan batas akhir perekaman pada tanggal 20 Oktober 2023.

Di akhir Pandu Esmana, mengutarakan bahwa, KPPN Atambua mendorong digitalisasi pembayaran dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Cash Management System dan kanal Digipay, dengan harapan agar penyaluran anggaran berjalan lancar hingga akhir tahun anggaran.

Plt. Kepala KPPN Atambua, Pandu Esmana menyampaikan bahwa Pelaksanaan Anggaran di Tahun 2023 telah melewati setengah perjalanan, memasuki Semester II khususnya sampai dengan Juli 2023, secara akumulasi realisasi angggaran telah mencapai Rp. 1.543.651.298.138 (48,49 persen) dari total pagu yang dikelola oleh KPPN Atambua selaku BUN (sumber data: OM-SPAN 26 Juli 2023).

Adapun rincian belanja yang telah direalisasikan sampai dengan saat ini Pandu merinci, belanja barang sebesar Rp. 151.405.115.835 (59,22 persen) dari pagu belanja pegawai), belanja barang sebesar Rp. 105.294.521.199 (47,98 persen) dari total pagu belanja barang, belanja modal sebesar Rp. 4.963.525.150 (12,93 persen) dari total pagu belanja modal, dan belanja transfer sebesar Rp.1.281.988.135.954 (48,02 persen) dari total pagu belanja transfer.

Berdasarkan belanja pegawai memiliki komponen belanja yang persentase realisasinya paling besar atau hampir 60 persen dari total pagu belanja pegawai.

Hal ini dicapai karena adanya realisasi gaji ke-13 dan ke-14 (THR) di Semester I 2023. Sedangkan belanja modal menjadi komponen belanja yang penyerapannya terbilang lambat hanya 12,93 persen dari total pagu belanja modal yang dikelola pada KPPN Atambua.

"Rendahnya belanja modal ini menjadi perhatian untuk Satuan Kerja di wilayah KPPN Atambua, dimana kami berharap Satuan Kerja dapat mengakselerasi kegiatan atau pekerjaan yang menggunakan akun belanja modal," ucap Pandu. Kamis, (27/7/2023).

Untuk penyaluran dana transfer ke daerah sendiri, disampaikan Pandu, sampai dengan semester I TA 2023, penyalurannya cukup lancar tidak ada kegagalan penyaluran khususnya untuk penyaluran dana desa tahap I. Di bulan Juli sendiri, penyaluran Dana Desa BLT Desa sudah dapat dilaksanakan khususnya untuk penyaluran triwulan III.

Sehungan dengan itu Pandu mengingatkan, bahwa terpenting dan perlu menjadi perhatian dalam penyaluran dana desa yaitu batas akhir pengajuan penyaluran tahap II dengan batas akhir tanggal 24 Agustus 2023.

"Batas akhir ini kiranya perlu menjadi perhatian mengingat kegagalan penyaluran pada tahap II akan menyebabkan penyaluran dana desa tahap III tidak dapat dilaksanakan. Selain itu juga mohon untuk dipastikan realisasi penggunaan yang sudah harus mencapai 50 persen dari penyaluran tahap I dan juga capaian output sebesar 35 persen," kata Pandu.

Sementara itu untuk DAK Fisik sebagai salah satu instrument pembiayaan pembangunan fisik di daerah, sampai dengan akhir semester I masih dalam kategori on the track dimana proses perekaman data kontrak pada aplikasi OMSPAN sebagai salah satu syarat penyaluran sudah dilaksanakan. Seperti halnya dana desa, pada DAK Fisik untuk  penyaluran anggaran dari RKUN ke RKUD salah satu mekanismenya juga menggunakan sistem tahapan dimana kegagalan penyaluran pada satu tahap akan mengakibatkan tahap penyaluran berikutnya tidak dapat dilaksanakan.

"Hal inilah yang perlu menjadi perhatian dari seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAK Fisik," ujar Pandu.

Masih lanjut Pandu, sebagaimana pada semester I, dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan, penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator yang harus dicapai oleh Satuan Kerja.

Diinginkan Pandu, kiranya pada Triwulan III Tahun Anggaran 2023, Satuan Kerja dapat melakukan realisasi sesuai target yang ditetapkan yaitu Belanja Pegawai minimal 75 persen, Belanja Barang minimal 70 persen, Belanja Modal minimal 70 persen dan Belanja Bantuan Sosial minimal 75 persen.

Target realisasi ini kiranya dapat dipenuhi oleh seluruh pengelola keuangan karena dengan adanya penyaluran keuangan sesuai target ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan keuangan di daerah.

"Karena sebagaimana pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dari sisi value for money, bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak semaksimal mungkin kepada masyarakat, kepada perekonomian, dan bahkan dia bisa diputar tidak sekali habis pakai hilang. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin perlu untuk terus dijadikan salah satu indikator kualitas belanja,” kata Pandu.

Sebagaimana kita ketahui, APBN adalah instrument yang penting dan menentukan dalam kaitan menjaga perekenomian negara berjalan dengan baik. APBN sebagai instrument kebijakan fiscal pemerintah dalam rangka meuwujudkan tujuan bernegara dimana dalam perjalanannya ada banyak situasi dan tantangan yang tidak  mudah. Pandemi Covid merupakan salah satu contoh nyata bagaimana tantangan hadir khususnya dalam menjaga perekenomian negara tetap berjalan dan juga sebagai bukti nyata bagaimana APBN menjadi shock absorber dalam kaitan mengurangi dampak pandemic yang dirasakan oleh masyarakat dengan alokasi anggaran yang digunakan dalam bidang kesehatan dan juga di bidang sosial dengan disalurkannya BLT.

Dalam kaitan penyaluran APBN khususnya yang berada di wilayah pembayaran KPPN Atambua, bahwa sampai sampai dengan akhir bulan Mei 2023, realisasi/penyerapan anggaran Satuan Kerja di wilayah KPPN Atambua mencapai 38,12% dari total pagu yang dikelola oleh KPPN Atambua selaku Kuasa Bendarahara Umum Negara (BUN). Realisasi ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 132.314.830.726 (51,31% dari total pagu), Belanja Barang sebesar Rp. 89.121.674.082 (40,79% dari Total Pagu), Belanja Modal (10,73% dari Total Pagu) dan Belanja Transfer sebesar Rp.988.503.090.904 (37,03% dari Total Pagu). Dari semua jenis belanja yang telah direalisasikan, Belanja Pegawai diperkirakan menjadi satu-satunya komponen yang dapat memenuhi target realisasi di Triwulan II yaitu sebesar 50%. Hal ini dapat diperoleh karena adanya realisasi Gaji ke-13 mulai awal Juni 2023. Tercatat sebanyak 23 Satuan Kerja yang merealisasikan Gaji ke-13 di wilayah KPPN Atambua dengan nilai Rp. 9.498.919.100.

Pada Triwulan II, KPPN selaku Treasury Financial Advisor telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Refreshment Pelaksanaan Anggaran, dan Penghargaan Satker Terbaik 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2023. Kegiatan ini sendiri diadakan untuk menyampaikan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022, melakukan penyegaran informasi tentang pelaksanaan anggaran di tahun 2023 seperti penerapan dan penginputan TKDN pada aplikasi SAKTI dan mendukung NIK sebagai Single Sign On (SSO) dengan menerapkan user SAKTI menggunakan NIK, dan mengapreasi Satuan Kerja atas kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Plt. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nomor KEP-41/KPN.24/2023 Tanggal 02 Mei 2023 Tentang Pemberian Piagam Penghargaan Bagi Satuan Kerja Periode Semester II Tahun Anggaran 2022, berikut kami sampaikan Satuan Kerja terbaik tahun 2022 dengan 3 kategori:

• Satuan Kerja dengan Kategori pagu DIPA di bawah lima miliar rupiah, adalah:

1. Terbaik I: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Atambua (636740)
2. Terbaik II: Kantor Kementerian Agama Kab. Timor Tengah Utara (423183)
3. Terbaik III: Rumah Tahanan Negara Kefamenanu (407681)

• Satuan Kerja dengan Kategori pagu DIPA di atas lima miliar rupiah, adalah:

1. Terbaik I: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua (409114)
2. Terbaik II: Polres Kabupaten Timor Tengah Utara (645159)
3. Terbaik III: Kantor Kementerian Agama Kab. Malaka (418514)

• Satuan kerja dengan penilaian IKPA yang signifikan di tahun 2022 adalah Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (008860).

Untuk pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini penyaluran dana transfer ke daerah, penyaluran dana desa tahap I sudah selesai dilaksanakan untuk 356 desa di wilayah Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah batasan akhir penyaluran dana desa tahap 2 pada tanggal 24 Agustus 2023. Besar harapan bahwa penyaluran dan pengajuan dokumen dana desa tahap II dapat diajukan sebelum batas akhir dimaksud sehingga dampak dari penyaluran dan pengelolaan APBN dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyakat khususnya yang berada di desa.

Dalam rangka memonitoring kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja, terdapat 8 (delapan) Indikator yang menjadi unsur penilaian yang salah satunya adalah Indikator Penyerapan Anggaran. Indikator Penyerapan anggaran muncul akibat kecenderungan adanya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022 disampaikan bahwa Satuan Kerja didorong untuk mencapai target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA di setiap Triwulannya. Pada Triwulan III ini, Satuan Kerja diharapkan dapat merealisasikan dana APBN per jenis belanja dengan target 75% untuk belanja pegawai dan belanja sosial, dan 70% untuk belanja barang dan belanja modal.

 Plt. Kepala KPPN Atambua, Pandu Esmana menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini (data per 28/08/2023), Satuan Kerja di wilayah KPPN Atambua telah merealisasikan belanja pegawai sebesar Rp. 170.258.424.347 (66,61% dari seluruh pagu belanja pegawai), belanja barang sebesar Rp.219.246.051.000 (57,75% dari seluruh pagu belanja barang), belanja modal sebesar Rp.8.539.535.400 (21,85% dari seluruh pagu belanja modal), dan belanja transfer sebesar Rp.1.588.023.098.442 (59,42% dari seluruh pagu belanja transfer). Jika melihat dari data penyerapan anggaran tersebut, belanja modal menjadi penyumbang terendah dalam merealisasikan anggarannya. Hal ini menjadi perhatian tidak hanya dari Satuan Kerja, tetapi juga untuk KPPN Atambua selaku Kuasa BUN di daerah untuk memitigasi risiko tidak terserapnya anggaran secara optimal.

Sementara itu untuk belanja transfer ke daerah masih dalam rentang waktu yang sama sebagaimana data belanja pemerinta pusat, khususnya untuk realisasi Dana Desa dan BLT Desa untuk seluruh wilayah pembayaran KPPN Atambua pada Kabupaten Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara telah dilaksanakan penyaluran tahap II dan BLT Triwulan III dengan total 356 desa.

Terkait Belanja Pemerintah pusat, dalam rangka memitigasi realisasi belanja yang tidak terserap, KPPN Atambua senantiasa memberikan informasi melalui media layanan komunikasi untuk menumbuhkan tingkat awareness Satuan Kerja dalam mencapai nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang optimal. Selain itu juga terus dimonitoring dan evaluasi kepada Satuan Kerja yang nilai kinerja pelaksanaan anggarannya belum optimal khususnya yang nilai penyerapan anggarannya masih rendah. Kedepannya kami berharap Satuan Kerja dapat  mengakselerasi kegiatan dan/atau menyampaikan tagihan secara tepat waktu, sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun.

Dalam rangka mengapresiasi kinerja Satuan Kerja di Semester I 2023, KPPN Atambua telah melaksanakan kegiatan  pemberian penghargaan kepada Satuan Kerja terbaik dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

• Satuan Kerja dengan Kategori pagu DIPA sampai dengan lima miliar rupiah, adalah:

1. Terbaik I: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Atambua (636740)
2. Terbaik II: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka (242206)
3. Terbaik III: Pengadilan Agama Atambua (402184)

• Satuan Kerja dengan Kategori pagu DIPA di atas lima miliar rupiah, adalah:

1. Terbaik I: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara (423183)
2. Terbaik II: Pengadilan Negeri Atambua (099930)
3. Terbaik III: Polres Malaka (352643)

• Satuan kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah dengan nilai Transaksi Terbesar adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (410048).

Dalam pelaksanaan penyaluran anggaran khususnya pada Semester ke 2 TA 2023, diharapkan KPPN Atambua dengan mitra kerja yaitu Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah dapat terus menjaga sinergi yang telah berjalan dengan baik selama ini dan senantiasa berdampingan dalam mengawal pelaksanaan APBN di wilayah Atambua sehingga perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan anggaran semakin berkualitas.

Visi dan misi strategi organisasi merupakan suatu pondasi yang sangat penting bagi organisasi. Dalam rangka tercapainya visi dan misi organisasi, maka diperlukan langkah untuk mendetilkan formulasi strategi organisasi tersebut. Strategi organisasi dapat disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal.

Alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Selain itu, alat lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis lingkungan
eksternal yaitu STEP/PEST (Socialcultural, Technological, Environmental/Economic, Political/Legal). Faktor internal dan eksternal yang terkumpul dari hasil analisis tersebut kemudian dikombinasikan untuk merumuskan strategi organisasi menggunakan pendekatan TOWS.

Selengkapnya dapat dibaca dengan mengunjungi tautan dengan klik ANALISIS STRATEGI ORGANISASI KPPN ATAMBUA TAHUN 2023.

Pelaksanaan Anggaran telah memasuki catur wulan kedua. Mengacu kepada nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dicapai oleh Satuan Kerja di wilayah KPPN Atambua, proses pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja telah dilaksanakan dengan sangat baik. Khususnya pada indikator penyerapan anggaran yang mampu mendapatkan nilai maksimal pada Trimester pertama.

Berdasarkan monitoring KPPN Atambua selaku Kuasa BUN, sampai dengan berakhirnya bulan April 2023, Satuan Kerja telah merealisasikan sebesar 28,52% dari total pagu yang dikelola oleh KPPN Atambua. Dari 28,52% pagu yang telah direalisasikan, sebanyak Rp.81.719.457.667 (31,69%) direalisasikan untuk Belanja Pegawai, sebesar Rp. 54.500.418.550 (27,71%) untuk Belanja Barang, Rp. 1.284.216.185 (3,35%) untuk Belanja Modal dan Belanja Transfer sebesar Rp.764.430.846.401 (28,63%). Persentase Realisasi Belanja Pegawai merupakan realisasi yang paling besar diantara belanja-belanja lainnya, hal ini didukung karena adanya realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di bulan April 2022.

Selanjutnya, KPPN terus melakukan monitoring kepada Satuan Kerja untuk dapat memenuhi target penyerapan yang telah ditetapkan di Trimester 2 yaitu target belanja pegawai sebesar 50%, belanja barang 50%, dan belanja modal sebesar 40%. Jika berbekal atas realisasi penyerapan sampai dengan bulan April 2023, realisasi Belanja Modal yang 3,35% terbilang masih sangat kecil dan jauh dari target yang ditetapkan yaitu 40%. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Satuan Kerja dalam merealisasikan belanja modalnya adalah adanya pergantian pejabat perbendaharaan dan pekerjaan konstruksi yang progresnya masih rendah atau pekerjaannya baru dimulai.

Untuk penyaluran dana transfer ke daerah, KPPN Atambua telah menyalurkan beberapa jenis dana transfer kepada Pemerintah Daerah mitra kerja. Beberapa jenis dana transfer dimaksud antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Desa Reguler dan Dana Desa BLT, Dana Bagi Hasil, BOS dan beberapa jenis dana transfer lainnya. Untuk dana desa sendiri, sampai dengan bulan akhir bulan April 2023, sebagian besar desa pada Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara telah mendapat penyaluran tahap I dana desa reguler dan dana desa BLT Triwulan I. Untuk penyaluran dana desa yang perlu menjadi perhatian adalah tanggal 23 Juni dimana pada tanggal dimaksud merupakan batas akhir pengajuan dokumen penyaluran tahap I dana desa reguler TA 2023.

Untuk penyaluran DAK Fisik, berdasarkan monitoring penyaluran DAK Fisik sampai dengan tanggal 17 Mei 2023, belum ada penyaluran untuk seluruh subbidang pada Pemda di wilayah pembayaran KPPN Atambua. Berdasarkan data yang ada pada KPPN Atambua, total pagu DIPA DAK Fisik sebesar Rp.382.679.422.000 dengan rincian pagu sekaligus dibawah 1 miliar sebesar Rp.1.400.596.000, pagu bertahap sebesar Rp.325.502.123.289 dan pagu jenis sekaligus rekomendasi sebesar Rp.55.776.702.711. Untuk penyaluran DAK Fisik yang perlu menjadi perhatian adalah tanggal 21 Juli. Untuk DAK Fisik dibawah 1 miliar tanggal dimaksud adalah tanggal akhir pengajuan dokumen penyaluran atas kontrak yang sudah direkam. Untuk DAK Fisik bertahap pada tanggal 21 Juli juga merupakan batas akhir pengajuan dokumen penyaluran tahap I. Sedangkan untuk DAK Fisik sekaligus rekomendasi tanggal 21 Juli merupakan batas akhir perekaman data kontrak untuk kemudian bisa diajukan penyaluran sesuai dengan BAST nya.

Dalam menjalankan fungsi KPPN Atambua sebagai Financial Advisor dan memitigasi risiko atas penyerapan anggaran yang rendah, KPPN Atambua melakukan monitoring secara langsung kepada Satuan Kerja yang realisasi anggarannya belum maksimal. Selain Indikator Penyerapan Anggaran, KPPN juga melakukan kunjungan kepada Satuan Kerja yang memiliki nilai IKPA yang belum optimal, misalnya Indikator Belanja Kontraktual yang masih rendah, dan indikator lainnya. Pada kesempatan kunjungan ke Satker tersebut, KPPN tidak hanya menggali informasi atas kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Kerja pada Trimester pertama dalam melakukan pelaksanaan anggaran, tetapi juga memberikan gambaran dan hal apa saja yang dapat dilakukan oleh Satuan Kerja untuk meningkatkan nilai IKPA tersebut.

KPPN Atambua sebagai Treasury Financial Advisor untuk satuan kerja dan pemerintah daerah khususnya di wilayah Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara akan terus berupaya mendampingi dan mengawal Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan proses pelaksanaan anggaran di Tahun 2023 sehingga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga/Pemda semakin baik dan terukur.