Denpasar, 28/02/2023 KPPN Denpasar - Dalam rangka melaksanakan refreshment isu aktual pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN Denpasar dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN sebagai pengelola perbendaharaan fiskal di daerah, KPPN Denpasar melaksanakan Gugus Kendali Mutu (GKM) Isu Aktual Pelaksanaan Anggaran di Wilayah KPPN Denpasar.

Heran Subagio, Kepala Seksi Pencairan Dana, selaku Narasumber pada kegiatan ini menjelaskan materi terkait Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pelaksanaan GKM ini selain bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana arahan dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, juga untuk peningkatan kapabilitas SDM KPPN Denpasar dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 210/PMK.05/2022 merupakan peraturan pengganti PMK nomor 190/PMK.05/2019, sehingga poin-poin perubahan pengaturan terkait pelaksanaan pembayaran perlu diketahui oleh para pejabat dan pegawai mengingat peran KPPN Denpasar selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Adapun beberapa poin-poin perubahan tersebut seperti penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal terjadi halangan serta pengenalan nomenklatur baru Pengelola Basis Data Kepegawaian (PBDK), serta mengakomodir penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi.

Beberapa diskusi juga terjadi pada kegiatan GKM seperti penggunaan nomenklatur PBDK pada satker, tata cara memperoleh TTE dan pihak-pihak yang wajib memiliki TTE, serta terkait Kartu Kredit Pemerintah Domestik. (nes/sal)