Bandung, djpbn.kemenkeu.go.id, – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan FGD Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA) dengan tema Sinergi pendapatan dan belanja Negara antara pemerintah pusat dan daerah yang diselenggarakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat, di Gedung Dwiwarna, Bandung (24/11).
Hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Menteri Keuangan RI yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana TEPRA, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Pemotongan, Evaluasi dan Pemberdayaan Pembangunan-Bappenas, Deputi Bidang Perekonomian-Sekretariat Kabinet, Deputi 1 – Kantor Staff Presiden, Bupati Purwakarta, para Kepala Kanwil lingkup perwakilan Kementerian Keuangan di Prov. Jabar, serta para Direktur Lingkup Kementerian Keuangan.
Mengawali pemaparan, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, menyampaikan pokok-pokok inisiatif implementasi anggaran yg dilaksanakan Pemda Purwakarta dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Purwakarta, berbasis pada prioritas kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya dalam paparannya mengenai tantangan dan strategi Pengelolaan APBD menuju good governance “dalam kerangka pembangunan nasional”, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menyampaikan sejumlah hal terkait upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas alokasi dan pemanfaatan anggaran pemerintah dalam pembangunan, khususnya APBD dan Pemerintah Daerah.
Lebih lanjut lagi Wakil Menteri Keuangan mengingatkan kembali pidato Presiden RI terkait penyerapan anggaran yang lebih efesien dan tepat sasaran.
“Terkait penyerapan anggaran agar memberikan penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, antara lain pertama, difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, perlindungan sosial bisa berupa bantuan sosial serta subsidi yang lebih tepat sasaran” terang Mardiasmo dihadapan peserta FGD TEPRA.
Diskusi juga dilengkapi dengan pemaparan dan masukan dari Kepala LKPP, Agus Prabowo, perlunya sinkronisasi peraturan terkait pengadaan barang jasa guna mendukung efesiensi dan efektifitas anggaran. Dia juga mengingatkan bahwa inisiatif untuk merealisasikan program pembangunan yang bertujuan secepatnya untuk mensejahterakan rakyat tetap harus mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam prosedur pengadaan.
Sedangkan Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, menyatakan bahwa aparat pengawas fungsional akan menjalankan fungsi sebagai mitra memberi masukan dan berkoordinasi dengan instansi terkait pemilik program atau kegiatan guna meningkatkan kualitas penyerapan anggaran, mencegah kebocoran dan mengoptimalkan pencapaian target berupa output dan outcome.
Oleh: media Center Ditjen Perbendaharaan
