Denpasar — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Denpasar terus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Perbincangan Kinerja Stakeholder (PENJOR) Februari 2026 yang dirangkaikan dengan Press Release APBN Januari 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (10/2) di Aula KPPN Denpasar ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan di awal tahun anggaran.
Kepala KPPN Denpasar menegaskan bahwa belanja modal masih menjadi fokus utama dalam pengelolaan APBN tahun 2026, mengingat kompleksitas pelaksanaannya yang memerlukan perencanaan matang dan koordinasi lintas sektor. Sepuluh satuan kerja (satker) dengan pagu belanja modal besar turut diundang dalam forum ini, sebagian besar berasal dari sektor infrastruktur.
Hingga akhir Januari 2026, realisasi belanja dan transfer ke daerah (TKD) di wilayah kerja KPPN Denpasar telah mencapai 9,48 persen dari total pagu. Capaian ini menunjukkan awal yang positif, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, seperti adanya blokir anggaran dan perlunya percepatan proses pelaksanaan kegiatan.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tengah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dengan beberapa satker di wilayah Denpasar menjadi sampel. Hal ini menuntut peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Sementara itu, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) mengapresiasi capaian kinerja satker yang menunjukkan tren positif. Dari total 249 satker, sebanyak 223 satker berhasil meraih nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori baik hingga sangat baik, tanpa adanya satker dengan kategori kurang.
PENJOR kali ini menyoroti sejumlah isu krusial, antara lain pengendalian deviasi Halaman III DIPA, percepatan penyerapan anggaran, capaian output kegiatan, serta penguatan digitalisasi keuangan. Satker diimbau untuk menjaga deviasi anggaran dalam batas maksimal 5 persen serta meningkatkan koordinasi antara pengelola keuangan dan unit teknis.
Dalam sesi diskusi, berbagai satker memaparkan perkembangan proyek strategis yang sebagian besar masih dalam tahap awal, termasuk proses lelang dan penyelesaian administrasi. Kendala seperti keterlambatan lelang, revisi desain, hingga pembukaan blokir anggaran menjadi perhatian bersama yang perlu segera ditindaklanjuti.
KPPN Denpasar juga mendorong percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan platform pembayaran pemerintah seperti Inaproc serta optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Melalui forum ini, KPPN Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBN 2026 agar berjalan optimal. Sinergi yang kuat antara KPPN dan seluruh satker diharapkan mampu mendorong percepatan realisasi anggaran serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan di wilayah Bali.
