Saudara-saudara sekalian, sebelum kami sampaikan realisasi APBN, akan kami sampaikan Fokus kebijakan Fiskal Tahun 2023. APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pembangunan dan perbaikan ekonomi. Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.
Tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema kebijakan fiskal tersebut selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Berdasarkan tema kebijakan fiskal tersebut, strategi yang ditempuh Pemerintah adalah memfokuskan anggaran untuk (1) penguatan kualitas SDM; (2) akselerasi pembangunan infrastruktur; (3) reformasi birokrasi dan regulasi; (4) revitalisasi industri dan; (5) mendorong pembangunan ekonomi hijau.
Pemerintah juga memiliki strategi untuk meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Kebijakan belanja negara, diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik. Belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat.
Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan spending better melalui penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan dana desa.
Dengan melemahnya berbagai indikator ekonomi, semua menjurus pada kesimpulan yang sama bahwa tantangan tahun 2023 adalah harga komoditas tinggi, suku bunga tinggi, dan konsekuensinya ekonominya melemah. Kementerian dan Lembaga harus berpikir bagaimana menggunakan instrumen fiskal untuk mengatasi berbagai tantangan. APBN bukan sebuah tujuan, melainkan alat yang harus kita siapkan dengan baik sehingga selalu bisa menjawab kebutuhan apa saja dari negara kita".
Untuk skala regional lingkup kerja KPPN Klaten yaitu Kabupaten Boyolali dan Klaten, kegiatan ekonomi juga terus menunjukkan pemulihan dan peningkatan. Hal ini terlihat dari data meningkatnya penerimaan Negara, dimana untuk tahun 2022 sebesar 3,39 triliun lebih besar dari tahun 2021 sebesar 2,83 triliun meningkat sebesar 19,70%. Di sisi realisasi anggaran juga mengalami peningkatan, dimana tahun 2022 sebesar 2,26 triliun lebih besar dari tahun 2021 sebesar 1,99 Triliun atau naik sebesar 13,75%.
Untuk pagu kelolaan KPPN Klaten juga mengalami peningkatan. Tahun 2023 pagu kelolaan sebesar 4,08 triliun lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 2,32 triliun atau naik sebesar 75,74 %. Hal ini disebabkan oleh Pagu Dana Transfer ke daerah yang meningkat dimana tahun 2022 sebesar 1,13 triliun meningkat di tahun 2023 menjadi 2,85 triliun atau naik sebesar 151,47%. Peningkatan yang sedemikian besar disebakan KPPN Klaten di tahun anggaran 2023 selain menyalurkan Dana Desa, DAK Fisik dan BOS/BOP juga menyalurkan DAU dan Dana Bagi Hasil.
Saudara saudara sekalian, akan kami sampaikan realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten per 31 Januari 2023. Wilayah kerja KPPN Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah Satker mitra kerja adalah 75 Satker. Pagu Dana yang dikelola adalah sebesar Rp. 4,08 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1,23 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp. 2,85 Triliun.
Dari total pagu dana yang dikelola sebesar Rp. 4,08 triliyun telah direalisasikan sebesar Rp. 345,29 milyar atau sebesar 8,47%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1,23 triliun telah direalisasikan sebesar Rp. 40,19 milyar atau sebesar 3,26%, yang terdiri dari :
- Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp. 604,77 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 30,62 milyar atau sebesar 5,06%;
- Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp. 510,91 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 9,16 milyar atau sebesar 1,18%;
- Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 116,73 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 415 juta atau sebesar 0,36%;
- Belanja Bantuan Sosial dengan pagu sebesar 20.250.000 rupiah belum ada realisasi.
Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar Rp. 2,85 Triliun telah terealisasi sebesar Rp. 305,11 milyar atau sebesar 10,72% yang terdiri dari :
- Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar 1,83 triliun telah direalisasikan sebesar Rp. 304,72 milyar atau sebesar 16,67%;
- Belanja transfer Dana Bagi Hasil dengan pagu sebesar 40,99 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 383 juta atau sebesar 0,93%;
- Belanja transfer Dana Desa, DAK Fisik, DAK Non Fisik belum ada realisasi.
Demikian kami sampaikan laporan realisasi APBN lingkup Kerja KPPN Klaten per 31 Januari 2023, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Silakan sanksikan tayangan youtube disini
Sumber Data : OM SPAN per 8 Pebruari 2023, Web Kemenkeu RI
Penulis : Sumadi
