Beberapa tahun terakhir sebelum munculnya pandemi covid-19, tantangan perekonomian global berasal dari isu ekonomi dan politik. Krisis finansial global sekitar pertengahan tahun 2007 ditandai dengan munculnya krisis likuiditas di Amerika Serikat yang menyebar ke Eropa dan terjadinya penurunan harga pasar saham di dunia. Kemudian muncul krisis utang euro sekitar akhir tahun 2009. Isu geopolitik diberbagai belahan dunia. Serta timbulnya isu perang dagang yang masih berlanjut hingga kini.

Pandemi covid yang dimulai sejak akhir tahun 2019 menciptakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis ini memberikan guncangan pada sisi permintaan dan penawaran serta memberikan efek domino ke berbagai aspek kehidupan secara khusus pada sektor kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan.

Penyebaran covid-19 yang relatif mudah, cepat, dan luas dikombinasikan dengan kondisi belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis menciptakan krisis di sektor kesehatan yang memberikan dampak besar pada sektor lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya memperlambat penyebaran covid-19 ini juga memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor. Kinerja ekonomi menurun tajam disebabkan oleh konsumsi yang terganggu, investasi terhambat, serta ekspor-impor yang mengalami kontraksi (menurun tajam). Serta munculnya ketidakpastian sektor keuangan seiring turunnya kepercayaan investor dan penurunan kinerja sektor rill.

Kementerian Keuangan turut andil dalam merespon kebutuhan penanganan pandemi covid-19 dengan mendukung pemulihan ekonomi nasional terkhusus dalam pengelolaan APBN. APBN dialokasikan pada berbagai sektor dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang merupakan unit kerja dibawah Kementerian Keuangan melalui situs resminya menyebutkan bahwa alokasi APBN per tanggal 6 November 2020 yang dialokasikan pada bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional sudah terealisasi sebesar Rp1,92 triliun. Klaim biaya perawatan, alkes, obat pasien, layanan lab. dll terealisasi sebesar Rp20,56 triliun. Intensif tenaga kesehatan pusat terealisasi sebesar Rp2,28 triliun. Subsidi KUR dan non-KUR terealisasi sebesar Rp2,2 triliun dan Rp2,9 triliun. BLT UMKM yang telah disalurkan sebesar Rp22,1 triliun Bantuan Subsidi Upah juga telah terealisasi mencapai Rp14,88 triliun.

Menjelang akhir tahun 2020, muncul sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi pada ekonomi di masa depan? Tentunya tekanan ekonomi yang mungkin akan muncul menjadi lebih tidak terduga.

Lalu, bagaimana sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mempersiapkan kebijakan fiskal pada tahun 2021?

Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan kebijakan fiskal tahun 2021 yang dapat dilihat pada infografis di samping.

Kebijakan strategis APBN Tahun 2021 secara keseluruhan mencakup berbagai aspek, yaitu reformasi bidang kesehatatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, serta bidang TIK. Secara garis besar informasi terkait alokasi anggaran pada tujuh sektor tersebut disampaikan melalui gambar di samping.

Keterangan lebih lanjut terkait target prioritas bidang kesehatan tahun 2021 dialokasikan untuk penanganan covid-19 serta mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. Alokasi anggaran terkait antisipasi pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan imunisasi untuk 160 juta orang adalah sebesar Rp18,0 T dan Rp3,7 T.

Anggaran terkait sarpras, lab, litbang, PCR dialokasikan pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp1,1 T dan BPOM sebesar Rp0,1 T. Bantuan iuran JKN bagi PBPU dan BP Kelas III dianggarkan Rp2,4 T. Bantuan iuran peserta PBI JKN sejumlah 96,8 juta jiwa dianggarkan sebesar Rp48,8 T. Layanan pengendalian penyakit TB dianggarkan pada 145 layanan sebesar Rp2,8 T. Paket penyediaan obat vaksin perbekes program kesehatan (Obat TB, HIV/AIDS, malaria, ibu dan anak, gizi, tropis terabaikan, obat buffer, dan vaksin) dianggarkan pada 24 paket sebesar Rp3,137 T. Penyediaan makanan tambahan bagi 238.000 Ibu Hamil Kurang Energi Kronis dan 441.000 Balita Kurus disiapkan anggaran Rp1,1 T. Bantuan Operasional Kesehatan untuk 10.143 Puskesmas dianggarkan sebesar Rp10,7 T. Serta alokasi anggaran untuk pembangunan 971 Gedung Puskesmas dan Pembangunan/Rehabilitasi 559 RS Rujukan.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam mengendalikan penyebaran virus covid-19. Berbagai protokol yang disampaikan oleh Pemerintah hendaknya dapat dipatuhi oleh masyarakat. Pemerintah juga diharapkan hadir untuk mengatur dan memberikan ketentraman bukan kepanikan di tengah masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kerjasama yang baik untuk memunculkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2020 juga untuk tahun 2021 mendatang.

APBN akan dijalankan dengan tata kelola yang baik dengan tetap mengupayakan pemberian manfaat yang maksimal untuk masyarakat luas.