Visi dan misi strategi organisasi merupakan suatu pondasi yang sangat penting bagi organisasi. Dalam rangka tercapainya visi dan misi organisasi, maka diperlukan langkah untuk mendetilkan formulasi strategi organisasi tersebut. Strategi organisasi dapat disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal.

Alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Selain itu, alat lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis lingkungan
eksternal yaitu STEP/PEST (Socialcultural, Technological, Environmental/Economic, Political/Legal). Faktor internal dan eksternal yang terkumpul dari hasil analisis tersebut kemudian dikombinasikan untuk merumuskan strategi organisasi menggunakan pendekatan TOWS.

Selengkapnya dapat dibaca dengan mengunjungi tautan dengan klik ANALISIS STRATEGI ORGANISASI KPPN ATAMBUA TAHUN 2023.

Pelaksanaan Anggaran telah memasuki catur wulan kedua. Mengacu kepada nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dicapai oleh Satuan Kerja di wilayah KPPN Atambua, proses pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja telah dilaksanakan dengan sangat baik. Khususnya pada indikator penyerapan anggaran yang mampu mendapatkan nilai maksimal pada Trimester pertama.

Berdasarkan monitoring KPPN Atambua selaku Kuasa BUN, sampai dengan berakhirnya bulan April 2023, Satuan Kerja telah merealisasikan sebesar 28,52% dari total pagu yang dikelola oleh KPPN Atambua. Dari 28,52% pagu yang telah direalisasikan, sebanyak Rp.81.719.457.667 (31,69%) direalisasikan untuk Belanja Pegawai, sebesar Rp. 54.500.418.550 (27,71%) untuk Belanja Barang, Rp. 1.284.216.185 (3,35%) untuk Belanja Modal dan Belanja Transfer sebesar Rp.764.430.846.401 (28,63%). Persentase Realisasi Belanja Pegawai merupakan realisasi yang paling besar diantara belanja-belanja lainnya, hal ini didukung karena adanya realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di bulan April 2022.

Selanjutnya, KPPN terus melakukan monitoring kepada Satuan Kerja untuk dapat memenuhi target penyerapan yang telah ditetapkan di Trimester 2 yaitu target belanja pegawai sebesar 50%, belanja barang 50%, dan belanja modal sebesar 40%. Jika berbekal atas realisasi penyerapan sampai dengan bulan April 2023, realisasi Belanja Modal yang 3,35% terbilang masih sangat kecil dan jauh dari target yang ditetapkan yaitu 40%. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Satuan Kerja dalam merealisasikan belanja modalnya adalah adanya pergantian pejabat perbendaharaan dan pekerjaan konstruksi yang progresnya masih rendah atau pekerjaannya baru dimulai.

Untuk penyaluran dana transfer ke daerah, KPPN Atambua telah menyalurkan beberapa jenis dana transfer kepada Pemerintah Daerah mitra kerja. Beberapa jenis dana transfer dimaksud antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Desa Reguler dan Dana Desa BLT, Dana Bagi Hasil, BOS dan beberapa jenis dana transfer lainnya. Untuk dana desa sendiri, sampai dengan bulan akhir bulan April 2023, sebagian besar desa pada Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara telah mendapat penyaluran tahap I dana desa reguler dan dana desa BLT Triwulan I. Untuk penyaluran dana desa yang perlu menjadi perhatian adalah tanggal 23 Juni dimana pada tanggal dimaksud merupakan batas akhir pengajuan dokumen penyaluran tahap I dana desa reguler TA 2023.

Untuk penyaluran DAK Fisik, berdasarkan monitoring penyaluran DAK Fisik sampai dengan tanggal 17 Mei 2023, belum ada penyaluran untuk seluruh subbidang pada Pemda di wilayah pembayaran KPPN Atambua. Berdasarkan data yang ada pada KPPN Atambua, total pagu DIPA DAK Fisik sebesar Rp.382.679.422.000 dengan rincian pagu sekaligus dibawah 1 miliar sebesar Rp.1.400.596.000, pagu bertahap sebesar Rp.325.502.123.289 dan pagu jenis sekaligus rekomendasi sebesar Rp.55.776.702.711. Untuk penyaluran DAK Fisik yang perlu menjadi perhatian adalah tanggal 21 Juli. Untuk DAK Fisik dibawah 1 miliar tanggal dimaksud adalah tanggal akhir pengajuan dokumen penyaluran atas kontrak yang sudah direkam. Untuk DAK Fisik bertahap pada tanggal 21 Juli juga merupakan batas akhir pengajuan dokumen penyaluran tahap I. Sedangkan untuk DAK Fisik sekaligus rekomendasi tanggal 21 Juli merupakan batas akhir perekaman data kontrak untuk kemudian bisa diajukan penyaluran sesuai dengan BAST nya.

Dalam menjalankan fungsi KPPN Atambua sebagai Financial Advisor dan memitigasi risiko atas penyerapan anggaran yang rendah, KPPN Atambua melakukan monitoring secara langsung kepada Satuan Kerja yang realisasi anggarannya belum maksimal. Selain Indikator Penyerapan Anggaran, KPPN juga melakukan kunjungan kepada Satuan Kerja yang memiliki nilai IKPA yang belum optimal, misalnya Indikator Belanja Kontraktual yang masih rendah, dan indikator lainnya. Pada kesempatan kunjungan ke Satker tersebut, KPPN tidak hanya menggali informasi atas kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Kerja pada Trimester pertama dalam melakukan pelaksanaan anggaran, tetapi juga memberikan gambaran dan hal apa saja yang dapat dilakukan oleh Satuan Kerja untuk meningkatkan nilai IKPA tersebut.

KPPN Atambua sebagai Treasury Financial Advisor untuk satuan kerja dan pemerintah daerah khususnya di wilayah Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara akan terus berupaya mendampingi dan mengawal Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan proses pelaksanaan anggaran di Tahun 2023 sehingga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga/Pemda semakin baik dan terukur.

Sebagaimana kita ketahui, APBN adalah instrument yang penting dan menentukan dalam kaitan menjaga perekenomian negara berjalan dengan baik. APBN sebagai instrument kebijakan fiscal pemerintah dalam rangka meuwujudkan tujuan bernegara dimana dalam perjalanannya ada banyak situasi dan tantangan yang tidak  mudah. Pandemi Covid merupakan salah satu contoh nyata bagaimana tantangan hadir khususnya dalam menjaga perekenomian negara tetap berjalan dan juga sebagai bukti nyata bagaimana APBN menjadi shock absorber dalam kaitan mengurangi dampak pandemic yang dirasakan oleh masyarakat dengan alokasi anggaran yang digunakan dalam bidang kesehatan dan juga di bidang sosial dengan disalurkannya BLT.

Dalam kaitan penyaluran APBN khususnya yang berada di wilayah pembayaran KPPN Atambua, bahwa sampai sampai dengan akhir bulan Mei 2023, realisasi/penyerapan anggaran Satuan Kerja di wilayah KPPN Atambua mencapai 38,12% dari total pagu yang dikelola oleh KPPN Atambua selaku Kuasa Bendarahara Umum Negara (BUN). Realisasi ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 132.314.830.726 (51,31% dari total pagu), Belanja Barang sebesar Rp. 89.121.674.082 (40,79% dari Total Pagu), Belanja Modal (10,73% dari Total Pagu) dan Belanja Transfer sebesar Rp.988.503.090.904 (37,03% dari Total Pagu). Dari semua jenis belanja yang telah direalisasikan, Belanja Pegawai diperkirakan menjadi satu-satunya komponen yang dapat memenuhi target realisasi di Triwulan II yaitu sebesar 50%. Hal ini dapat diperoleh karena adanya realisasi Gaji ke-13 mulai awal Juni 2023. Tercatat sebanyak 23 Satuan Kerja yang merealisasikan Gaji ke-13 di wilayah KPPN Atambua dengan nilai Rp. 9.498.919.100.

Pada Triwulan II, KPPN selaku Treasury Financial Advisor telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Refreshment Pelaksanaan Anggaran, dan Penghargaan Satker Terbaik 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2023. Kegiatan ini sendiri diadakan untuk menyampaikan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022, melakukan penyegaran informasi tentang pelaksanaan anggaran di tahun 2023 seperti penerapan dan penginputan TKDN pada aplikasi SAKTI dan mendukung NIK sebagai Single Sign On (SSO) dengan menerapkan user SAKTI menggunakan NIK, dan mengapreasi Satuan Kerja atas kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Plt. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nomor KEP-41/KPN.24/2023 Tanggal 02 Mei 2023 Tentang Pemberian Piagam Penghargaan Bagi Satuan Kerja Periode Semester II Tahun Anggaran 2022, berikut kami sampaikan Satuan Kerja terbaik tahun 2022 dengan 3 kategori:

• Satuan Kerja dengan Kategori pagu DIPA di bawah lima miliar rupiah, adalah:

1. Terbaik I: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Atambua (636740)
2. Terbaik II: Kantor Kementerian Agama Kab. Timor Tengah Utara (423183)
3. Terbaik III: Rumah Tahanan Negara Kefamenanu (407681)

• Satuan Kerja dengan Kategori pagu DIPA di atas lima miliar rupiah, adalah:

1. Terbaik I: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua (409114)
2. Terbaik II: Polres Kabupaten Timor Tengah Utara (645159)
3. Terbaik III: Kantor Kementerian Agama Kab. Malaka (418514)

• Satuan kerja dengan penilaian IKPA yang signifikan di tahun 2022 adalah Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (008860).

Untuk pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini penyaluran dana transfer ke daerah, penyaluran dana desa tahap I sudah selesai dilaksanakan untuk 356 desa di wilayah Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah batasan akhir penyaluran dana desa tahap 2 pada tanggal 24 Agustus 2023. Besar harapan bahwa penyaluran dan pengajuan dokumen dana desa tahap II dapat diajukan sebelum batas akhir dimaksud sehingga dampak dari penyaluran dan pengelolaan APBN dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyakat khususnya yang berada di desa.

Sampai dengan bulan Februari 2023, Satuan Kerja di wilayah KPPN Atambua telah merealisasikan Belanja APBN sebesar Rp.345.649.049.549 atau sekitar 10,94 persen dari Total Pagu Anggaran yang dikelola pada KPPN Atambua selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Dari 10,94 persen jumlah anggaran yang telah terealisasi. Belanja Pegawai memiliki kontribusi penyerapan paling banyak yaitu sebesar Rp.30.473.545.785 (11,82 persen), kemudian diikuti oleh Belanja Transfer sebesar Rp.301.722.376.351 (11,30 persen) dan sisanya merupakan Belanja Barang dan Belanja Modal berturut-turut yaitu Rp.181.568.071.587 (6,74 persen) dan Rp.334.470.000 (0,86 persen).

Terhadap realisasi APBN pada Februari 2023 di KPPN Atambua ini, diproyeksikan akan terus meningkat pada bulan-bulan mendatang.

Berdasarkan monitoring pada sistem, terdapat 56 belanja kontraktual yang berhasil didaftarkan oleh Satuan Kerja untuk periode Januari sampai dengan Februari 2023. Untuk belanja Pemerintah Daerah sendiri yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah, diproyeksikan juga akan terus meningkat seiring dengan belanja Pemerintah Pusat.

KPPN Atambua selaku Financial Advisor baik untuk Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah mitra kerja senantiasa menghimbau, menjaga, dan mendampingi stakeholder terkait, sehingga tujuan dari fungsi APBN yaitu Fungsi Alokasi, Distribusi, Stabilisasi, Otorisasi, Perencanaan dan Pengawasan dapat berjalan secara optimal dan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik.

Pagu Belanja yang dikelola oleh KPPN Atambua pada APBN Tahun Anggaran 2022 adalah senilai 1.445.068.321.000 yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

1. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar 503.383.461.000 yang terdiri dari
2. Belanja Pegawai dengan pagu 252.409.008.000
3. Belanja Barang dengan pagu 165.114.364.000
4. Belanja Modal dengan pagu 95.846.054.000

Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan pagu senilai 931.698.895.000 untuk 3 pemerintah daerah yaitu Kab. Belu, Kab. Timur Tengah Utara, dan Kab. Malaka.

Sampai dengan 31 Agustus 2022,

progress realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada KPPN Atambua telah mencapai 318 M dari total pagu yaitu 513.3 M (61.9%) yang terdiri dari

Belanja Pegawai senilai 165.655.926.111 dari total pagu 252.051.905.000 (65.63%)

Belanja Barang senilai 76.365.532.839 dari total pagu 155.485.502.000 (46.25%)

Belanja Modal senilai 76.047.762.333 dari total pagu 95.846.054.000 (79.34%)

Untuk Progress realisasi Belanja transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar 413.266.818.784 dari total pagu 931.698.895.000 (44.36%). Telah disalurkan ke beberapa Desa di Pemerintah Daerah yang sudah memproses dokumen yang sesuai dengan persyaratan.

Memasuki bulan Agustus mulai terdapat banyak perkembangan baik di sector produksi maupun belanja, dari hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Timor.

Diharapkan juga untuk Pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran dana salur tersebut, agar masyarakat dapat langsung menikmati manfaat nyata dari APBN Kita.