“Tingkatkan Literasi Perbendaharaan untuk Menggemakan Pembangunan” menjadi Tema Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2018, yang dituangkan dalam sejumlah agenda yang bertujuan  memberikan Pengetahuan dan Wawasan kepada masyarakat khususnya siswa siswi sekolah tentang Peran Ditjen Perbendaharaan khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pada Kesempatan ini, KPPN Bandung II menyelenggarakan kegiatan Lomba Cerdas Cermat sebagai salah satu Sub Agenda kegiatan Perbendaharaan Menyapa dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2018.

MENGAKHIRI 2017 DAN MENGAWALI 2018 DENGAN ‘BERSYUKUR’

Hingar bingar akhir tahun anggaran 2017 (telah) usai. Walaupun sebenarnya tahun anggaran 2017 belum benar-benar berakhir karena masih ada proses penihilan UP/TUP dilanjutkan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Desember 2017

Bagi umat Islam, bulan Ramadhan biasa disebut bulan ujian. Ujian kesabaran karena harus menahan diri dari bermacam nafsu. Nafsu untuk tidak makan dan minum di siang hari, menahan diri untuk tidak meluapkan emosi, dan bersabar atas cobaan dunia lainnya. Sedangkan bagi pegawai KPPN, selain bulan Ramadhan, bulan Desember bisa disebut juga bulan ujian. Betapa tidak...di bulan Desember ini nilai-nilai Kementerian Keuangan benar-benar diujikan kepada seluruh pegawai KPPN.

Tidak hanya diujikan melalui tes online, tapi juga diujikan dalam implementasi perilaku sehari-hari. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Dedikasi, pengorbanan, komitmen, kerjasama, melayani dengan keikhlasan, semua dilakukan demi menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Tidak hanya dari sisi pengeluaran, di bulan Desember pula KPPN menjadi pengawal penerimaan negara tahun 2017 dan memastikan bahwa penerimaan negara bisa  masuk ke kas Negara dan tidak ada yang melewati tahun anggaran.

Jakarta, perbendaharaan.go.id – saat ini informasi mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaiaan program serta pelaksanaa kegiatan dapat termonitor secara real time melalui sistem informasi yang terotomasi.

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota yang selanjutnya dari RKUD ditransfer ke Rekening Kas Daerah (RKD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)   dilaksanakan dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Penyaluran dilakukan dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Dengan melaksanakan penyaluran melalui KPPN di daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id – Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta(24/06).

Mamuju,djpbn.kemenkeu.go.id-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Publik (28/5).