Press Release APBN merupakan peran nyata KPPN menjalankan Shadow organization sebagai Treasurer, regional chief economist dan financial advisor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

     Kegiatan Press Release Pelakasanaan APBN per 30 November 2023 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 pukul 08.30 WIB s.d. Selesai secara Luring di Aaula KPPN dengan Narasumber Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana. Press Release dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan penyerahan penghargaan apresiasi pelaksaaan anggaran TA 2023 dengan berbagai kategori.

     Kegiatan Press Release Pelakasanaan APBN per 30 November 2023 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten diikuti oleh para KPA/pejabat/pegawai Satuan Kerja Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten, Pemda Klaten dan Boyolali, Camat dan Kepala Desa Klaten dan Boyolali.

     Dalam Kegitan Press Release APBN dan Persipan Pelaksanaan Anggaran TA 2024 ini Bapak Purwanto Pejabat BKD Pemda Kabupaten Boyolali memberikan sambutan. Dalam sambutannya Bapak Purwanto mengucapkan terimakasih kepada KPPN Klaten atas koordinasi dan Kerjasama yang telah dijalankan selama ini sehingga Pemda Boyolali pernah meraih penghargaan tingkat nasional sebagai Pemda terbaik ketiga dalam menyalurkan dan merealisasikan Dana Transfer ke Daerah. Terimakasih juga atas bimbingan dan koordinasi KPPN Klaten dengan BKD, Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Boyolali.

     Pembukaan Acara dilaksanakan oleh Ragil Panca Komalasari sebagai Pembawa Acara, dilanjutkan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang diikuti seluruh peserta. Selanjutnya sambutan oleh Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana dilanjutkan Penyampaian Press Release Pelakasanaan APBN per 30 November 2023 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten.

     Dalam paparannya Bapak Sugiyana menyampaikan Kondisi ekonomi secara Umum, Realisasi pendapatan Negara per 30 November 2023, baik penerimaan perpajakan maupun dari penerimaan negara non pajak, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah serta Persipan Pelaksanaan anggran Tahun 2024.

     Sebelum menyampaikan Data Alokasi APBN di wilayah Kabupaten Klaten dan Boyolali Tahun 2024, Bapak Sugiyana menyampaikan realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten sampai dengan 30 November 2023 sebagai gambaran perbandingan dan Langkah ke depannya.

     Wilayah kerja KPPN Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah Satker mitra kerja adalah 75 Satker. Pagu Dana yang dikelola adalah sebesar Rp. 5,13 triliun lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 2,32 triliun atau naik sebesar 131,52%. Hal ini disebabkan oleh Pagu Dana Transfer ke daerah yang meningkat dimana tahun 2022 sebesar 1,13 triliun meningkat di tahun 2023 menjadi 3,82 triliun atau naik sebesar 244,72%.

      Pendapatan Negara per 30 November 2023 tumbuh sebesar 2,21% Y to Y atau terjadi peningkatan sebesar Rp.66,12 milyar dibandingkan periode per 30 November 2022. Hal ini disebabkan penerimaan perpajakan tumbuh tipis sebesar 1,08%, dan tertolong pertumbuhan PNBP yang cukup kuat sebesar 8,77%. Sedangkan Belanja Negara tumbuh sebesar 131,52% Y to Y atau terjadi peningkatan sebesar Rp.2,66 triliun dibandingkan periode per 30 November 2022.

      Dari total pagu dana yang dikelola sebesar Rp. 5,13 triliun per 30 November 2023 telah direalisasikan sebesar Rp. 4,68 triliun atau sebesar 91,14%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1,32 triliun telah direalisasikan sebesar Rp. 1,09 Triliun atau sebesar 82,61%, yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp. 583,86 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 524,76 milyar atau sebesar 89,88%; mengalami penurunan year to year sebesar 2,62%. Hal ini diantaranya disebabkan integrasi gaji terpusat di Sekjen Kemenkeu pada satker KPP Klaten, Boyolali dan Sukoharjo dan Likuidasi Satker BPCB Jateng yang merger dengan BPCB Yogyakarta.
2. Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp. 610,22 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 489,45 milyar atau sebesar 80,21%; tumbuh year to year sebesar 33,79%. Hal ini terutama didorong penyerapan belanja barang cukup tinggi baik di KPU Klaten maupun KPU Boyolali dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Tingginya realisasi belanja barang juga didorong penyerapan pada satker BPS dimana tahun ini akan mengadakan kegiatan sensus pertanian dan Forum Konsultasi Publik.
3. Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 119,12 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 70,66 milyar atau sebesar 59,33%; mengalami penurunan year to year sebesar 3,65%. Hal ini disebabkan masih rendahnya penyerapan Belanja Modal di satker Polres Boyolali, RSUP Soeradji Tirtonegoro, BTN Merbabu dan MTsN 15 Boyolali. 
4. Belanja Bantuan Sosial dengan pagu sebesar 20.250.000 rupiah telah direalisasikan sebesar 20.250.000 rupiah atau sebesar 100,00%;

      Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar Rp. 3,82 Triliun telah terealisasi sebesar  Rp. 3,59 triliun atau sebesar 94,07% yang terdiri dari :

1. Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar 2,17 triliun telah direalisasikan sebesar Rp. 2,08 triliun atau sebesar 95,77%;
2. Belanja transfer Dana Bagi Hasil dengan pagu sebesar 99,94 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 98,52 milyar atau sebesar 98,58%;
3. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu sebesar 157,18 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 122,62 milyar atau sebesar 78,01%; mengalamai penurunan year to year sebesar 33,02%. Hal ini disebabkan Pagu Dak Fisik juga turun 37,88%.
4. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu sebesar 708,42 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 630,46 milyar atau sebesar 89,00%; mengalami pertumbuhan year to year sebesar 140,81%. HaLini disebabkan penambahan beberapa jenis DAK Non Fisik diantaranya yaitu Belanja Operasional Kesehatan untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan Bantuan Operasional Pendidikan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru ASN.
5. Belanja transfer Dana Desa dengan pagu sebesar 646,14 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 640,55 milyar atau sebesar 99,13%; tumbuh year to year sebesar 7,27%. Hal ini disebabkan adanya penambahan pagu dana desa yang berasal dari peningkatan alokasi kinerja desa.
6. Belanja transfer Dana Insentif Fiskal dengan pagu sebesar 39,18 milyar telah terrealisasi sebesar 24,03 Milyar atau sebesar 61,32%.

      Dana Transfer yang dikelola KPPN Klaten tahun 2023 adalah sebesar 3,82 triliun terbagi menjadi dana transfer untuk kab Klaten dengan pagu sebesar 2,08 triliun telah direalisasikan sebesar 94,37% dan untuk kab Boyolali dengan pagu sebesar 1,73 triliun telah direalisasikan sebesar 93,71%.

      Selanjutnya Bapak Sugiyana meyampaikan data alokasi APBN untuk wilayah Klaten dan Boyolali di tahun 2024 dengan target Pembangunan Nasional 2024 diantaranya yaitu :

1. Indeks Pembangunan manusia meningkat mencapai 73,99-74,02%;
2. Tingkat Pengangguran turun menjadi 5,0-5,7%;
3. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5%;
4. Gini Ratio naik mencapai 0,374-0,377;
5. Nilai Tukar petani naik mencapai 105-108; dan
6. Nilai Tukar Nelayan naik mencapai 107-110.

      Untuk mencapai target tersebut maka RAPBN 2024 disusun dengan asumsi dasar Ekonomi makro sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%;
2. Inflasi yang terkendali sebesar 2,8%;
3. Nilai tukar rupiah dijaga dalam batas 15.000 per US$;
4. Tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,7%;
5. Harga minyak 82$ per barel;
6. Lifting minyak mencapai 625 ribu barel per hari; dan
7. Lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

      Sedangkan untuk Fokus Kebijakan Fiskal Tahun 2024 dilakukan pemerintah melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

• pengoptimalan fungsi distribusi dan stabilisasi APBN yang difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi.
• Melalui pengoptimalan fungsi alokasi APBN yang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human capital), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (physical capital) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (natural capital), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform).
• Melanjutkan reformasi fiskal secara holistik, meliputi optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja (spending better) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global (fiscal buffer), serta menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan manageable serta mengoptimalkan pembiayaan nonutang. 

      Selanjutnya Bapak Sugiyana menyampaikan Pagu DIPA satker wilayah kerja KPPN Klaten TA 2024. Pagu DIPA TA 2024 yang dikelola KPPN Klaten sebesar Rp. 5,09 Triliun yang terdiri dari 75 DIPA yaitu untuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 1,35 Triliun  atau 26 % dan untuk Transfer ke Daerah sebesar Rp 3,74 Triliun atau 74%. 

      DIPA Kementerian/Lembaga TA 2024 sebesar 1,35 Triliun terdiri dari :

1. Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 619,59 Milyar atau sebesar 46%;
2. Pagu Belanja Barang sebesar Rp. 628,82 Milyar atau sebesar 47%;
3. Pagu Belanja Modal sebesar Rp. 99,24 Milyar atau sebesar 7%;
4. Pagu Belanja Barang sebesar Rp. 22.500.000,-.

      DIPA Transfer ke Daerah sebesar 3,74 Trilun terdiri dari :

1. Pagu Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 38,41 Milyar atau sebesar 1,03%;
2. Pagu Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 2.24 Triliun atau sebesar 59,90%;
3. Pagu DAK Fisik sebesar Rp. 103,84 Milyar atau sebesar 2,78%;
4. Pagu DAK Non Fisik sebesar Rp. 697,88 Milyar atau sebesar 18,65%;
5. Pagu Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 24 Milyar atau sebesar 0,64%;
6. Pagu Dana Desa sebesar Rp. 636,17 Milyar atau sebesar 17%;

      DIPA Transfer ke Daerah sebesar Rp. 3,74 Trilun tersebut disalurkan untuk Kabupaten Klaten sebesar Rp. 2,06 Trilun dan untuk Kabupaten  Boyolali sebesar Rp. 1,68 Trilun.

     KPPN Klaten Mulai TA 2023 untuk dana TKD selain menyalurkan DAK baik Fisik maupun Non Fisik dan Dana Desa juga menyalurkan DAU, DBH, Insentif Fiskal dan Penambahan beberapa kategori DAK Non Fisik  Tren alokasi APBN yang dikelola KPPN Klaten terus meningkat dari tahun ketahun sebagai berikut :

1. Alokasi APBN TA 2020 sebesar 2,18 Triliun,
2. Alokasi APBN TA 2021 sebesar 2,03 Triliun,
3. Alokasi APBN TA 2022 sebesar 2,32 Triliun,
4. Alokasi APBN TA 2023 sebesar 5,13 Triliun,
5. Alokasi APBN TA 2024 sebesar 5,09 Triliun,

     Langkah-langkah ke depan, dalam rangka pelaksanaan anggaran dan mendukung digitalisasi pembayaran pelaksanaan anggaran TA 2024 satker diharapkan agar:

1. Melakukan peningkatan kualitas perencanaan;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan dan pencairan dana sesuai dengan halaman III DIPA;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
5. Mengoptimalkan transaksi non tunai menggunakan cash management system (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah/Kartu Kredit Pemerintah Domestik.
6. Bagi satker yang belum aktif transaksi menggunakan KKP/KKPD, agar segera mengajukan perjanjian kerja sama dan mengajukan KKP/KKPD pada bank umum dimana Uang Persediaan di tempatkan.
7. Optimalisasi belanja pada marketplace pemerintah.

     Demikian Press release APBN lingkup Kerja KPPN Klaten per 30 November 2023, alokasi APBN tahun 2024 dan Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan secara terkoordinasi antara KPPN dengan satker diwilayah kerjanya.