Hingga 29 April 2026, total Pendapatan dan Hibah di wilayah KPPN Kupang tercatat sebesar Rp699,05 miliar, yang menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 18,17% dibandingkan tahun sebelumnya (Year on Year/YoY). Penerimaan Perpajakan: Memberikan kontribusi terbesar dengan realisasi Rp440,66 miliar (naik 25,79% YoY). Komposisi pajak meliputi Pajak Penghasilan (Rp244,38 miliar), PPN (Rp100,14 miliar), Cukai (Rp1,16 miliar), PBB (Rp0,02 miliar), dan pajak lainnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp258,39 miliar, naik 7,12% YoY. Angka ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp142,68 miliar dan Pendapatan BLU sebesar Rp115,70 miliar. Sedangkan hibah tidak ada realisasi hibah pada periode ini (Rp0).
Total realisasi Belanja Negara mencapai Rp4.272,73 miliar (29,47% dari pagu), tumbuh 20,07% secara YoY. Realisasi ini terbagi menjadi dua kategori utama yaitu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Realisasi BPP mencapai Rp1.693,67 miliar (25,83% dari pagu), tumbuh pesat 33,19% YoY. Rinciannya meliputi Belanja Pegawai Rp1.118,67 miliar (tumbuh 33,59%), Belanja Barang Rp394,44 miliar (tumbuh 17,53%), Belanja Modal Rp179,39 miliar (tumbuh signifikan 102,76%) dan Bantuan Sosial: Rp1,16 miliar (mengalami kontraksi tajam sebesar -88,64%).
Penyaluran TKD tercatat sebesar Rp2.579,06 miliar (32,47% dari pagu), naik 12,78% YoY yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.666,88 miliar (naik tipis 0,99%), Dana Transfer Khusus (DTK): Rp868,42 miliar (naik tajam 66,91%) dan Dana Desa: Rp40,42 miliar, menurun 58,26% dibandingkan tahun lalu. Hingga data ini diambil, 283 dari 754 desa telah mengajukan penyaluran Dana Desa Reguler Tahap 1.
Berdasarkan 10 K/L dengan pagu terbesar, total realisasi mencapai Rp1.573,36 miliar, yang mewakili 83,78% dari total belanja di wilayah KPPN Kupang. Persentase Realisasi Tertinggi pada satker lingkup Mahkamah Agung (46,85%), Kementerian Pertahanan (41,41%), dan Polri (37,49%). Persentase Realisasi Terendah pada satker lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (1,32%) dan Kementerian Pekerjaan Umum (16,75%).
Beberapa tantangan ditemukan dalam pelaksanaan anggaran periode ini seperti terdapat 10 satuan kerja yang belum menyampaikan laporan Capaian Output Triwulan I, yang berisiko memblokir pengiriman data periode berikutnya serta terjadinya gangguan pada TTE dan OTP di Aplikasi SAKTI pada 27 April 2026, yang menghambat penerbitan SPP/SPM. Selain itu rekonsiliasi Pajak Pemda, dari 7 Pemda, baru 4 yang menyelesaikan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) tiga pihak. Untuk Kab. Alor dan Kab. Rote Ndao telah selesai rekon namun belum menyerahkan BAR ke KPPN. Tantang berikutnya adalah terkait Retur Dana dimana terdeteksi 48 retur TKD (47 Tunjangan Guru dan 1 Dana BOS) yang memerlukan perbaikan data.
KPPN Kupang telah mengambil langkah proaktif, di antaranya melakukan monitoring berkala pada grup komunitas untuk percepatan data output, memberikan edukasi penggunaan OTP WhatsApp sebagai solusi kendala SAKTI, serta mengadakan FGD monitoring evaluasi penyaluran Dana Desa pada 30 April 2026. Satuan kerja didorong untuk segera menindaklanjuti retur tunjangan guru dan dana BOS agar penyaluran tidak terhambat.
Sumber: berdasarkan data olahan Treasury Big Data, My Intress, dan OMSPAN per 30 April 2026.
