Generasi X (kelahiran 1961-1980) dan sebagian generasi Baby Boomers (lahir tahun 1946-1960) tentu masih ingat sebuah film domestik fenomenal yang diproduksi tahun 1983 berjudul “Sorga Dunia di Pintu Neraka”. Film tersebut disutradarai oleh Henky Solaiman dan dibintangi oleh Meriam Bellina, Rico Tampatty, serta mendiang Toro Margens. Dari judulnya, bisa ditebak kalau film itu berkisah tentang kenikmatan duniawi yang harus dibayar dengan punishment berupa neraka di akhirat. Padahal, konsep ceritanya cukup unik pada zamannya, dimana kehidupan keras harus dilalui oleh anak yang menjadi korban perceraian kedua orangtuanya, yang mengakibatkan dia sampai masuk penjara, hingga akhirnya dia menikah di penjara pula.

Berbeda dengan definisi sorga pada film diatas, Sarana Olahraga (Sorga) desa merupakan salah satu hasil dari pemanfaatan Dana Desa yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Dana Desa diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai kantor pelayanan, KPPN Kendari dituntut untuk dapat memberikan layanan secara prima kepada satuan kerja. Untuk mengukur tingkat pelayanan tersebut, dibuatlah indeks kepuasan masyarakat. Indeks ini dapat diukur melalui survei tahunan yang diberikan pada satuan kerja.

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat, dalam hal ini adalah satuan kerja. IKM tersebut diperoleh dari survei oleh KPPN Kendari. Survei berisi tentang pendapat satker dalam memperoleh pelayanan dari KPPN sebagai kantor pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survei tingkat kepuasan satker terhadap layanan KPPN dilakukan satu kali dalam satu tahun. Untuk tahun 2019, KPPN Kendari memperoleh nilai 4,68 dari skala 5. Nilai tersebut diolah menggunakan rumus yang dapat menghasilkan suatu indeks kepuasan masyarakat. IKM tahun 2019 yaitu 0,93 yang berarti sangat puas.

Untuk mendapatkan nilai sangat puas, KPPN Kendari melakukan beberapa upaya. Pertama, setiap seksi dan subbag selalu bekerja secara maksimal agar pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh satuan kerja. Selain itu, KPPN Kendari juga memberikan layanan untuk mewadahi saran-saran para satuan kerja. Dengan adanya upaya tersebut, maka diharapkan KPPN Kendari selalu dapat memberikan pelayanan terbaik untuk satuan kerja.

Penulis: Vini Vignandi

Kendari,22 Agustus 2019. KPPN Kendari bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (HIMBARA) menyelenggarakan sosialisasi terkait pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Rabu (21/8) dan Kamis (22/8) bertempat di Aula KPPN Kendari dengan dihadiri oleh para pegawai/pejabat  pengelola KKP masing-masing satuan kerja (satker) . Acara dibuka oleh Kepala KPPN Kendari, Bayu Aji Nugraha. Dalam sambutannya disampaikan bahwa KKP  merupakan salah satu inovasi dari Dirjen Perbendaharaan (DJPb) sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas belanja negara yang awalnya menggunakan uang tunai seluruhnya, saat ini sebagian direncanakan menggunakan kartu kredit.

Sosialisasi ini merupakan acara lanjutan dari sosialisasi KKP yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dijelaskan oleh Andika, salah satu pemateri, bahwa pada awal penggunaan, KKP diberikan batas maksimal hingga Rp 50 juta untuk jenis KKP Belanja Operasional dan Belanja Modal dan Rp 20 juta untuk KKP jenis Belanja Perjalanan Dinas. Dari beberapa satker yang sudah melakukan transaksi menggunakan KKP, terdapat beberapa kendala yang dikeluhkan oleh satker pengguna KKP.

Kendala pertama yang sering ditemui oleh pengguna KKP adalah pengenaan biaya tambahan (surcharge) oleh merchant. Pihak KPPN dan perbankan menjelaskan bahwa penggunaan KKP tidak dikenakan biaya apapun kecuali biaya meterai.  Pihak perbankan menambahkan apabila terdapat merchant yang mengenakan surcharge ketika transaksi, satker dapat langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak bank.

“Berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita dihargai” - Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI.

Hingga saat ini banyak pembahasan mengenai kasus korupsi yang pada kenyataannya tidak diimbangi dengan pencarian solusi. Ramai dibicarakan, sepi tindakan. Maka tidak heran jika kasus korupsi terus menjadi masalah yang tidak berujung. Jangankan ujungnya, pangkalnya saja tidak pernah ditemukan.  Sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin untuk melakukannya. Hanya saja pihak yang berkepentingan menilai bahwa kasus korupsi hanya dapat diselesaikan dalam rencana jangka panjang. Misalnya saja dengan perbaikan sikap atau moral penerus bangsa lewat dunia pendidikan. Sehingga hasil penanggulangan kasus korupsi sesungguhnya hanya menjadi sebuah ekspektasi jangka panjang pula.

Seperti telah mengakar dalam diri kita, korupsi menjadi darah daging perjalanan bangsa 74 tahun ini. Tetapi sepanjang pengetahuan, definisi korupsi yang telah lekat dalam pikiran kita sendiri mengalami peggerusan makna. Dalam pemahaman sehari-hari atas korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan prbadi atau golongan (KBBI),  sehingga pandangan terhadap korupsi akan berputar pada uang yang tentunya berjumlah besar. Namun setelah dirunut kembali pada etimologi bahasa, korupsi yang berasal dari kata corruptio memiliki makna segala sesuatu tindakan yang tercela, termasuk berbohong, memfitnah, mencuri, dan lain lain. Makna korupsi yang menjadi lebih luas seharusnya mampu memperluas lagi pemahaman mengenai fenomena korupsi.

Mutasi tentu sudah bukan menjadi hal yang asing bagi para pegawai Kementerian Keuangan. Sejak awal, para pegawai Kemenkeu sudah dihadapkan pada kontrak untuk bersedia ditempatkan dimana saja di seluruh Indonesia. Dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-24/PB/UP.9/2019 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, KPPN Kendari siap menyambut kedatangan para pejabat pengawas baru yang ditempatkan di KPPN Kendari.

Pelantikan pejabat pengawas lingkup Kanwil DJPb Sultra dilaksanakan pada Hari Kamis, 19 September 2019 bertempat di Aula Kanwil DJPb Sultra. Ada 4 pejabat pengawas di KPPN Kendari yang akan menjadi kepala seksi (kasi) menggantikan kasi sebelumnya. Kasi Pencairan Dana dijabat oleh Ri Setia Hutama, S.E., M.Ec. Dev yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Papua Barat.Kasi Bank dijabat oleh Tatag Prihantara Yuwono, S.E., M.Sc.dengan jabatan lama Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Gorontalo.

“Jadilah hadiah bagi instansi, dimanapun kita ditempatkan”, itulah pesan yang disampaikan oleh Ibu Ririn Kadariah selaku Mantan Kepala Kanwil DJPb Sultra yang sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Jakarta. Pesan tersebut disampaikan saat acara perpisahan Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2019 untuk para Kepala Seksi (Kasi) KPPN yang baru saja mendapatkan SK Mutasi. Tak bisa dimungkiri, SK mutasi pasti akan keluar bagi setiap pegawai, terutama pegawai Kementerian Keuangan. Setelah ditempatkan di KPPN Kendari selama beberapa waktu, kepala seksi diharuskan berpindah sesuai dengan SK mutasi yang didapat. Dengan ditempatkan di daaerah yang baru, diharapkan pegawai bisa menajadi pribadi yang bermanfaat bagi kelangsungan organisasi.