Sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN, Kanwil DJPb Provinsi NTT melaksanakan Pembinaan dan Supervisi ke KPPN Kupang pada tanggal 11 s.d. 13 Juni 2025. Dari hasil pembinaan dan supervisi periode Semester I Tahun 2025, Tim Pembina menyampaikan hal/pokok yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti guna peningkatan kinerja KPPN Kupang.

Sejalan dengan digitalisasi layanan dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan ruang layanan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, DJPb telah menginisiasi inovasi berupa integrasi Customer Service yang berlokasi pada satu gedung/komplek gedung dalam bentuk Layanan Bersama Front Office. Berkenaan dengan hal tersebut, pada Selasa, 10 Juni 2025 telah dilaksanakan Launching Piloting Layanan Bersama Front Office Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPPN Kupang. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Ombudsman RI Provinsi NTT, Perwakilan Satker mitra Kanwil DJPb Provinsi NTT dan KPPN Kupang serta perwakilan Pemda mitra KPPN Kupang.

Guna meningkatkan kapasitas perbendaharaan dan sosialisasi tentang progress inisiatif strategis Kementerian Keuangan, telah dilaksanakan kegiatan sharing session dan/atau internalisasi terkait Internalisasi dan Evaluasi SOP, Refreshment Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Internalisasi tentang Progress IS dan Program Kerja Duta Transformasi (12/06). Pada kesempatan ini, Narasumber juga menyampaikan tentang SKP, Manual IKI dan Matriks Ketercapaian IKI tahun 2025.

Dengan semangat kolaborasi, Kanwil DJPb Provinsi NTT dan KPPN Kupang resmi meluncurkan Layanan Bersama untuk mendekatkan pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat sinergi demi kemajuan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang inovatif, transparan, dan profesional untuk Indonesia yang lebih baik!

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Dana Desa disalurkan untuk kebutuhan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmarked) dan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmarked). Menjelang batas waktu penyampaian/pengajuan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa non earmarked Tahap I oleh Pemda ke KPPN selaku KPA BUN Penyaluran DDIOKK yang paling lambat tanggal 16 Juni 2025, berikut disampaikan pokok-pokok dan syarat, periode serta besaran nilai penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II untuk menjadi perhatian Pemda mitra KPPN Kupang.

Hallo #kawan039 memasuki akhir Triwulan II ini, realisasi APBN meningkat baik dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Penyaluran Transfer Ke Daerah.

Berikut detail realisasi per belanja s.d. Bulan Mei 2025

Halo #kawan039, mari kita simak realisasi Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah di wilayah kerja KPPN Kupang untuk Periode sampai dengan Bulan Mei TA 2025. Yukk gasss di-swipe left saja yah!!!