Pada hari Selasa, 19 Mei 2026, KPPN Kupang kembali menggelar Mini Bazar UMKM Beta sebagai bentuk inovasi dan dukungan nyata bagi UMKM Binaan KPPN Kupang. Acara yang bertempat di lobi Gedung Keuangan Negara Kupang Lantai 1 ini mengundang 2 pelaku UMKM Binaan yaitu UMKM Laura Kitchen dan UMKM Sunday Bake House.

Mini Bazar UMKM Beta ini didukung juga oleh seluruh pegawai Kemenkeu yang berkantor di Gedung Keuangan Negara seperti Kanwil DJPb Prov. NTT, KPPBC Kupang, KPKNL Kupang, dan Pengelola GKN Kupang serta mahasiswa magang dari PKN STAN.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya serta meningkatkan kualitas produk sehingga mampu mendorong UMKM naik kelas.

UMKM Maju, NTT Maju !!

Sebagai unit yang telah meraih WBBM, KPPN Kupang berkesempatan untuk menyebarkan nilai-nilai integritas dan pembangunan Island of Integrity dalam acara Coffee Morning Pencanangan WBBM Satker KPPBC TMP C Kupang pada tanggal 28 April 2026 di Aula Lt. 6 Gedung Keuangan Negara Kupang.

Pada acara tersebut, Kepala KPPN Kupang, Ibu Delfiana Lase, secara khusus menyampaikan materi Pembangunan ZI Menuju WBBM serta berbagi pengalaman dalam meraih WBBM. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen WBBM yang salah satunya diwakili oleh Kepala KPPN Kupang. Selain itu terdapat sesi penulisan pesan dan harapan oleh seluruh stakeholders yang nantinya akan digantung pada pohon integritas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai integritas terus menyebar ke seluruh stakeholders dan komitmen dalam pembangunan Island of Integrity ZI WBK/WBBM dapat terjaga.

Selamat berjuang meraih WBBM untuk KPPBC TMP C Kupang. Semoga berhasil !!!

Pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026 pukul 09.30 s.d. 12.00 WITA KPPN Kupang mengadakan kegiatan Press Conference Kinerja APBN Periode s.d. Maret 2026, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Optimalisasi Pembayaran Digital Dan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan, Dan Sosialisasi Antikorupsi Dan Anti Gratifikasi secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Peserta kegiatan ini adalah KPA/PPK/PPSPM/Bendahara/ Operator/perwakilan satker serta pemerintah daerah dengan narasumber adalah Delfiana Lase (Kepala KPPN Kupang), Edy Suwignyo (Kepala Seksi MSKI), dan I Gusti Agung Wira Adi Dharma (Pelaksana Seksi MSKI).

Kinerja Belanja Negara sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 pada wilayah kerja KPPN Kupang. Total pagu Belanja Negara tercatat sebesar Rp14,50 triliun, dengan realisasi sampai akhir Maret 2026 sebesar Rp3,6 triliun atau 24,85 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, realisasi belanja mengalami pertumbuhan sebesar 8,34 persen secara month to month. Belanja Pemerintah Pusat menunjukkan peningkatan capaian dari bulan Februari ke Maret 2026. Realisasi belanja pada Februari tercatat sebesar 9,21 persen dan meningkat menjadi 9,69 persen pada Maret. Dari sisi jenis belanja, Belanja Pegawai mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 69,05 persen. Belanja Barang terealisasi sebesar 21,38 persen, Belanja Modal sebesar 9,53 persen, sementara Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,04 persen.

Untuk Transfer ke Daerah, total pagu tercatat sebesar Rp7,71 triliun dengan realisasi sampai Maret 2026 sebesar Rp2,36 triliun atau 30,69% dari pagu total. Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp1.666,88 Miliar atau 33,33% dari pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) disalurkan sebesar Rp3,27 Miliar atau 13,39% dari pagu DBH. Penyaluran DAK Fisik sebesar Rp0 atau belum ada penyaluran DAK Fisik. DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp686,49 Miliar atau 29,93% dari pagu seluruh DAK Nonfisik. Penyaluran dana transfer ke daerah ini mengalami pertumbuhan sebesar Rp574,053 miliar dibandingkan bulan sebelumnya.

Untuk kinerja penyaluran APBN dari sepuluh Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar di wilayah kerja KPPN Kupang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi K/L dengan pagu terbesar, yaitu Rp1,27 triliun, dengan realisasi sampai Maret sebesar Rp130,49 miliar atau 10,21% persen. Posisi kedua dan seterusnya ditempati oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara RI, Kemdiktisaintek, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, dan Kementerian IMIPAS. Kementerian/Lembaga yang realisasinya masih sangat rendah yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang baru mencapai 0,30 persen.

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran s.d. 31 Maret 2026, rata-rata nilai IKPA untuk periode sampai dengan 31 Maret 2026 (cut off 29 April 2026) adalah 95,49. Nilai masing-masing indikator adalah Revisi DIPA sebesar 100, Deviasi Hal III DIPA sebesar 86,47, Penyerapan Anggaran sebesar 95,63, Belanja Kontraktual sebesar 100, Penyelesaian Tagihan sebesar 100, Pengelolaan UP dan TUP sebesar 100, dan Capaian Output sebesar 93,58 (Capaian Output masih dalam periode pengisian).

Dalam hal evaluasi kinerja penggunaan Digipay Satu, CMS dan KKP, sampai dengan kegiatan berlangsung, transaksi CMS di satker KPPN Kupang sebesar 84,9%, teler 12,1%, dan debit 3%. Sementara itu, dari sisi pengguna CMS menunjukkan 134 VA telah menggunakan CMS, 119 VA belum menggunakan CMS, dan 10 tanpa VA. Penerapan digital payment ini sangatlah penting karena memberikan berbagai manfaat, antara lain kemudahan dalam bertransaksi, peningkatan keamanan, kecepatan proses pembayaran secara real-time, serta kemudahan akses dari mana saja. Secara khusus dalam pengelolaan APBN, digital payment juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan penilaian kinerja satuan kerja, termasuk kontribusi terhadap nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Terkait dengan sertifikasi pejabat perbendaharaan, berdasarkan data yang ada, masih terdapat pejabat perbendaharaan yang belum memiliki sertifikat, baik Bendahara, PPK, maupun PPSPM. Selain itu, terdapat pula pejabat yang masih berada dalam status dispensasi pada periode tertentu. Kondisi ini memerlukan perhatian serius agar kepatuhan terhadap ketentuan sertifikasi dapat segera dipenuhi. Pejabat perbendaharaan yang belum memiliki sertifikat diimbau untuk segera mengusulkan pendaftaran pelatihan sertifikasi sesuai ketentuan. Bagi pejabat yang sertifikatnya akan habis masa berlakunya dalam waktu kurang dari 90 hari kalender, agar segera mengajukan usulan perpanjangan sertifikasi. Langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan penugasan pejabat perbendaharaan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pada kesempatan ini juga disampaikan Sosialisasi Antikorupsi dan Anti Gratifikasi serta Pengenalan Saluran Pengaduan KPPN Kupang oleh Kepala KPPN Kupang, Ibu Delfiana Lase dengan berfokus pada manfaat pelaporan gratifikasi. Ditegaskan kembali bahwa laporan gratifikasi wajib disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Laporan yang melewati batas waktu tersebut tetap dapat diproses sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (3) Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang unsur pidana belum terpenuhi. Gratifikasi yang dapat dipidana adalah gratifikasi yang memenuhi unsur Pasal 12B UU 20/2001 yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Selain itu juga disampaikan berbagai saluran pengaduan yang tersedia di KPPN Kupang.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memperkuat manajemen eksternal mitra kerja dalam wilayah kerja KPPN Kupang, berupa peningkatan komitmen dan tingkat pemahaman para pengelola keuangan khususnya dalam mengawal IKPA, implementasi SAKTI dan transaksi digital. Selanjutnya, melalui Sosialisasi Anti Korupsi/Anti Gratifikasi dan Saluran Pengaduan KPPN Kupang diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan penyebarluasan nilai integritas (anti korupsi) termasuk dalam tolak dan lapor gratifikasi.

Sebagai bentuk penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik, KPPN Tipe A1 Kupang menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Dokumen Perjanjian Kinerja KPPN Tipe A1 Kupang Tahun 2026 merupakan pernyataan komitmen Kepala KPPN Kupang kepada Atasan Langsung dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, serta inisiatif strategis yang menjadi dasar pengendalian dan evaluasi kinerja KPPN Kupang selama Tahun Anggaran 2026.

Perjanjian Kinerja ini menjadi instrumen penting dalam memastikan keselarasan antara tujuan organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kontribusi nyata KPPN Kupang dalam mendukung pelaksanaan APBN yang berkualitas di wilayah kerja.

Masih dalam rangka menyemarakkan Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 dan untuk meningkatkan sinergi dan komitmen dalam mengawal pelaksanaan anggaran tahun 2026 serta implementasi Forum Konsultasi Publik, KPPN Kupang mengadakan Stakeholders Day dan Forum Konsultasi Publik pada hari Kamis, 07 Mei 2026 dengan mengundang para mitra kerja seperti satuan kerja, pemerintah daerah, akademisi, media, LSM dan masyarakat.

Pada tanggal 22 April 2026, KPPN Kupang melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Badan Layanan Umum (BLU) Triwulan I Tahun 2026 pada satker Rumah Sakit Wirasakti. Kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa RS Wirasakti merupakan satuan kerja pada Kementrian Pertahanan sebagai yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada tahun pertama di tahun 2025 sehingga membutuhkan perhatian dan asistensi agar pengelolaan keuangan BLU dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan BLU.

Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama dengan Kepala Rumah Sakit Wirasakti dr. Aan bersama seluruh pejabat jajaran manajemen BLU RS Wirasakti dan dilanjutkan diskusi terkait capaian kinerja dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya tim melakukan observasi langsung terhadap layanan yang diberikan BLU. dan dilanjutkan dengan pembahasan rencana strategis pengembangan usaha BLU untuk peningkatan pendapatan. Dalam kegiatan ini juga dibahas mengenai rencana kerja dan asistensi pengisian maturati rating yang akan dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Prov NTT bersama dengan RS Wirasakti.

Secara umum, pengelolaan keuangan BLU telah berjalan sesuai ketentuan serta realisasi anggaran dan kinerja anggaran Triwulan I tahun 2026 menunjukkan capaian yang cukup baik. Di samping itu terdapat beberapa kendala administratif dan teknis yang perlu perbaikan berupa koreksi namun akan dikakukan koordinasi terlebih dahulu dengan KPPN dan Kanwil DJPb Prov NTT untuk memastikan kesesuaian penginputan pada Aplikasi SAKTI. Selain itu diperlukan koordinasi lebih intens dengan Kanwil DJPb Prov NTT dan KPPN terkait pemahaman tugas dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan satker BLU

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda strategis nasional yang tengah menjadi perhatian luas masyarakat. Secara konseptual, Program MBG diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Untuk memastikan tujuan tersebut tercapai secara optimal, pelaksanaan program memerlukan pengawalan dan pengawasan yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan agar berjalan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam menjalankan tugasnya, KPPN tidak hanya berfungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah, tetapi juga berperan sebagai penasihat keuangan (financial advisor) yang memberikan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan negara. Berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG, KPPN Kupang memperoleh penugasan untuk melaksanakan survei serta pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sebagai tindak lanjut atas penugasan dimaksud, KPPN Kupang telah melaksanakan kegiatan survei dan pendampingan ke lima SPPG yang berada di wilayah Kota Kupang. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 27, 28, dan 29 April 2026. Pelaksanaan Survei dan Pendampingan SPPG dilakukan terhadap lima SPPG di wilayah Kota Kupang, yaitu: SPPG Kota Kupang, Kelapa Lima 1, SPPG Oebobo 1, SPPG Liliba, SPPG Fatululi, dan SPPG Merdeka. Metode survei yang dilakukan adalah melalui wawancara dengan Kepala para pegawai SPPG, yaitu Kepala SPPG, Akuntan, dan Ahli Gizi. Khusus SPPG Fatululi dihadiri juga oleh Perwakilan Yayasan (Mitra Pemilik Dapur).

Pelaksanaan Survei dan Pendampingan SPPG mencakup beberapa aspek seperti Tata Kelola Keuangan Virtual Account (VA) dan Auto Top-Up, Pengadaan Bahan Baku dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Infrastruktur, Standar Peralatan, dan Sanitasi Dapur, Keamanan Pangan (Food Safety) dan Standar Gizi, Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat dan Batas Waktu Layanan.

Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum implementasi Program Makan Bergizi Gratis pada kelima SPPG tersebut telah berjalan dengan baik dan sebagian besar telah memenuhi standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini terlihat dari aspek operasional layanan, cakupan penerima manfaat, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang relatif memadai dalam mendukung pelaksanaan program. Untuk beberapa hal khususnya terkait pengelolaan keuangan, perlu dijadikan perhatian oleh SPPG agar program MBG ini dapat terlaksana dengan lancar dan akuntabel.

Penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 bukan sekadar rutinitas administratif untuk menyejahterakan aparatur negara, melainkan sebuah strategi makroekonomi yang dirancang untuk memicu penguatan konsumsi secara nasional. Dengan total anggaran mencapai Rp55 triliun yang dialokasikan tahun ini, pergerakan dana tersebut menciptakan aliran likuiditas yang sangat masif. Dari total tersebut, Pemerintah Pusat menyalurkan Rp22,2 triliun, Pemerintah Daerah mengucurkan Rp20,2 triliun, dan sektor pensiunan menerima Rp12,7 triliun. Angka-angka ini menjadi mesin utama yang menghidupkan ekosistem ekonomi dari perkotaan hingga ke daerah terpencil.

Detail perputaran ekonomi ini dimulai saat dana tersebut mendarat di rekening jutaan penerima. Secara instan, terjadi pergeseran perilaku ekonomi di mana masyarakat yang sebelumnya menahan belanja mulai melakukan ekspansi konsumsi. Pada tahap awal, uang ini mengalir deras ke sektor ritel dan penyedia kebutuhan pokok. Lonjakan permintaan di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan memaksa rantai pasokan untuk bekerja lebih cepat, yang secara otomatis menghidupkan kembali sektor produksi dan distribusi. Dalam skala besar, fenomena ini menjaga agar stok barang tetap berputar dan mencegah stagnasi ekonomi di tingkat produsen.

Namun, daya magis THR yang sesungguhnya terlihat pada fenomena mudik yang menyertainya. Ketika triliunan rupiah dibawa dari pusat-pusat ekonomi seperti Jakarta dan kota besar lainnya menuju daerah, terjadilah redistribusi kekayaan secara nasional. Uang yang mengalir ke daerah digunakan untuk transportasi, pengisian bahan bakar, hingga kuliner lokal. Hal ini memberikan napas panjang bagi UMKM di daerah tujuan mudik yang mungkin selama bulan-bulan sebelumnya mengalami kelesuan. Sektor jasa, seperti perhotelan dan pariwisata di daerah, turut mendapatkan durian runtuh dari daya beli yang diperkuat oleh THR ini.

Lebih jauh lagi, perputaran ekonomi ini menciptakan efek pengganda yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pajak restoran, pajak hiburan, hingga retribusi pasar yang meningkat selama musim lebaran, pemerintah daerah mendapatkan momentum untuk memperkuat kas mereka. Jadi, dana Rp20,2 triliun yang disalurkan pemerintah daerah untuk pegawainya sebenarnya adalah investasi yang akan kembali lagi ke ekosistem ekonomi daerah tersebut dalam bentuk aktivitas pasar yang lebih bergairah.

Pada akhirnya, besarnya nilai penyaluran dari pemerintah pusat dan daerah ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun 2026 tetap berada di jalur positif. Dengan konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga sebagai pilar utama PDB, THR terbukti menjadi katalisator efektif yang menjembatani kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa perayaan Idulfitri tahun ini membawa dampak kesejahteraan yang nyata dan merata bagi seluruh pelaku usaha, dari korporasi besar hingga pedagang kaki lima di sudut desa.

Oleh: Putu Odetta Krisanty Nareswari