KUPANG – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada era modern menuntut standar Good Public Governance (GPG) yang tidak hanya bersandar pada transparansi, tetapi juga mewajibkan adanya kapabilitas teknikal dan akuntabilitas manajerial dari para eksekutornya. Di garis depan tata kelola keuangan negara, peran Pejabat Perbendaharaan menjadi instrumen krusial yang menentukan presisi dan legitimasi setiap aliran dana publik.
Berdasarkan agregasi data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang per 24 Maret 2026, potret kompetensi pejabat perbendaharaan menunjukkan progres kepatuhan yang kian solid, meski masih menyisakan ruang intervensi strategis:
- Bendahara (BNT): Terdapat 343 aparatur telah berhasil mengantongi predikat Bendahara Negara Tersertifikasi. Namun, intervensi kompetensi masih diperlukan bagi 37 bendahara yang belum tersertifikasi, serta 8 bendahara dengan sertifikat kedaluwarsa.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PNT): Dari total populasi 421 PPK, persentase kepatuhan berada di level 83,37% (351 aparatur tersertifikasi). Dengan 29 jabatan PPK yang saat ini dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa harus legalitas sertifikat PNT.
- Pejabat Penandatangan SPM (SNT): Memiliki tingkat penetrasi tertinggi di level 92,69% (241 aparatur tersertifikasi dari total 260 PPSPM). Terdapat residu 11 jabatan yang berstatus dirangkap oleh KPA non-sertifikat.
Ultimatum Waktu Menjelang Berakhirnya Relaksasi Administratif Temporer
Sebagai instrumen transisi untuk memastikan keberlanjutan operasional, para pejabat yang saat ini belum memegang sertifikat definitif—atau yang masa berlakunya telah habis—sementara waktu terlindungi oleh mekanisme Dispensasi. Relaksasi administratif temporer ini diajukan secara institusional oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) kepada Kementerian Keuangan.
Namun, patut menjadi atensi kritikal bahwa payung hukum dispensasi ini memiliki tenggat waktu (deadline) yang ketat. Masa berlaku dispensasi nasional tersebut dijadwalkan akan berakhir secara bertahap pada rentang waktu Juni hingga Juli 2026.
Memasuki periode tersebut, seluruh kompensasi prosedural akan dicabut. Hal ini memberikan ultimatum regulatori bahwa setiap entitas pejabat perbendaharaan di lingkup KPPN Kupang diwajibkan telah mengantongi sertifikat kompetensi secara penuh sebelum tenggat waktu tersebut terlewati. Keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi tenggat ini berisiko mendisrupsi likuiditas pencairan anggaran dan menghambat program kerja di instansi terkait.
Urgensi Mitigasi Risiko dan Akuntabilitas Institusional
Secara empiris dan konseptual, sertifikasi pejabat perbendaharaanvbaik BNT, PNT, maupun SNT bukanlah sekadar pemenuhan ceklis administratif (administrative compliance). Regulasi ini merupakan bentuk standardisasi kompetensi profesional dan instrumen mitigasi risiko (risk mitigation) dalam eksekusi fiskal.
Sertifikasi menjadi bukti valid bahwa pengelola APBN memiliki peningkatan kompetensi teknis dan kognitif yang memadai untuk mengimplementasikan regulasi keuangan negara yang terus berkembang. Tanpa adanya sertifikasi, pejabat struktural pengelola anggaran rentan menghadapi asimetri informasi dan kesalahan prosedural, yang pada akhirnya berisiko menurunkan standar akuntabilitas instansi.
Penguasaan kompetensi perbendaharaan memastikan probabilitas terjadinya human error, deviasi anggaran, hingga potensi fraud dapat ditekan ke titik rendahnya. Oleh karena itu, akselerasi menuju kepatuhan penuh (full-compliance) sebelum berakhirnya masa dispensasi di pertengahan 2026 adalah prasyarat mutlak.
Langkah strategis ini bukan semata untuk menghindari sanksi administratif atau pembekuan akses anggaran, melainkan sebuah fondasi filosofis untuk merealisasikan tata kelola APBN yang kredibel, berintegritas tinggi, dan sepenuhnya berorientasi pada prinsip value for money demi kesejahteraan masyarakat.
Oleh : Syihabuddin Ahmad (PTPN KPPN KUPANG)
