Transaksi Makin Cepat, UMKM Makin Dekat: Digitalisasi Pembayaran APBN di Daerah Melalui Digipay Satu
Oleh Dinda Rahma Sari Harahap, PTPN Terampil KPPN Dumai
Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Transaksi Digipay Satu
Sumber : KPPN Dumai
APBN bukan hanya sekadar angka dalam tabel, melainkan instrumen penting yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, hingga menjadi alat pendukung aktivitas satker sehari-hari, belanja pemerintah selalu menjadi roda penggerak ekonomi. Kini, seiring perkembangan teknologi, cara pemerintah bertransaksi pun ikut berubah. Dari yang sebelumnya manual dan cenderung lambat dengan proses yang panjang, kini semakin cepat dan transparan berkat hadirnya digitalisasi pembayaran.
Pemerintah tengah mendorong transformasi sistem pembayaran menuju non-tunai melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) pada beberapa platform. Langkah ini bukan sekadar mengikuti tren digital, tetapi juga upaya menjawab tantangan klasik seperti keterlambatan pencairan, proses administrasi yang berbelit, hingga risiko penyalahgunaan anggaran. Dengan digitalisasi, transaksi pemerintah dapat dilakukan lebih efisien, aman, dan tercatat secara otomatis, sehingga akuntabilitas semakin terjaga. Di wilayah Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir, hingga Kepulauan Meranti, satker mulai beralih menggunakan metode pembayaran digital ini. Perubahan yang awalnya terasa sebagai “kewajiban”, kini justru terbukti membawa manfaat, baik bagi satuan kerja maupun masyarakat, terutama UMKM lokal yang menjadi mitra belanja pemerintah.
Platform Digipay Satu hadir sebagai jembatan transaksi belanja pemerintah dengan penyedia barang atau jasa, khususnya pelaku UMKM daerah. Melalui Digipay Satu, satker dapat memesan kebutuhan operasional secara online, sementara pembayaran dilakukan menggunakan dua metode utama. Pertama, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yang memungkinkan satker membayar belanja langsung menggunakan kartu kredit yang terhubung dengan pagu anggaran. Keunggulannya, transaksi tercatat secara digital dan proses verifikasi lebih mudah. Kedua, Cash Management System (CMS), yaitu metode pembayaran melalui perbankan yang memungkinkan transfer langsung antar rekening secara digital. CMS mempercepat aliran dana tanpa perlu proses manual yang memakan waktu. Alur belanja pada Digipay Satu cukup sederhana. Satker mengakses halaman Digipay Satu, melakukan pemesanan barang atau jasa, memilih metode pembayaran KKP atau CMS, lalu penyedia menerima dana langsung ke rekening mereka. Proses yang dulu bisa memakan waktu berhari-hari, kini dapat terselesaikan jauh lebih cepat dan efisien.
Transformasi ini membawa dampak luas. Bagi satker, sistem pembayaran digital mengurangi beban administrasi manual. Semua transaksi tercatat otomatis, sehingga laporan keuangan lebih rapi dan pertanggungjawaban lebih transparan. UMKM juga merasakan keuntungan secara langsung, pembayaran lebih cepat diterima sehingga arus kas usaha lebih sehat. Digipay juga membuka peluang UMKM lokal untuk menjadi mitra resmi belanja pemerintah, yang berarti menambah pasar baru bagi produk mereka. Sementara bagi daerah, belanja pemerintah yang berputar lewat Digipay Satu turut menggerakkan roda ekonomi lokal. Uang negara yang disalurkan lebih cepat sampai ke penyedia, lalu beredar di pasar daerah, sehingga manfaat APBN lebih nyata dirasakan masyarakat.
Meski manfaatnya besar, implementasi digitalisasi pembayaran masih menemui tantangan. Literasi digital di kalangan satker dan penyedia UMKM belum merata, sehingga perlu pendampingan berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur jaringan internet di beberapa daerah juga masih menjadi hambatan. Tak kalah penting, mendorong semakin banyak penyedia lokal agar bergabung ke platform Digipay Satu juga menjadi pekerjaan rumah bersama, agar ekosistem digitalisasi pembayaran semakin kuat.
Digitalisasi pembayaran APBN melalui Digipay Satu bukan sekadar inovasi teknis, melainkan langkah praktis menuju tata kelola keuangan negara yang lebih cepat, transparan, dan berdampak. Dengan transaksi yang makin mudah, UMKM lokal makin dekat dengan belanja pemerintah, sehingga manfaat APBN benar-benar hadir di tengah masyarakat. Harapannya, semakin banyak satker dan penyedia di daerah yang terbiasa dengan sistem ini, sehingga APBN benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang modern, efisien, dan menyejahterakan.
