Kami mengucapkan selamat kepada Pemda mitra KPPN Kupang yang telah berkinerja terbaik pada periode s.d.Semester II tahun 2024.Semoga penghargaan ini dapat menyemangati seluruh Pemda untuk menjaga, bahkan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

Mari bersama berkomitmen dan berkinerja terbaik untuk negeri.💪😍🙏

https://www.instagram.com/reel/DGgAyZlTX1Y/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Pertengahan triwulan I (20/2), Kepala KPPN Kupang bersama dengan tim melakukan kunjungan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi terkait pelaksanaan anggaran tahun 2025 dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, Kepala KPPN Kupang dan tim meminta dukungan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT beserta dengan jajaran sehubungan pengajuan KPPN Kupang sebagai instansi vertikal DJPb untuk mengikuti penilaian WBBM tahun 2025. Diskusi yang dilakukan diantaranya terkait inovasi pembangunan zona integritas, yang sejalan dengan komitmen Kejaksaan Tinggi NTT untuk meraih Predikat Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2025 ini.

Dalam rangka mempersiapkan dokumen kelengkapan dan diskusi tentang pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM pada KPPN Kupang, Kepala Kantor dan Kepala Seksi MSKI melakukan kunjungan dan audiensi dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Rizal Suhaili dan Tim. Pada kesempatan tersebut, KPPN Kupang juga menyampaikan apresiasi atas kinerja BPKP Perwakilan NTT dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 dan mengharapkan agar kinerja tersebut dapat dijaga dan ditingkatkan pada tahun 2025.

Solve Problem Together (SOLOR) merupakan salah satu inovasi KPPN Kupang untuk memberikan asistensi kepada satker secara khusus berupa edukasi, analisis permasalahan dan pendampingan untuk tindak lanjut yang diperlukan. Untuk bulan Februari, Kegiatan SOLOR dilaksanakan dengan Satker Rumkit TK. III 09.0601 Wirasakti Kupang Kesdam IX/UDY dengan agenda berupa Asistensi Penyusunan LPJ Bendahara BLU Pasca Penetapan sebagai Satker BLU.

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, telah diterbitkan SE-1/PB/2025 yang menjadi pedoman bagi pejabat perbendaharaan mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran pajak, pembuatan bukti pemotongan pajak, perekaman bukti setor, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pada satuan kerja Kementerian/Lembaga.

Berikut #039punginfo menyampaikan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, KPPN Kupang melaksanakan Sosialisasi SE-1/PB/2025 kepada para Bendahara/pengelola keuangan satker mitra KPPN Kupang pada Rabu,19 Februari 2025. Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan diskusi dan asistensi penyusunan laporan keuangan.

KPPN Kupang, 21 Februari 2025

Bertempat di Aula KPPN Kupang berlangsung Exit Meeting Pemeriksaan BPK terhadap LKBUN Daerah pada KPPN Kupang yang telah berlangsung selama seminggu dari tanggal 17 s.d 21 Februari 2025.

Exit meeting pemeriksaan BPK merupakan tahap akhir dari proses audit yang dilakukan. Pada pertemuan ini, disampaikan temuan, rekomendasi, dan kesimpulan dari audit yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang.

Selain itu, exit meeting ini menjadi forum bagi BPK dan KPPN Kupang untuk berdiskusi mengenai temuan audit dan langkah-langkah yang perlu diambil guna menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, memastikan bahwa pengelolaan keuangan lebih efektif dan efisien di masa depan. [KT]

ejalan dengan digitalisasi layanan dan dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan ruang layanan, Ditjen Perbendaharaan melaksanakan inovasi berupa integrasi Customer Service yang berlokasi pada satu gedung/komplek gedung dalam bentuk Layanan Bersama Front Office (FO).

Berkenaan dengan Piloting Layanan Bersama FO Tahap II yang akan dilaksanakan pada Kanwil DJPb Provinsi NTT dan KPPN Kupang, Kepala KPPN Kupang menyampaikan internalisasi tentang layanan bersama kepada para pegawai KPPN Kupang pada Senin (17/02). Selanjutnya, perwakilan dari KPPN Kupang menyampaikan materi tentang tugas dan fungsi seksi/subbag pada KPPN Kupang kepada para pejabat/pegawai termasuk resepsionis FO Kanwil DJPb Provinsi NTT dalam kegiatan IHT yang diinisiasi oleh Kanwil DJPb Provinsi NTT.