Kegiatan yang dilaksanakan pada 23 Januari 2025, diawali dengan sambutan singkat dari Bapak Pudji selaku KPA Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sugeng Winarno, selaku Kepala KPPN Banyuwangi. Kegiatan ini diisi oleh Bapak Mukhtar Ali Marzuki, selaku Ketua Seksi PDMS KPPN Banyuwangi, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran. Diskusi ini mencakup berbagai aspek, antara lain pagu dan realisasi belanja dalam 3 tahun terakhir, deviasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP, digitalisasi pengelolaan keuangan, serta quality assurance pelaksanaan anggaran di Satker Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Topik pertama yang dibahas yaitu pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2022, 2023, dan 2024, Pengadilan Negeri Banyuwangi memiliki 2 kode satker salah satunya yaitu 098214. Kode Satker ini, pada tahun 2023, pagu anggaran untuk satuan kerja ini mencapai level tertinggi dalam tiga tahun terakhir, dengan batas maksimal sebesar Rp.6.811.063.00. Namun, realisasi belanja justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2023 belum optimal. Namun, pada tahun 2024, kinerja penyerapan anggaran untuk belanja pegawai mengalami peningkatan. Selain itu, pada data KPPN mencatat bahwa pagu anggaran untuk belanja barang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan nilai yang lebih kecil. Hal ini mencerminkan tren yang sedikit menurun, karena realisasi anggarannya juga mengalami penurunan secara otomatis. Oleh karena itu, satuan kerja Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memiliki data lebih terbaru diharapkan dapat menyampaikannya guna memastikan kesesuaian data. Belanja modal juga menunjukkan tren yang serupa, bahkan pada tahun 2024 tidak ada alokasi belanja modal sama sekali.  DIPA PN Banyuwangi juga memiliki kode satker lain yaitu 099145. Pada kode satker ini, total anggaran untuk belanja barang pada tahun 2024 telah digunakan secara optimal, dengan pagu dan realisasi yang hampir mencapai 100%. Selain itu, pada kode satker ini juga tidak terdapat alokasi anggaran untuk belanja pegawai maupun belanja modal.

Topik berikut yaitu tentang kinerja Satker PN Banyuwangi pada kode sakter 098214 Tahun 2022, 2023, dan 2024, dimana data untuk tahun 2024 masih bersifat sementara karena masih terdapat beberapa perubahan, terutama dalam perekaman capaian output yang masih berlangsung hingga saat ini. Maka dari itu, Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) tahun 2024 tercatat sangat tinggi, yaitu 99,74. Pencapaian ini menunjukkan lonjakan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun menunjukkan lonjakan yang signifikan pada tahun 2024, deviasi tetap menjadi perhatian yang perlu diperbaiki. Walaupun deviasi pada tahun 2024 menunjukkan nilai yang baik, yaitu 100%, jika dilihat secara lebih mendetail, deviasi masih terjadi dari bulan Februari hingga Desember. Penyerapan anggaran untuk kode satker ini juga berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Di mana sebelum bulan Desember penyerapan anggaran menunjukkan peningkatan yang intensif, sehingga di bulan Desember dapat berjalan lebih rileks. Tidak hanya itu, UP dan TUP juga menunjukkan kinerja yang baik. Sedangkan pada kode Satker 099145 Tahun 2022, 2023, dan 2024. Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) pada kode satker ini juga menunjukkan perkembangan yang positif. Di mana pada tahun 2022, nilai IKPA pada kode satker ini tercatat sebesar 94,64, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 97,39, dan meningkat lagi pada tahun 2024 sebesar 99,3. Nilai tersebut sudah berada pada tingkat kategori yang sangat baik. Selain itu, deviasi yang ada masih sangat kecil, dan penggunaan anggaran UP juga terbilang rendah.

Digitalisasi Pengelolaan Keuangan menjadi topik hangat dengan semakin canggihnya penggunaan aplikasi ataupun digitalisasi transaksi keuangan hal itu ditunjukkan dengan Transaksi CMS menunjukkan angka tertinggi dengan 244 Transaksi dengan nilai Rp216.174.413, diikuti oleh transaksi melalui teller sebesar 44 transaksi dengan nilai Rp397.911.181. Selain itu, DIGIPay juga mencatatkan 29 transaksi dengan nilai Rp.138.602.300, sedangkan KKP hanya mencatatkan 1 transaksi sebesar Rp1.555,000. Di sisi lain, kartu debit tidak tercatat melakukan transaksi sama sekali.

Melalui kegiatan Quality Assurance Pelaksanaan Anggaran Satker digunakan sebagai cara monitoring, evaluasi, dan Quality Assurance Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja didasarkan pada dua regulasi utama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024. Tujuannya adalah untuk memahami proses bisnis dan tata kelola keuangan, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Mekanisme yang digunakan meliputi pertemuan dengan pengelola keuangan, permintaan informasi terkait proses bisnis, serta diskusi dan konsultasi. Data informasi yang diperlukan mencakup pagu dan realisasi anggaran, data pejabat perbendaharaan, tata cara pengelolaan keuangan, serta penggunaan aplikasi KKP, CMS, Digipay, dan pengelolaan rekening serta perpajakan. Melalui kegiatan ini diharapkan meningkatnya sinergi antara KPPN dan stakeholder, semakin tahu atas tugas pokok dan fungsi dari stakeholder mitra KPPN Banyuwangi.