Banyuwangi – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi menggelar apel peringatan yang berlangsung khidmat di halaman kantor, Rabu (20/5/2026). Apel dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Banyuwangi, Sugeng Winarno, serta diikuti seluruh pegawai dan jajaran satuan kerja di lingkungan KPPN Banyuwangi. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” yang ditetapkan pemerintah melalui pedoman resmi peringatan Harkitnas 2026. Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga dan membangun kualitas generasi muda sebagai fondasi utama menuju bangsa yang berdaulat dan berdaya saing di era digital.Dalam amanatnya, Sugeng Winarno menyampaikan bahwa semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui peningkatan integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Menurutnya, aparatur negara memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Momentum Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar mengenang sejarah lahirnya semangat persatuan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk terus beradaptasi menghadapi tantangan zaman, meningkatkan kompetensi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah transformasi digital dan dinamika ekonomi global, ASN diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Pelaksanaan apel berlangsung dengan tertib dan penuh semangat nasionalisme. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pegawai KPPN Banyuwangi dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, memperkokoh persatuan, serta terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional sendiri diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia.
Banyuwangi, April 2026 – Upaya mendorong digitalisasi transaksi keuangan pemerintah terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui KPPN Banyuwangi. Salah satu fokus utama tahun ini adalah optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh satuan kerja. Melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 13, 14, dan 16 April 2026, KPPN Banyuwangi bersama satuan kerja dan pihak perbankan mengevaluasi capaian penggunaan KKP sekaligus menyusun langkah strategis ke depan. Secara umum capaian sudah baik, tapi masih didominasi sebagian satker. Hasil rapat menunjukkan bahwa secara keseluruhan, transaksi KKP pada triwulan I tahun 2026 sebenarnya telah melampaui target yang ditetapkan. Ini menjadi sinyal positif bahwa kebijakan digitalisasi mulai berjalan. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat fakta penting: penggunaan KKP masih belum merata di seluruh satuan kerja. Artinya, keberhasilan tersebut masih didorong oleh sebagian kecil satker yang aktif bertransaksi . Kondisi ini menjadi perhatian, karena tujuan utama KKP adalah menciptakan sistem pembayaran pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel secara menyeluruh. Salah satu hal yang dapat dilaksanakan yaitu kolaborasi dengan perbankan diperkuat. Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh satuan kerja yang telah memiliki fasilitas KKP dikelompokkan berdasarkan bank mitra, yaitu: Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BSI. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional. Untuk mempercepat koordinasi, bahkan telah dibentuk grup komunikasi (WhatsApp) antara KPPN, satker, dan pihak bank. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses: pengajuan KKP, aktivasi kartu dan penyelesaian kendala transaksi
