Denpasar, 13/12/2022 - APBN 2023 merupakan sebuah instrumen fiskal yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengangkat tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Pemerintah telah merumuskan berbagai strategi yang perlu ditempuh secara bersama. APBN 2023 dirancang dengan berfokus pada lima bidang prioritas yakni bidang Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, Infrastruktur, dan Pangan.
Gubernur Provinsi Bali I wayan Koster didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho menyerahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2023 di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya Provinsi Bali (13/12). Selain sebagai bentuk tindak lanjut penyerahan DIPA dan TKD TA 2023 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Menteri/Lembaga pada hari Kamis (1/12) lalu, penyerahan ini juga bentuk penguatan komitmen Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk menjaga pelaksanaan APBN dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.
“DIPA merupakan dokumen yang sangat penting dalam menjaga agar roda pemerintahan dan perekonomian negara tetap berputar. Sebagai dokumen final alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan program-programnya, APBN dan alokasi TKD di sepanjang tahun 2022 ini telah menghasilkan berbagai Output penting dalam mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali,” jelas Kakanwil DJPb Prov. Bali pada sambutan acara tersebut.
Indonesia menghadapi ketidakpastian perekonomian global, untuk itu peran APBN diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara serta memastikan masyarakat tetap merasa dilindungi. APBN 2023 dirancang sebagai instrumen untuk tetap menjaga optimisme dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan dari risiko global.
Adapun proyeksi Belanja Negara tahun 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 Triliun. Sedangkan proyeksi Pendapatan Negara sebesar Rp2.463 Triliun. Dari total Belanja Negara yang direncanakan mencapai Rp3.061,2 Triliun Tersebut, sebesar Rp22,256 Triliun dialokasikan ke Provinsi Bali dalam bentuk belanja Pemerintah Pusat (DIPA) sebesar Rp11,329 Triliun serta dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,927 Triliun. Kesemuanya ini nantinya akan disalurkan oleh 3 (tiga) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, yaitu KPPN Denpasar, KPPN Singaraja, dan KPPN Amlapura.
KPPN Denpasar senantiasa mendukung dan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan APBN dan TKD 2023 secara tepat waktu, tepat guna, akuntabel, dan transparan demi menghadapi tantangan perekonomian global dan mewujudkan cita-cita nasional.
Meneruskan arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Kanwil DJPb Prov. Bali juga menyampaikan harapan bagi para Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk bisa mulai menyiapkan pelaksanaan secara dini melalui berbagai langkah persiapan sehingga APBN pada awal tahun juga bisa langsung dilaksanakan dan memberikan manfaat pada masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan.(nes)
