KPPN Klaten mengadakan Press Relase Pelaksanaan APBN per 30 September 2023 Lingkup Wilayah Kerja KPPN  Klaten. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 25-26 September 2023 pukul 08.30 WIB s.d. Selesai secara Luring di Aula KPPN Klaten. Kegiatan Press Release diikuti oleh para pejabat/pegawai Satuan Kerja Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten peserta kegiatan  Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharan Nomor Per-10/PB/2023 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023. Press Release disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana.

      Press Release APBN merupakan peran nyata KPPN menjalankan Shadow organization sebagai Treasurer, regional chief economist dan financial advisor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Press Release APBN akan memberikan Informasi kepada masyarakat baik sebagai instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat umumnya tentang pelaksanaan penyaluran dana APBN melalui KPPN Klaten baik diwilayah Kabupaten Klaten maupun Boyolali. Press Release APBN meliputi pelaksanaan penyaluran dana APBN untuk instansi pemerintah pusat dan penyaluran dana Transfer kedaerah baik untuk Pemda Kabupaten Klaten maupun Kabupaten Boyolali. 

      Pembukaan Acara dilaksanakan oleh Tri Puji Lestari sebagai Pembawa Acara. Dilanjutkan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh semua peserta. Sambutan oleh Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana. Penyampaian Press Release Pelakasanaan APBN per 30 September 2023 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten  dengan Narasumber Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana. Dalam paparannya Bapak Sugiyana menyampaikan Kondisi ekonomi secara Umum, Realisasi pendapatan Negara per 30 September 2023, baik penerimaan perpajakan maupun dari penerimaan negara non pajak, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah.

      Sebelum meyampaikan realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten, Bapak Sugiyana menyampaikan pertumbuhan kondisi sosial ekonomi untuk Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.

Tabel 1. Kondisi Sosial Kab Klaten

Untuk Kabupaten Klaten :

      Jumlah penduduk ditahun 2019 sebanyak 1,117 juta tumbuh s.d. 2022 menjadi 1,276 juta dan diproyeksikan ditahun 2024 menjadi 1,301 juta.

      Tingkat Pengangguran ditahun 2019 sebesar 3,54 % meningkat s.d. 2021 menjadi 5,48% hal ini disebabkan karena pandemic covid. Seiring pemulihan ekonomi di tahun 2022 turun menjadi 4,31% dan diharapkan ditahun 2024 turun menjadi 4%.

      Tingkat kemiskinan ditahun 2019 sebesar 12,28% meningkat s.d. 2021 menjadi 13,49% hal ini juga disebabkan karena pandemic covid. Seiring pemulihan ekonomi di tahun 2022 turun menjadi 12,33% dan diharapkan ditahun 2023 turun menjadi 11,09%.

 Tabel 2. Kondisi Ekonomi Kab Klaten

    Tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sebesar 5,50% dan mengalami kontraksi/pertumbuhan minus ditahun 2020 sebesar -1,18%. Ditahun 2021 dengan berbagai usaha pemerintah seperti pengucuran BLT ke masyarakat, telah menunjukkan perbaikan ekonomi sehingga mampu tumbuh sebesar 3,82% dan ditahun 2022 tumbuh kuat sebesar 5,9%. Ditahun 2023 diharapkan tetap tumbuh 5,0 s.d.5,3% dan ditahun 2024 diproyeksikan tumbuh 5,3% s.d. 5,7%.

      Tingkat Inflasi ditahun 2019 sebesar 2,94 % dan ditahun 2020 seiring penurunan permintaan (sehubungan kondisi pandemic covid) inflasi turun menjadi 1,93%. Ditahun 2021 seiring peningkatan permintaan inflasi Kembali naik menjadi 2,5% dan meningkat tajam di tahun 2022 sebesar 7,03%. Sedangkan ditahun 2023 inflasi diperkirakan mencapai 6% dan ditahun 2024 diasumsikan sebesar 2,8%.

      Produk Domestik Regional Bruto ditahun 2019 sebesar 39,766 Triliun terus meningkat s.d. tahun 2022 sebesar 46,613 trilun dan ditahun 2023 diperkirakan mencapai 52,365 triliun dan di tahun 2024 diharapkan mencapai 59,918 triliun.

      Pendapatan perkapita yang merupakan ukuran kemakmuran penduduk di tahun 2019 sebesar 33,852 juta, dimana ditahun 2021 sempat menurun menjadi sebesar 33,375 juta dan Kembali naik s.d. ditahun 2022 sebesar 36,535 juta dan di tahun 2023 diperkirakan mencapai 40,98 juta dan ditahun 2024 diharapkan mencapai 46,83 juta.

Tabel 3. Kondisi Sosial Kab Boyolali

 Untuk Kabupaten Boyolali :

      Jumlah penduduk ditahun 2019 sebanyak 984 ribu tumbuh s.d. 2022 menjadi 1 juta 79 ribu dan diproyeksikan ditahun 2024 menjadi 1 juta 99 ribu.

      Tingkat Pengangguran ditahun 2019 sebesar 3,12 % meningkat s.d. 2021 menjadi 5,09% hal ini disebabkan karena pandemic covid. Seiring pemulihan ekonomi di tahun 2022 turun menjadi 4,92% dan diharapkan ditahun 2024 turun menjadi 3,95%.

      Tingkat kemiskinan ditahun 2019 sebesar 9,53% meningkat s.d. 2021 menjadi 10,62% hal ini juga disebabkan karena pandemic covid. Seiring pemulihan ekonomi di tahun 2022 turun menjadi 9,82% dan ditahun 2023 diperkirakan turun menjadi 6,71% dan di tahun 2024 diharapkan turun menjadi 6,5%.

Tabel 4. Kondisi Ekonomi Kab Boyolali

     Tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sebesar 5,96% dan mengalami kontraksi/pertumbuhan minus ditahun 2020 sebesar -1,20%. Ditahun 2021 dengan berbagai usaha pemerintah sepertu pengucuran BLT ke masyarakat, telah menunjukkan perbaikan ekonomi sehingga mampu tumbuh sebesar 4,63% dan ditahun 2022 tumbuh kuat sebesar 6,33%. Ditahun 2023 diharapkan tetap tumbuh 5,0 s.d.5,3% dan ditahun 2024 diproyeksikan tumbuh 5,7% s.d. 6,0%.

      Tingkat Inflasi ditahun 2019 sebesar 2,75 % dan ditahun 2020 seiring penurunan permintaan (sehubungan kondisi pandemic covid) inflasi turun menjadi 1,38%. Ditahun 2021 seiring peningkatan permintaan inflasi Kembali naik menjadi 2,56% dan meningkat tajam di tahun 2022 sebesar 5,5%. Sedangkan ditahun 2023 inflasi diperkirakan mencapai 6%.

       Produk Domestik Regional Bruto ditahun 2019 sebesar 32,66 Triliun terus meningkat s.d. tahun 2022 sebesar 38,81 trilun dan ditahun 2023 dan 2024 diharapkan meningkat lebih tinggi lagi.

      Pendapatan perkapita yang merupakan ukuran kemakmuran penduduk di tahun 2019 sebesar 33,33 juta, dimana ditahun 2020 sempat menurun menjadi sebesar 30,84 juta dan Kembali naik s.d. ditahun 2022 sebesar 35,94 juta dan di tahun 2023 dan 2024 diharapkan meningkat lebih tinggi lagi.

       Selanjutanya Bapak Sugiyana menyampaikan realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten per 30 September 2023. Wilayah kerja KPPN Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah Satker mitra kerja adalah 76 Satker. Pagu Dana yang dikelola adalah sebesar Rp. 5,07 triliun lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 2,32 triliun atau naik sebesar 118,47%.

       Hal ini disebabkan oleh Pagu Dana Transfer ke daerah yang meningkat dimana tahun 2022 sebesar 1,13 triliun meningkat di tahun 2023 menjadi 3,77 triliun atau naik sebesar 233,13%. Peningkatan yang sedemikian besar disebakan KPPN Klaten di tahun anggaran 2023 selain menyalurkan Dana Desa, DAK Fisik dan BOS/BOP juga menyalurkan DAU, Dana Bagi Hasil, Insentif Fiskal dan penambahan jenis BOP diantaranya Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

       Pendapatan Negara per 30 September 2023 tumbuh tipis sebesar 0,87% Y to Y atau terjadi peningkatan sebesar Rp.20,93 milyar dibandingkan periode per 30 September 2022. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan penerimaan perpajakan sebesar 0,15%, dan tertolong pertumbuhan PNBP yang cukup kuat sebesar 6,66%. Sedanglkan Belanja Negara tumbuh sebesar 139,09% Y to Y atau terjadi peningkatan sebesar Rp.2,19 triliun dibandingkan periode per 30 September 2022.  

      Dari total pagu dana yang dikelola sebesar Rp. 5,07 triliun per 30 September 2023 telah direalisasikan sebesar Rp. 3,77 triliun atau sebesar 74,45%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1,30 triliun telah direalisasikan sebesar Rp. 870,21 milyar atau sebesar 66,96%, yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp. 576,25 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 4347,05 milyar atau sebesar 75,32%; mengalami penurunan year to year sebesar 3,32%. Hal ini diantaranya disebabkan integrasi gaji terpusat di Sekjen Kemenkeu pada satker KPP Klaten, Boyolali dan Sukoharjo.
2. Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp. 598,14 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 383,79 milyar atau sebesar 64,16%; tumbuh year to year sebesar 41,46%. Hal ini terutama didorong penyerapan belanja barang cukup tinggi baik di KPU Klaten maupun KPU Boyolali dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Tingginya realisasi belanja barang juga didorong penyerapan pada satker BPS dimana tahun ini akan mengadakan kegiatan sensus pertanian dan Forum Konsultasi Publik.
3. Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 125,12 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 52,35 milyar atau sebesar 41,84%; tumbuh year to year sebesar 11,57%. Hal ini ditopang penyerapan Belanja Modal di Kementerian Agama Boyolali dan Klaten, Namun penyerapan Belanja Modal di RSUP Soeradi Tirtonegoro, Polres Boyolali, BTN Merbabu dan MTsN 15 Boyolali perlu didorong agar lebih optimal di Triwulan IV Tahun 2023.
4. Belanja Bantuan Sosial dengan pagu sebesar 20.250.000 rupiah telah direalisasikan sebesar 20.250.000 rupiah atau sebesar 100,00%;

      Khusus untuk penyerpan belanja Modal dapat kita jelaskan sebagai berikut :

1. Kemenag Klaten-417453 realisasi sebesar 94.98% telah mencapai target TW IV, BAST menunggu masa pemeliharaan.
2. Kemenag Boyolali-413512 realisasi sebesar 68,12% diharapkan mencapai target TW IV.
3. RSUP dr. Soeradji realisasi sebesar 34,46%, agar Progress signifikan diharapkan memberikan perhatian untuk belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Polres Boyolali realisasi sebesar 52,12% telah diharapkan mencapai target TW IV
5. Satker BTN Merbabu realisasi sebesar 21,05%, penyerapan belanja Modal masih rendah (21,05%) memerlukan atensi lebih.
6. Satker MTsN 5 Boyolali realisasi sebesar 8,45%, disebabkan mengalami kendala dalam pengadaan tanah, perlu atensi khusus

Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar Rp. 3,77 Triliun telah terealisasi sebesar  Rp. 2,90 triliun atau sebesar 77,03% yang terdiri dari :

1. Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar 2,17 triliun telah direalisasikan sebesar Rp. 1,70 triliun atau sebesar 78,59%;
2. Belanja transfer Dana Bagi Hasil dengan pagu sebesar 99,94 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 71,00 milyar atau sebesar 71,04%;
3. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu sebesar 157,18 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 100,49 milyar atau sebesar 63,94%; mengalamai penurunan year to year sebesar 16,23%. Hal ini disebabkan penyerapan DAK Fisik untuk Kabupaten Boyolali mengalami penurunan cukup drastis yaitu sebesar 38,40%.
4. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu sebesar 708,42 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 512,96 milyar atau sebesar 72,41%; mengalami pertumbuhan year to year sebesar 163,12%. HaLini disebabkan penambahan beberapa jenis DAK Non Fisik diantaranya yaitu Belanja Operasional Kesehatan untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
5. Belanja transfer Dana Desa dengan pagu sebesar 628,65 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 511,90 milyar atau sebesar 81,43%; tumbuh year to year sebesar 3,09%. Hal ini disebabkan penyerapan Dana Desa untuk Kabupaten Klaten mengalami penurunan sebesar 6,00% sedangkan untuk Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan penyerapan sebesar 19,14%.
6. Belanja transfer Dana Insentif Fiskal dengan pagu sebesar 8,87 milyar telah terrealisasi sebesar 4,44 Milyar atau sebesar 50%;

      Press Release APBN merupakan peran nyata KPPN menjalankan Shadow organization sebagai Treasurer, regional chief economist dan financial advisor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Informasi Penyaluran Dana dari KPPN baik ke instansi pemerintah pusat di daerah maupun penyaluran Dana Transfer ke daerah ke Pemda merupakan Informasi menarik, yang menggambarkan gerak pemerintah dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Penulis : Sumadi

Sumber Data :

• Om Span per 30 September 2023,
• BPS Kab Klaten dan Boyolali ,
• KUA PPAS Kab Klaten dan Boyolali