Oleh: Artha Febrianty Gultom, KPPN Balige

Integritas dan cahaya memiliki esensi yang sama. Setiap manusia memiliki ketergantungan hidup terhadap dua hal tersebut. Cahaya matahari merupakan sumber utama di bumi yang tidak hanya memberikan cahaya dan panas, tetapi juga mendukung kehidupan. Sama halnya dengan integritas yang menjadi fondasi utama bagi setiap organisasi atau instansi, tidak hanya memberi arah dan motivasi, tetapi juga mendukung keberhasilan target kinerja yang telah ditetapkan. 

Mengapa integritas menjadi fondasi utama bagi setiap organisasi maupun instansi? Mari kita mulai dengan memahami pengertiannya. Integritas berasal dari bahasa Latin “integer” yang berarti utuh, tidak rusak, murni, dan dapat dipercaya. Integritas dalam KBBI bermakna kualitas, sifat, atau kondisi yang memanifestasikan suatu kesatuan, sehingga memiliki potensi dan kapasitas untuk menjalankan otoritas dan kejujuran. Seluruh pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Penyelenggara Negara diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan otoritas. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, integritas diperlukan sebagai fondasi yang memberikan arah dan motivasi sehingga target kinerja yang memuaskan persepsi masyarakat dapat tercapai. 

Integritas adalah fondasi yang menegaskan konsistensi antara pikiran, ucapan, dan perbuatan sehari-hari. Dalam instansi, wujud dari ucapan yaitu janji atau sasaran kerja pegawai, sedangkan perbuatan yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan. Implementasi integritas dalam instansi dapat dilihat dari keberhasilannya memegang teguh janji dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh jabatan serta tercapainya kinerja yang meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Integritas wajib ditanamkan dalam setiap lini instansi, dari lini tertinggi sampai dengan lini terendah sebagai arah dan motivasi. Ada empat perilaku integritas yang harus ditanamkan kepada para pegawai yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab.

Kejujuran merupakan suatu bentuk perilaku seseorang sesuai dengan fakta, data, realitas, dan peraturan yang ada tanpa manipulasi atau menipu orang lain untuk keuntungan sendiri. Kejujuran menghasilkan pribadi yang dapat dipercaya dan disenangi oleh banyak orang karena tampak kebenaran dan fakta dari apa yang ia ucapkan dan lakukan. Kejujuran menciptakan sifat cinta akan kebenaran dan menerima segala risiko yang terjadi dari kebenaran yang diterapkan. 

Cermin dari kejujuran seorang pegawai dapat dilihat dari hal-hal yang sepertinya kecil seperti datang dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pegawai yang jujur akan melaksanakan segala kewajiban dengan pembuktian fakta dan data yang sejalan dengan perilaku tulus dan ikhlas. Ketulusan dan keikhlasan dengan berlandaskan pada hati nurani ini akan menghasilkan pelayanan yang dipercaya dan disenangi oleh orang lain khususnya pengguna layanan.

Berikutnya, membangun kepercayaan dari pengguna layanan atau pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting. Kepercayaan pengguna layanan atau pemangku kepentingan erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika seluruh pelayanan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran maka akan muncul kepercayaan. Kepercayaan ini akan membuahkan respons positif. Hal ini termasuk juga berupa kenyamanan dan keterbukaan yang memungkinkan pengguna layanan untuk merasa didengar dengan baik saat ia menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Denhan demikian, pelayanan yang diberikan tepat sasaran sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. 

Selanjutnya adalah keadilan yang di sini memiliki arti berpihak pada yang benar dan memberikan layanan yang sama rata sesuai dengan kebutuhan. Makna keadilan adalah tidak berat sebelah, menimbang sama berat dan mengukur sama panjang. Seseorang yang memegang sikap keadilan akan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, memberikan kesempatan yang sama, bersikap terbuka, dan melaporkan pelanggaran jika ada, tanpa memihak kecuali apda kebenaran.

Terakhir adalah tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian maupun peraturan. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab artinya secara bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik, berani menanggung risiko, dan tanpa pamrih. Tanggung jawab mendorong seseorang untuk menghindari segala kecurangan dan menolak untuk terlibat dalam perilaku tidak bermoral. Pegawai yang bertanggung jawab memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dengan baik, akurat, dan tuntas. 

Implementasi integritas didukung oleh empat perilaku di atas akan mendorong tercapainya target kinerja yang memuaskan ekspektasi pemangku kepentingan. Integritas juga mendukung tercapainya kinerja pemerintah serta prioritas nasional, sama halnya dengan cahaya matahari yang mendukung segala lini kehidupan di dunia. 

Korelasi antara integritas dan cahaya matahari dapat dilihat dari esensinya. Cahaya matahari adalah sumber energi utama kehidupan di dunia, tanpa adanya matahari akan sulit bagi makhluk hidup untuk mendapatkan pasokan vitamin D yang menguatkan sistem imun dan fungsi otak, tidak akan terjadi fotosintesis pada tumbuhan, dan bumi kehilangan sumber cahaya alami. Demikian pula integritas adalah fondasi utama bagi setiap instansi. Tanpa integritas, tidak akan ada pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang kuat, maupun pengembangan wilayah yang mengurangi kesenjangan.

Pentingnya integritas mendorong pemerintah untuk melakukan program yang dapat menumbuhkan sikap integritas di kalangan instansi pemerintah. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menyusun regulasi tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan program survei penilaian integritas (SPI), program penilaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kementerian Keuangan pun memiliki nilai-nilai yang salah satunya berupa nilai integritas. Secara khusus, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga menyusun program Standardisasi Penguatan Integritas bagi unit vertikalnya.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige sebagai instansi vertikal DJPb telah meraih predikat Zona Integritas WBK sejak tahun 2020. Hingga saat ini KPPN Balige terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan predikat Zona Integritas WBK menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada tahun 2024 KPPN Balige menjadi salah satu unit yang menjalani monitoring dan evaluasi (monev) atas predikat WBK yang telah diperoleh. 

KPPN Balige secara konsisten menjalankan program standardisasi penguatan integritas yang disusun oleh DJPb. Dengan berlandaskan integritas, KPPN Balige berkomitmen untuk menjalankan segala tugas dan kewajiban untuk mencapai kinerja maksimal dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari hasil survei kepuasan layanan yang mencapai 4,96 dari skala 5 pada periode triwulan II tahun 2024.

(Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi)