Bau-Bau, Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran serta mempercepat digitalisasi pembayaran, KPPN Bau-Bau menyelenggarakan kegiatan "Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran serta Digitalisasi Pembayaran Triwulan I 2026". Kegiatan ini berlangsung secara hibrida, bertempat di Aula KPPN Bau-Bau dan melalui media Microsoft Teams pada Jumat (27/02/2026).
KPPN Bau-Bau mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pengelola keuangan satuan kerja (satker) mitra kerja. Agenda ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan capaian kinerja anggaran sekaligus memperluas implementasi mekanisme pembayaran digital di awal tahun anggaran 2026.
Kinerja APBN dan Komitmen Anti-Gratifikasi
Acara dibuka langsung oleh Kepala KPPN Bau-Bau, Bapak Aang Junaidi. Dalam sambutannya, beliau memaparkan Press Conference Kinerja APBN edisi Februari 2026 sebagai bentuk transparansi publik. Selain itu, beliau menekankan pentingnya integritas melalui Sosialisasi Antikorupsi dan Kebijakan Anti-Gratifikasi di lingkungan mitra kerja KPPN Bau-Bau.
Potret Realisasi Anggaran 2026
Sesi pemaparan materi dilanjutkan oleh narasumber Adiatma (Kepala Seksi PDMS) dan Rizal Pangestu (JF PTPN KPPN Bau-Bau). Dalam pemaparannya, diinformasikan alokasi Belanja APBN yang dikelola oleh KPPN Bau-Bau di TA 2026 sekitar Rp 3,75 triliun. Untuk satker K/L atau Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan sebesar Rp 748,82 miliar, dan untuk Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 3,0 triliun. Sampai dengan 25 Februari 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai Rp 76,74 miliar atau 10,25 persen dari pagu yang telah dialokasikan kepada 104 satker mitra KPPN Bau-Bau.
Evaluasi IKPA dan Tantangan Digitalisasi
Dari sisi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), kinerja kolektif satker berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai gabungan TA 2025 sebesar 96,84. Tercatat sebanyak 9 satker berhasil mempertahankan nilai sempurna (100) hingga Triwulan IV 2025.
Namun, KPPN Bau-Bau tetap memberikan catatan evaluasi. Tantangan utama saat ini adalah meningkatkan persentase satker yang masuk kategori Baik dan Sangat Baik (nilai di atas 89), yang saat ini baru mencapai 95,28% (101 dari 106 satker).
Narasumber juga mendorong penguatan ekosistem digitalisasi pembayaran melaluinimplementasi Cash Manajemen System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), maupun DigipaySatu. Satker diimbau untuk mulai membiasakan transaksi rutin melalui Digipay, seperti pengadaan bahan makanan, keperluan kantor, hingga pemeliharaan aset (servis AC).
Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2026
Sebagai penutup, disampaikan sosialisasi Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-27/PB/2026 mengenai Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2026. Terdapat 9 poin utama yang menjadi pedoman bagi K/L dan Satker, antara lain:
- Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.
- Peningkatan kualitas belanja (spending better).
- Akselerasi program/kegiatan pemerintahan baru.
- Penguatan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
Melalui sinergi ini, diharapkan pelaksanaan anggaran tahun 2026 dapat berjalan tertib, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
