Saat ini pada lingkup Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa KPPN yang memberikan layanan kepada satker Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara (999) antara lain, yaitu KPPN Jakarta II dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Jumlah alokasi anggaran BA BUN yang signifikan dan output strategis yang harus dicapai, menimbulkan permasalahan antara lain terkait beban kerja, proses bisnis, dukungan regulasi dan aplikasi serta dan kompleksitas transaksi bagi KPPN mitra satker BA BUN dimaksud. Selain itu, KPPN juga harus melayani mitra kerja selain BUN dan menjalankan peran strategis lainnya antara lain selaku financial advisor, pengelola fiskal, representasi Kemenkeu di daerah, dan manajemen internal.
Terhadap kondisi di atas, terdapat usulan untuk membentuk suatu suatu unit baru berupa KPPN yang khusus melayani satuan kerja yang memiliki alokasi DIPA BA BUN. Pembentukan KPPN Khusus BUN adalah respon dalam rangka penajaman tugas dan fungsi serta peningkatan efisiensi dan simplifikasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan pada mitra kerja Bagian Anggaran BUN (999) yang selama ini dilaksanakan antara lain oleh KPPN Jakarta II, dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. KPPN Khusus BUN perlu dibentuk dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Perkembangan Organisasi dan Kebutuhan Simplifikasi:
- Optimalisasi Pelaksanaan TUSI:
- Meningkatkan Kepuasan Mitra Kerja
- Mengoptimalkan Sumber Daya dan Efisiensi:
- Alokasi Dana Signifikan dan Output Strategis:
- Pengembangan dan Inovasi (Continuous Improvement):
Sebagai dukungan untuk pembentukan KPPN Khusus BUN, KPPN Khusus Investasi menyusun kajian pembentukan KPPN Khusus BUN untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di
https://drive.google.com/file/d/10QyLsHvuUfEWO62wRqFrrrtv5AM5PrP5/view?usp=sharing
