Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran serta memacu akselerasi ekosistem digitalisasi pembayaran di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau menyelenggarakan kegiatan "Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran dan Digitalisasi Pembayaran Triwulan II 2026" pada Senin (8/6/2026) secara luring bertempat di Aula KPPN Baubau. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta pejabat pengelola keuangan dari berbagai satuan kerja (satker) mitra kerja KPPN Baubau.
Selain sebagai wadah evaluasi pelaksanaan anggaran, forum ini menjadi sarana untuk menyampaikan perkembangan realisasi fiskal APBN, khususnya pos Belanja Negara, sesuai dengan peran strategis KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah.
Sinergi Penyerapan Anggaran dan Pesan Integritas
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Baubau, Bapak Aang Junaidi. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya menjaga integritas serta memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan kerja. Bapak Aang Junaidi menjabarkan poin-poin utama dalam menjaga komitmen tersebut, antara lain dengan memegang teguh nilai integritas, mematuhi regulasi dan SOP, berani menolak serta melaporkan gratifikasi, serta mendukung penuh pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan lingkungan birokrasi yang bersih dan transparan.
Memasuki sesi pemaparan materi inti yang dibawakan oleh Kepala Seksi PDMS, Adiatma, disampaikan bahwa total alokasi fiskal APBN 2026 yang dikelola oleh KPPN Baubau mencapai Rp3,86 triliun. Anggaran ini terbagi menjadi alokasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp862,54 miliar dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,0 triliun.
Hingga 5 Juni 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat menunjukkan performa yang cukup progresif dengan mencatatkan angka penyerapan sebesar Rp450,89 miliar atau 52,27 persen dari total pagu yang tersebar di 105 satker mitra kerja. KPPN Baubau mengimbau agar momentum ini dipertahankan agar belanja negara segera memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Evaluasi IKPA: Optimalkan Deviasi Halaman III DIPA
Berdasarkan parameter Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), kinerja pelaksanaan anggaran satker di bawah naungan KPPN Baubau dinilai sangat memuaskan dengan nilai rata-rata mencapai 97,41. Bahkan, hingga Triwulan II ini, tercatat ada 48 satker yang mempertahankan nilai sempurna (100).
Namun demikian, KPPN Baubau memberikan catatan khusus pada indikator Deviasi Halaman III DIPA yang saat ini masih berada di angka 90,28. Guna mendongkrak capaian indikator ini, satker diedukasi untuk menerapkan beberapa langkah strategis:
- Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali penuh bagi KPA dalam pencapaian output kerja.
- Menyelaraskan eksekusi kegiatan di lapangan dengan jadwal rencana penarikan dana yang disusun.
- Memanfaatkan periode pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA secara berkala di tiap triwulan.
- Memastikan deviasi antara realisasi dengan rencana tidak melebihi ambang batas 5%.
Di samping itu, penguatan fungsi treasurer juga digenjot melalui peningkatan akurasi RPD Harian, minimalisasi Retur SP2D dengan pencocokan rekening koran yang aktif, serta kepatuhan pendaftaran kontrak ke KPPN maksimal 5 hari kerja setelah ditandatangani.
Progres Transaksi Non-Tunai Melalui CMS dan KKP
Sebagai bagian dari tindak lanjut temuan BPK terkait modernisasi pengelolaan kas, KPPN Baubau terus menggalakkan implementasi transaksi non-tunai. Hasil monitoring menunjukkan tren digitalisasi pembayaran yang tumbuh pesat di wilayah kerja KPPN Baubau.
Pada Triwulan I 2026, pemanfaatan Cash Management System (CMS) pada Rekening Virtual Satker tercatat 84,38 persen atau sebanyak 3.057 transaksi dari total 3.623 transaksi. Sementara itu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga terus bergerak positif dengan mencatatkan 84 transaksi dengan nilai nominal Rp276 juta sepanjang Triwulan I 2026. Satker terus didorong untuk mengoptimalkan penggunaan CMS dan KKP pada transaksi operasional seperti belanja keperluan kantor, servis berkala, maupun pengadaan barang sederhana guna memberdayakan UMKM mitra pemerintah. Untuk platform DigipaySatu, hingga saat ini masih dalam fase pengembangan sistem oleh pusat sehingga belum ada transaksi.
Melalui pelaksanaan koordinasi berkala ini, diharapkan sinergi yang kuat antara KPPN Baubau dan seluruh satuan kerja dapat terus terjaga demi terciptanya pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah Kepulauan Buton.
