Pada hari Kamis, 18 Juni 2026, KPPN Kupang menggelar konferensi pers tentang kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam wilayah pembayaran KPPN Kupang. Per 31 Mei 2026, realisasi belanja pemerintah pusat meningkat 7,49% dibanding bulan sebelumnya. Realisasi tersebut terdiri dari:

▪ Belanja Pegawai: Rp1.365,69 Miliar (target Rp1.212,21 Miliar)

▪ Belanja Barang: Rp599,56 (target Rp1.131,43 Miliar)

▪ Belanja Modal: Rp310,37 Miliar (target Rp513,76 Miliar)

▪ Belanja BanSos: Rp2,38 Miliar (target Rp4,73 Miliar)

Sedangkan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) meningkat signifikan sebesar Rp 3.539,95 Miliar atau 44,57% dari pagu total. Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar 2.447,88 Miliar atau 46,88% dari pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) disalurkan sebesar Rp9,88 Miliar atau 26,65% dari pagu DBH. Penyaluran DAK Fisik sebesar Rp8,11 atau dari 8,37% pagu DAK Fisik. Untuk Penyaluran Dana Desa mencapai sebesar Rp100,19 Miliar atau 34,77% dari pagu Dana

Untuk DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp973,88 Miliar atau 42,46% dari pagu seluruh DAK Nonfisik yang terdiri dari:

• Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Puskesmas salur sebesar Rp14,60 Miliar atau 14,03% dari pagu.
• Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP: BOS, BOP PAUD & BOP Kesetaraan) salur sebesar Rp 418,77 Miliar (50,44%); dan DAK Nonfisik Lainnya salur sebesar Rp 540,49 Miliar (39,76%) termasuk penyaluran dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Daerah yang disalurkan langsung dari RKUN ke rekening guru di Pemerintah Daerah wilayah kerja KPPN Kupang.

Dari data tersebut nampak bahwa APBN yang disalurkan melalui KPPN Kupang meningkat cukup tinggi dan tentunya hal ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi di wilayah-wilayah pembayaran KPPN Kupang yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua. Seperti diketahui, kabupaten dan kota di wilayah pembayaran KPPN Kupang masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap alokasi dana APBN dari pemerintah pusat. Sebagian besar pendapatan daerah dalam APBD bersumber dari dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya peningkatan realisasi APBN ini, maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.