Denpasar, 20 Agustus 2024 – KPPN Denpasar menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) bertajuk Perbincangan Kinerja Stakeholder (PENJOR) pada Selasa, 20 Agustus 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula KPPN Denpasar dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai satuan kerja (satker), dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja serta menyusun strategi peningkatan kinerja anggaran.

Dalam sambutannya, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Ibu Rini Parwita Sari, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu satker mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, sehingga dapat diambil langkah-langkah solusi yang tepat. Salah satu topik utama yang dibahas adalah evaluasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk bulan Juli dan Agustus 2024, serta upaya untuk memperbaiki indikator yang masih di bawah target nasional.

FGD ini dihadiri oleh beberapa pejabat KPPN Denpasar, termasuk CSO KPPN Denpasar. Perwakilan dari satker seperti Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bali-Penida, Satker Pangkalan PSDKP Benoa, Satker Imigrasi Denpasar, dan lainnya turut hadir untuk memaparkan kinerja dan tantangan yang mereka hadapi.

Beberapa agenda penting yang dibahas dalam FGD ini meliputi:

• Evaluasi IKPA bulan Juli dan capaian IKPA bulan Agustus.
• Pembahasan indikator IKPA yang masih belum memenuhi target.
• Persiapan strategi untuk meningkatkan nilai IKPA di Triwulan III 2024.

Dalam diskusi, beberapa satker melaporkan kendala yang mereka hadapi terkait deviasi anggaran dan realisasi belanja. Sebagai contoh, Satker PSDKP Benoa menyampaikan deviasi belanja modal yang disebabkan keterlambatan administrasi kontrak, sementara Satker Imigrasi Denpasar melaporkan bahwa deviasi terjadi akibat pergantian pejabat dan mutasi pegawai yang menunda penyelesaian administrasi.

Selain itu, kendala teknis seperti masalah pada aplikasi CMS dan penggunaan aplikasi Digipay satu juga menjadi perhatian utama dalam diskusi. Beberapa satker belum menggunakan Digipay karena belum tersedianya user admin, dan mereka juga menghadapi masalah pada sertifikasi pejabat perbendaharaan.

Melalui FGD PENJOR ini, diharapkan satker dapat lebih fokus dalam menjalankan program-program strategis serta mengatasi kendala yang ada, demi optimalisasi kinerja anggaran dan mencapai target IKPA yang telah ditetapkan.