Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukan sekadar penghargaan, melainkan cerminan komitmen nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat dengan prima.

Bersama KPPN Kupang, kami mengajak seluruh instansi untuk terus bertransformasi menuju birokrasi yang lebih baik, demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan bebas dari korupsi. 💼✨

Mari kita dukung langkah menuju *Island of Integrity*! Dengan WBK/WBBM, kita ciptakan sistem yang lebih luas, efisien, dan terpercaya untuk masa depan yang lebih gemilang. 🌟

Sejalan dengan implementasi tahap awal Simplifikasi Pembayaran Tagihan Belanja atas Beban APBN, hari Senin (19/5) dilaksankan diskusi dalam rangka sinergi antar seksi/generasi/pegawai. Kegiatan yang dilakukan meliputi internalisasi Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-30/PB/2025 tentang Implementasi Tahap Awal Simplifikasi Pembayaran Tagihan Belanja atas Beban APBN oleh Kepala Kantor dan Diskusi dalam rangka persiapan dan pelaksanaannya agar implementasi simplifikasi pembayaran tagihan belaja atas Beban APBN pada KPPN Kupang dapat berjalan dengan lancar.

Pada 20 Mei 2025, KPPN Kupang melaksanakan pendampingan kepada Balai Penjamin Mutu Pendidikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Penyelesaian Hasil Temuan Tim Evaluator Lapangan Penilaian Penerapan ZI-WBK Tahun 2025.
Bersama membangun budaya integritas, mewujudkan pelayanan prima di lingkungan pendidikan!

Sejalan dengan peran yang diemban sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor (TREFA), KPPN Kupang memiliki peran untuk memastikan penyaluran APBN yang tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya terhadap Program MBG. Berkenaan dengan hal tersebut, pada Kamis (17/5) KPPN Kupang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Alak Kota Kupang. Pada kesempatan tersebut, dilakukan pembahasan tentang penerima manfaat, kendala dan tantangan yang dihadapi, isu strategis yang muncul dan rekomendasi kebijakan yang diberikan berkaitan dengan tantangan dan isu strategis dalam Program MBG.

Pada hari ini telah dilaksanakan kegiatan Upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 di GKN Lantai VI bersama dengan seluruh instansi Kemenkeu Satu di Kota Kupang. Tema peringatan 117 Tahun Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2025 adalah 'Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat'. Tema ini mencerminkan semangat seluruh elemen bangsa untuk bangkit dari berbagai tantangan dan bergerak menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera.
Jayalah Indonesiaku!!!

Berkenaan dengan Pelaksanaan e-SKPL Triwulan I Tahun 2025, KPPN Kupang telah meraih Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dengan Metode e-SKPL secara umum sebesar 5 yang menunjukkan kepuasan pengguna layanan yang tinggi.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh mitra kerja KPPN Kupang yang telah mendukung dan memberikan perhatian serta kinerja terbaik dalam mengawal langkah-langkah dalam pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan spending better belanja APBN.

Benturan kepentingan adalah situasi pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau kepentingan kelompok untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan/atau golongan dalam menggunakan kewenangannya sehingga dapat memengaruhi objektivitas dan kualitas keputusan yang dibuat atau tidak dibuat dan/atau tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Mari ketahui tentang mitos atau fakta tentang benturan kepentingan.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah, khususnya Dana Desa dan DAK Fisik, KPPN Kupang melaksanakan FGD Monev Penyaluran TKD secara daring (15/5). Kegiatan ini diikuti oleh BPKAD, DPMD dan OPD Pengampu DAK Fisik pada Pemda dalam wilayah kerja KPPN Kupang. Pada kegiatan ini, Kepala KPPN Kupang menyampaikan tentang komitmen KPPN Kupang dalam melawan korupsi dan mendorong masyarakat (mitra kerja) untuk tolak dan lapor gratifikasi.