Tanjungpinang, 24 Januari 2023 – Di tengah prospek perlambatan ekonomi global yang terus melaju, perekonomian nasional maupun regional Kepulauan Riau masih terus terjaga dengan kuat dengan angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau yang sampai dengan triwulan III 2022 berhasil tumbuh sebesar 6,03% (yoy). Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,71% (yoy) dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,72% (yoy).
Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 8,69% menjadi komponen terbesar dengan andil 3,50% pada pertumbuhan ekonomi di Triwulan III Tahun 2022. Kemudian, dari sisi produksi dan lapangan usaha, kategori Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 4,87% menjadi komponen terbesar dengan andil 2,06% pada pertumbuhan ekonomi di Triwulan III Tahun 2022.
Sejalan dengan tren ekonomi global yang melemah akibat gejolak geopolitik, pada bulan Desember 2022, Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 5,83% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,29. Inflasi di Kepulauan Riau terjadi karena adanya kenaikan harga pada kelompok pengeluaran, terutama pada kelompok makanan dan minuman sebesar 7,40% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,32%.
Pada neraca perdagangan regional, pada bulan Desember 2022, nilai ekspor di Kepulauan Riau mencapai US$1.550,12 juta, meningkat sebesar 2,48% dibandingkan dengan bulan November 2022. Peningkatan nilai ekspor tersebut disebabkan oleh meningkatnya ekspor sektor migas di bulan Desember sebesar US$290,06 juta atau tumbuh 19,65% dibandingkan bulan November 2022.
Pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau telah menunjukkan progres pemulihan yang signifikan sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas usaha masyarakat di provinsi Kepulauan Riau. Di sisi lain, berkurangnya kasus Covid-19 secara global dan domestik juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Kepulauan Riau untuk kembali bangkit meningkatkan perekonomian daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 melalui efektivitas kebijakan fiskal dan APBN 2022 dalam menavigasi proses pemulihan ekonomi.
Realisasi Pendapatan Negara di regional Provinsi Kepulauan Riau hingga akhir Desember 2022 tercatat mencapai Rp12.479,39 M atau mencapai 105,59% terhadap target. Kinerja positif Pendapatan Negara tercermin dari pendapatan regional Kepulauan Riau yang lebih tinggi Rp2.450,27 miliar atau naik sebesar 11,35% dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu.
Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan mencapai Rp10.128,77 miliar (81,16%) dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp2.350,62 miliar (18,84%). Peningkatan Pendapatan Negara tersebut, khususnya pada penerimaan perpajakan, didukung oleh pelaksanaan Program Pemungutan Sukarela (PPS) di semester awal tahun 2022, adanya kenaikan tarif PPn, serta meningkatnya aktivitas edukasi dan pengawasan perpajakan di tengah pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19.
Kemudian pada Belanja Negara, realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp14.806,3 miliar (100,13%) dari target APBN Provinsi Kepulauan Riau yaitu
Rp14.786,80 miliar mengalami penurunan sebesar 7,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp6.130,84 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp8.675,46 miliar.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat turun sebesar 7,96% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Belanja yang belum direalisasikan secara utuh tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain terkait adanya beberapa pekerjaan yang masih dalam tahap lelang atau gagal lelang, sehingga progres penyelesaian pekerjaan menjadi mundur dari jadwal yang telah direncanakan. Kemudian, juga terdapat proyek yang pengerjaannya terhambat oleh cuaca ekstrem yang biasa terjadi pada masa penghujung tahun.
Selanjutnya, penyaluran TKD sampai dengan akhir Desember 2022 mencapai Rp8.675,46 miliar atau tercapai 114,94% terhadap target APBN 2022. Realisasi TKD tersebut meningkat sebesar 15,99% dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2021. Kenaikan realisasi tersebut dikarenakan masih terdapat pembayaran kurang bayar DBH Pajak tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2022. TKD terdiri atas penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Hampir dari keseluruhan realisasi komponen belanja TKD telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang ada.
Untuk capaian realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Desember 2022, Pendapatan APBD telah direalisasikan sebesar Rp13,18 Triliun atau telah mencapai 107,57% dari target yang ditetapkan. Pendapatan tersebut didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer sebesar Rp8,68 triliun atau 65,85% dari total Pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian, realisasi Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp12,90 triliun yang didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp9,67 triliun atau 74,96% dari total belanja.
Penyaluran DAK Fisik per 31 Desember 2022 telah disalurkan sebesar Rp533,57 Miliar atau 93,46% dari pagu yang ada. Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dari perencanaan dan belanja daerah sehingga dapat lebih berfokus pada output & outcome kepada masyarakat di daerah serta mendorong penyerapan atas belanja APBD guna mendorong dan menjaga pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau.
Kemudian, realisasi penyaluran Dana Desa lingkup Provinsi Kepri telah mencapai Rp208,08 Miliar atau 99,49% dari pagu anggaran 2022. Penyaluran ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2021. Namun demikian, terdapat satu desa di Kabupaten Bintan (Desa Pengikik) yang tidak dapat menyalurkan Dana Desa dikarenakan dokumen persyaratan berupa realisasi penyerapan anggaran yang belum terserap hingga 90% dan capaian output yang belum mencapai 75% sebagai syarat salur penyaluran Dana Desa tahap III. Berdasarkan data yang ada, ditemukan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan akibat kondisi cuaca dan geografis yang sangat ekstrim.
Dana Desa yang telah tersalur diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Maka dari itu, penyerapan Dana Desa secara khusus digunakan untuk pemberian BLT Desa, Program Ketahanan Pangan, Dukungan Penanggulangan Covid-19, dan program prioritas desa lainnya.
Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi Strategic Issues di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan akhir Desember 2022. Pertama, terkait Penyaluran Kredit Program di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja Penyaluran KUR dan UMi di Kepulauan Riau s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp2.350,10 miliar. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR Skema Kecil yang mencapai Rp1.133,70 miliar. Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran KUR dan UMi tertinggi di Kota Batam dengan total Rp1.171,07 miliar dan penyaluran terendah ada di Kabupaten Natuna dengan total penyaluran Rp65,59 miliar. Dari sektor usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 49,95% diikuti sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perdagangan lainnya sebesar 14,83%. Kepri mendapatkan peringkat 27 dari 34 Provinsi se-Indonesia untuk total penyaluran KUR.
Kedua, berkaitan dengan perkembangan kondisi Covid-19, hingga 31 Desember 2022 peningkatan kasus aktif Covid-19 tercatat sebesar 240 kasus dari jumlah kumulatif sebanyak 66.779 kasus. Data tersebut menggambarkan bahwa infeksi penularan Covid-19 masih terus signifikan memengaruhi lingkup kesehatan secara negatif yang diperkirakan terjadi akibat adanya sub-variant Covid-19.
Strategic Issue ketiga adalah terkait pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan Program PEN di Kepulauan Riau per 30 Desember 2022 mencapai Rp954,45 miliar. Program tersebut terbagi atas 3 (tiga) Klaster utama, yaitu Klaster Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Program Prioritas.
Pertama, pada Klaster Kesehatan terdapat klaim pasien sebesar Rp215,93 Miliar pada 31 rumah sakit (6,267 pasien) serta Insentif Nakes sebesar Rp22,24 Miliar pada 57 faskes (4.481 pasien). Kedua, Klaster Perlindungan Sosial yang terdiri terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp137,64 Miliar yang diperuntukkan bagi 183.212 KPM, Program Sembako sebesar Rp159,94 Miliar untuk 774.676 KPM, Program BLT minyak goreng sebesar Rp19,90 Miliar untuk 198.978 KPM, Program BLT BBM sebesar Rp48,00 Miliar untuk 319,956 KPM, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp107,19 Miliar. Terakhir, pada Klaster Program Prioritas, terdapat program Padat Karya Tunai (PKT) PUPR dengan realisasi Rp108,99 Miliar (3.327 orang), Program Ketahanan Pangan PUPR dengan realisasi Rp25,86 Miliar, dan Program Infrastruktur Konektivitas PUPR dengan realisasi Rp108,76 Miliar.
Kinerja APBN telah menggambarkan seluruh upaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi yang luar biasa dan kembali bangkit memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terlihat dari sisi belanja dan pendapatan APBN yang telah berperan sebagai shock absorber dan pelindung masyarakat di tengah berbagai gejolak dan tekanan global. Maka dari itu, mengingat pentingnya peran APBN bagi masyarakat, pemerintah harus selalu optimis dan berkomitmen dalam mengawal berbagai potensi dan risiko dalam mengoptimalkan peran APBN dalam mendorong perekonomian Indonesia.
