Press Release APBN sebagai pelaksanaan ALCo regional juga dimaksudkan sebagai sarana pengambilan kebijakan fiskal nasional yang optimal berdasarkan data yang terintegrasi antar unit organisasi Kemenkeu dengan mengakomodasi berbagai indikator fiskal serta untuk mewujudkan tercapainya program pemberdayaan masyarakat pada tingkat regional. Press Release APBN merupakan peran nyata KPPN menjalankan Shadow organization sebagai Treasurer, regional chief economist dan financial advisor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

      Kegiatan Press Release Pelakasanaan APBN per 31 Oktober 2023 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 pukul 08.30 WIB s.d. Selesai secara Daring via Zoom Meeting KPPN Klaten ID : 763 108 1992 Password : KLATEN2023.

    Kegiatan Press Release Pelakasanaan APBN per 31 September 2023 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten  dengan Narasumber Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana. Press Release dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN tahun 2023.

      Kegiatan Press Release Pelakasanaan APBN per 31 Oktober 2023 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten diikuti oleh para pejabat/pegawai Satuan Kerja Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten peserta kegiatan Sosialisasi Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN tahun 2023.

     Pembukaan Acara dilaksanakan oleh Ragil Panca Komalasari sebagai Pembawa Acara dilanjutkan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh semua peserta secara online. Sambutan oleh Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana sekaligus Penyampaian Press Release Pelakasanaan APBN per 31 Oktober 2023 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten  .

      Dalam paparannya Bapak Sugiyana menyampaikan Kondisi ekonomi secara Umum, Realisasi pendapatan Negara per 31 Oktober 2023, baik penerimaan perpajakan maupun dari penerimaan negara non pajak, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah.

      Sebelum menyampaikan realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten, Bapak Sugiyana menyampaikan kondisi ekonomi secara Umum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhir akhir ini terjadi lonjakan harga komoditi yang cukup tinggi, tidak terkecuali harga pangan. Pemerintah, dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah, Bersama sama berbagai komponen dan Lembaga berusaha untuk mengendalikan fluktuasi harga pangan.

      Beberapa hal yang telah dan akan dilakukan diantaranya yaitu :

1. High level Meeting, Rakorwil, dan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah Prov. Jateng berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan BI Jateng, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kab/Kota yang dipimpin langsung Pj Gubernur Jateng.
2. Komitmen Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama antar dinas yang berkaitan dengan pangan.
3. Rintisan pembuatan “Toko Bersama TPID” kerjasama antara BI Jateng & BUMD Kota Semarang dan akan direplika kabupaten/kota yang lain.
4. Gerakan Pangan Murah di Desa Miskin Kota Tegal, Kab Pemalang, Kab Purworejo, Kab Karanganyar, dan Kab Blora dalam rangka stabilisasi pasokan harga pasar komoditi beras.
5. Fasilitasi distribusi pangan (transportasi, bongkar-muat & kemasan) yang diberikan kepada produsen (petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/usaha pangan lain) yang menyalurkan ke pasar/mitra yg ditunjuk/kegiatan intervensi lainnya sehingga masyarakat dapat memperoleh harga yang sama dengan harga di tingkat produsen (di bawah harga pasar).
6. Stabilisasi pasokan harga pasar untuk beberapa komoditi pangan. Disperindag dan Biro Perekonomian terus melakukan pantauan harga beras bersama satgas pangan Polda Jateng dan dinas kab/kota untuk memastikan stok dan harga pangan dalam kondisi aman.
7. Subsidi harga pangan, yang merupakan selisih harga sebenarnya dengan harga yang harus dibayarkan konsumen. Tahun 2023, Pemprov mengalokasikan anggaran subsidi pangan 2,7M (anggaran perubahan) untuk komoditas beras, jagung, telur, dan kedelai serta bawang merah dan daging ayam ras bekerjasama dengan BULOG, JTAB dan PAU Pedaringan Kota Surakarta.
8. Inovasi Gerakan BUMD Jateng Peduli Inflasi dengan melakukan Gerakan Pangan Murah di banyak titik yang merata se Jateng.

     Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan) memiliki peran dalam pengendalian inflasi di Jawa Tengah yang lebih terkait dengan aspek fiskal dan kebijakan keuangan negara. Beberapa peran yang bisa dimaksimalkan oleh Dirjen Perbendaharaan dalam pengendalian inflasi di Jawa Tengah meliputi:

1. Pengelolaan Anggaran: Dirjen Perbendaharaan bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran anggaran negara. Dengan mengelola anggaran secara efisien dan efektif, DJP diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi;
2. Pendanaan Program Pengendalian Inflasi: Dirjen Perbendaharaan dapat membantu dalam mendanai program-program pemerintah yang dirancang untuk mengendalikan inflasi. Seperti program-program GPM, subsidi harga pangan, atau program-program infrastruktur yang mendukung produksi dan distribusi barang-barang penting;
3. Penyelenggaraan Kebijakan Fiskal: Dirjen Perbendaharaan dapat membantu dalam pelaksanaan kebijakan fiskal yang dirancang untuk mengendalikan inflasi. Seperti pengendalian defisit anggaran dan pengaturan pajak;
4. Kerjasama dengan Bank Indonesia: Dirjen Perbendaharaan dapat berkoordinasi dan berkolaborasi langsung dengan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah daerah untuk memastikan konsistensi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam upaya mengendalikan inflasi;
5. Pengawasan Keuangan Daerah: Dirjen Perbendaharaan dapat memastikan bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah menjalankan kebijakan keuangan yang mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, termasuk dalam hal pengelolaan utang dan kebijakan belanja daerah.

     Dengan berbagai instrument dan Gerakan dalam pengendalian harga diharapkan komoditas pangan khususnya dan komoditas lainnya pada umumnya dapat terkendali baik dari sisi stok maupun harga yang pada gilirannya masyarakat merasa aman dan tercukupi.

     Selanjutnya Bapak sugitana menyampaikan realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten per 31 Oktober 2023. Wilayah kerja KPPN Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah Satker mitra kerja adalah 76 Satker. Pagu Dana yang dikelola adalah sebesar Rp. 5,12 triliun lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 2,32 triliun atau naik sebesar 120,45%.

     Hal ini disebabkan oleh Pagu Dana Transfer ke daerah yang meningkat dimana tahun 2022 sebesar 1,13 triliun meningkat di tahun 2023 menjadi 3,82 triliun atau naik sebesar 237,38%. Peningkatan yang sedemikian besar disebakan KPPN Klaten di tahun anggaran 2023 selain menyalurkan Dana Desa, DAK Fisik dan BOS/BOP juga menyalurkan DAU, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Fiskal dan penambahan jenis BOP diantaranya Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan serta Bantuan Operasional Pendidikan untuk Pembayaran Tunjangan Profesi Guru ASN.

     Pendapatan Negara per 31 Oktober 2023 tumbuh tipis sebesar 1,47% Y to Y atau terjadi peningkatan sebesar Rp.39,21 milyar dibandingkan periode per 31 Oktober 2022. Hal ini disebabkan penerimaan perpajakan tumbuh tipis sebesar 0,35%, dan tertolong pertumbuhan PNBP yang cukup kuat sebesar 7,87%. Sedangkan Belanja Negara tumbuh sebesar 130,78% Y to Y atau terjadi peningkatan sebesar Rp.2,44 triliun dibandingkan periode per 31 OKtober 2022.

     Dari total pagu dana yang dikelola sebesar Rp. 5,12 triliun per 31 Oktober 2023 telah direalisasikan sebesar Rp. 4,31 triliun atau sebesar 84,20%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1,30 triliun telah direalisasikan sebesar Rp. 970,17 milyar atau sebesar 74,78  %, yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp. 578,67 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 479,68 milyar atau sebesar 82,89%; mengalami penurunan year to year sebesar 3,06%. Hal ini diantaranya disebabkan integrasi gaji terpusat di Sekjen Kemenkeu pada satker KPP Klaten, Boyolali dan Sukoharjo.
2. Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp. 597,18 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 430,82 milyar atau sebesar 72,15%; tumbuh year to year sebesar 38,22%. Hal ini terutama didorong penyerapan belanja barang cukup tinggi baik di KPU Klaten maupun KPU Boyolali dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Tingginya realisasi belanja barang juga didorong penyerapan pada satker BPS dimana tahun ini akan mengadakan kegiatan sensus pertanian dan Forum Konsultasi Publik.
3. Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 121,64 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 59,64 milyar atau sebesar 49,03%; tumbuh year to year sebesar 8,96%. Hal ini ditopang penyerapan Belanja Modal di Kementerian Agama Boyolali dan Klaten, Polres Boyolali dan RSUP Soeradji Tirtonegoro. Namun penyerapan Belanja Modal di RSUP Soeradji Tirtonegoro, BTN Merbabu dan MTsN 15 Boyolali perlu didorong agar lebih optimal di Triwulan IV Tahun 2023.
4. Belanja Bantuan Sosial dengan pagu sebesar 20.250.000 rupiah telah direalisasikan sebesar 20.250.000 rupiah atau sebesar 100,00%;

     Khusus untuk penyerpan belanja Modal dapat kita jelaskan sebagai berikut :

1. Kemenag Klaten-417453 realisasi sebesar 95.59%, BAST menunggu masa pemeliharaan.
2. Kemenag Boyolali-413512 realisasi sebesar 75,93%, diharapkan mencapai target TW IV.
3. RSUP dr. Soeradji realisasi sebesar 36,62%, agar Progress signifikan diharapkan memberikan perhatian untuk belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Polres Boyolali realisasi sebesar 70,93% progress realisasi menggembirakan, diharapkan mencapai target TW IV.
5. Satker BTN Merbabu realisasi sebesar 50,24%, penyerapan belanja Modal masih rendah memerlukan atensi lebih.
6. Satker MTsN 15 Boyolali realisasi sebesar 8,45%, disebabkan mengalami kendala dalam pengadaan tanah, perlu atensi khusus

     Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar Rp. 3,82 Triliun telah terealisasi sebesar  Rp. 3,34 triliun atau sebesar 87,40% yang terdiri dari :

1. Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar 2,17 triliun telah direalisasikan sebesar Rp. 1,92 triliun atau sebesar 88,57%;
2. Belanja transfer Dana Bagi Hasil dengan pagu sebesar 99,94 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 84,70 milyar atau sebesar 84,75%;
3. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu sebesar 157,18 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 110,99 milyar atau sebesar 70,62%; mengalamai penurunan year to year sebesar 31,21%. Hal ini disebabkan Pagu Dak Fisik juga turun 37,88% dan penyerapan DAK Fisik untuk Kabupaten Boyolali mengalami penurunan cukup drastis yaitu sebesar 51,51%.
4. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu sebesar 708,42 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 603,09 milyar atau sebesar 85,13%; mengalami pertumbuhan year to year sebesar 130,36%. HaLini disebabkan penambahan beberapa jenis DAK Non Fisik diantaranya yaitu Belanja Operasional Kesehatan untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan Bantuan Operasional Pendidikan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru ASN.
5. Belanja transfer Dana Desa dengan pagu sebesar 646,14 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 594,55 milyar atau sebesar 92,02%; tumbuh year to year sebesar 2,15%. Hal ini disebabkan penyerapan Dana Desa untuk Kabupaten Klaten mengalami penurunan sebesar 5,83% sedangkan untuk Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan penyerapan sebesar 16,80%.
6. Belanja transfer Dana Insentif Fiskal dengan pagu sebesar 39,18 milyar telah terrealisasi sebesar 24,03 Milyar atau sebesar 61,32%.

     Dana Transfer yang dikelola KPPN Klaten tahun 2023 adalah sebesar 3,82 triliun terbagi menjadi dana transfer untuk kab Klaten dengan pagu sebesar 2,08 triliun telah direalisasikan sebesar 87,81% dan untuk kab Boyolali dengan pagu sebesar 1,73 triliun telah direalisasikan sebesar 86,90%.

     Laporan realisasi APBN lingkup Kerja KPPN Klaten per 31 Oktober 2023 hendaknya menjadi penyemangat untuk selurah KPPN, bahwa selain tugas rutin penyaluan APBN baik ke satker pusat maupun ke Pemda, Hendakanya KPPN juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, seperti memberi kontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pencegahan inflasi serta memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Sumadi

Sumber Data : Om Span per 31 Oktober 2023 dan Bahan Rakorwil DJPBN Jateng tanggal 31 Oktober 2023 oleh Kabiro Perekonomian Setda Jateng.