Komitmen KPPN Atambua Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2019

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Pada tahun 2014, Menteri PAN dan RB mengeluarkan peraturan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas melalui dua tahap yaitu Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan proses pembangunan ZI menuju WBK WBBM. Kementerian Keuangan merespon hal tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Kementerian Keuangan nomor: 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan secara khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang terakhir diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: KEP-43/PB/2019 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pelaksanaan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) hari Kamis, 20 Desember 2018 di Atambua merupakan agenda tahunan dan tindak lanjut dari penyerahan DIPA yang dilakukan langsung oleh Presiden di Istana Bogor pada 11 Desember 2018 yang lalu. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara.

Pada sambutannya, Bapak Suharto, Kepala KPPN Atambua, menyampaikan pada 2019 ini jumlah DIPA sebanyak 54 DIPA satuan kerja dengan total pagu sebesar Rp1,237 T atau mengalami kenaikan sebesar 8,5% dibandingkan tahun 2018, dengan rincian kewenangan sebagai berikut:

♦ Satker Pusat (KP) sebanyak 1 DIPA, total pagu sebesar Rp1,05 M atau 0,08% dari total pagu DIPA

♦ Satker Instansi Vertikal (KD) sebanyak 49 DIPA, total pagu sebesar Rp387,20 M atau 31,29% dari total pagu DIPA

♦ Satker Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 3 DIPA, total pagu sebesar Rp19,53 M atau 1,58% dari total pagu DIPA

♦ Satker Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa sebanyak 1 DIPA, total pagu sebesar Rp803,28 M atau 64,90% dari total pagu DIPA

Dari keseluruhan DIPA tersebut, tiga alokasi terbesar adalah:

♦ Polres Belu sebesar Rp72,63 M

♦ Polres TTU sebesar Rp48,48 M

♦ dan Universitas Timor sebesar Rp37,34 M

Selain beberapa poin di atas, Bapak Suharto juga menyampaikan beberapa hal diantaranya evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2018, penjelasan mengenai penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018, serta mengingatkan kembali mengenai kedisiplinan para satuan kerja dalam melaksanakan anggaran selama tahun anggaran 2018. Terkait DAK Fisik dan Dana Desa, per 19 Desember 2018 penyerapan DAK Fisik sebesar 87,84% sedangkan Dana Desa sebesar 99,99%. Pada TA 2019, alokasi DIPA K/L, DAK Fisik, dan Dana Desa per kabupaten adalah sebagai berikut:

♦ Kabupaten Belu sebesar Rp448,36M

♦ Kabupaten TTU sebesar Rp494,62M

♦ Kabupaten Malaka sebesar Rp294,60M

         Menyambut Hari Oeang ke-72 KPPN Atambua bersama dengan KPPBC Atambua meyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya, kegiatan donor darah, lomba voli, badminton, tenis meja, dan catur. Rangkaian kegiatan dilaksanakan selama satu minggu selepas jam kerja. Peserta kegiatan terdiri dari KPPN Atambua, KPPBC Atambua, Kantor Imigrasi Atambua, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Belu. Rangkaian acara tersebut ditutup dengan kegiatan jalan sehat dan senam bersama pada hari Jumat. 26 Oktober 2018. Kegiatan jalan sehat dan senam bersama turut diikuti oleh perwakilan bank-bank pos persepsi mitra KPPN Atambua. Jalan sehat dilaksanakan pukul 06.30 WITA dengan rute dimulai dari KPPN Atambua menuju Bank NTT, ke arah utara menuju SMA Suria, dan kembali ke KPPN Atambua. Selesai jalan sehat, bertempat di halaman KPPN Atambua, acara dilanjutkan dengan kegiatan senam, pembagian door prize, dan ditutup dengan makan bersama. 

        Pada hari Selasa, 30 Oktober 2018 bertempat di halaman KPPBC Atambua, KPPN Atambua dan KPPBC Atambua melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Oeang ke-72. Upacara berlangsung khidmat, dengan bawahan hitam dan atasan putih seluruh peserta juga mengenakan pita hitam di lengan sebelah kiri sebagai tanda rasa berkabung atas meninggalnya 21 pegawai Kementerian Keuangan pada tragedi jatuhnya pesawat Lion Air JT 610.

Kerjasama tim yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi para pegawai KPPN Atambua dalam memberikan layanan sehari-hari kepada satuan kerja. Untuk meningkatkan hal tersebut, KPPN Atambua mengadakan kegiatan capacity building pada Minggu, 18 November 2018 di Mako Yonif Raider Khusus 744/SYB. Selain itu, guna menguatkan sinergi antar instansi, Capacity Building kali ini dilaksanakan bersama KPPBC Atambua.

Sekitar pukul 06.00 WITA seluruh pegawai berkumpul di halaman KPPBC Atambua untuk melaksanakan briefing dan penghitungan jumlah peserta. Selanjutnya, menggunakan kendaraan dari Yonif Raider Khusus 744 seluruh peserta menuju markas Yonif Raider Khusus 744/SYB di Tobir, Kabupaten Belu.

Rangkaian kegiatan dibuka dengan pemberian materi mengenai integritas dan wawasan nusantara oleh Wakil Komandan Yonif Raider Khusus 744/SYB, Mayor Inf Robet B.H. Panjaitan. Selanjutnya peserta diberikan pelatihan kerja sama tim melalui permainan-permainan, pelatihan fisik dan mental melalui kegiatan flying fox, repling, dan snepling.

Kegiatan capacity building ini diharapkan mampu membentuk pribadi pegawai keuangan yang tangguh, berani, dan memiliki kerjasama tim yang baik. Selain itu, juga diharapkan mampu mewujudkan sinergi yang baik antar instansi Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas.

       Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan piloting aplikasi SAKTI, pada tanggal 6 September 2018 Kepala Seksi PDMS, I Made Arthana didampingi dua pelaksananya Ahmad Alwi Magroby dan Wisnu Prabowo melaksanakan kegiatan Site Visit pemantauan kesiapan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam operasional aplikasi SAKTI pada satker vertikal DJBC Atambua.

       Pengecekan dilakukan guna memastikan infrastruktur TIK yang dibutuhkan dalam operasional aplikasi SAKTI telah memenuhi standar minimal. Diantaranya pengecekan komunikasi data (ping), pengecekan jaringan internet (intranet), dan pengecekan aplikasi Java yang terpasang. Setelah pengecekan infrastruktur, dilanjutkan penjelasan mengenai tata cara registrasi user atas tiap role, pengenalan  awal aplikasi SAKTI terkait ruang lingkup, Topologi aplikasi, Modul-modul, dan fitur unggulan aplikasi SAKTI.

       Diharapkan dengan melaksanakan Site Visit ini dapat membantu satker dalam mempersiapkan pelaksanaan piloting aplikasi SAKTI pada awal tahun 2019 nanti. SAKTI merupakan  aplikasi yang nantinya akan menggantikan tujuh aplikasi eksisting. Aplikasi ini digunakan satuan kerja (instansi) pengguna dana APBN untuk penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporannya.